Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA SKPD
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi dan meningkatkan transparansi serta peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan perjalanan dinas bagi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengatur Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 01); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 02); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 03); Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 06);
KETENTUAN UMUM, PERSETUJUAN PERINTAH PERJALANAN DINAS, PELAPORAN PERJALANAN DINAS, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2016.
tidak ada
PERJALANAN DINAS
5 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAG BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 143 ayat (1) huruf l dan huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016, maka perlu mengatur Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati
uu Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Staf Desa, Pengalokasian, Penyaluran dan Pencairan ADD untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Ketentuan Lain-lain, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 4 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ORGANISASI DAN TATA LAKSANA UNIT LAYANAN PENGADAAN
ABSTRAK:
BAHWA DENGAN TELAH DIUNDANGKANNYA PERPRES NOMOR 4 TAHUN 2015TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010, MAKA PERLU MEMBENTUK KEMBALI ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN DENGANPERATURAN BUPATI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN KEUANGAN UMUM KEPADA DESA DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DAPAT DIANGKAT MENJADI PNS
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 133 ayat (3) peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu mengatur bantuan keuangan umum kepada desa dalam bentuk dana kompensasi sekretaris desa yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Bupati
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Jenis, Sumber dan Besaran Bantuan, Tujuan dan Tata Cara Penggunaan Bantuan, Tata Cara Penyaluran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
tidak ada
bantuan keuangan umum kepada desa
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2016
ABSTRAK:
BAHWA DENGAN DISAMPAIKANNYA PAGU DEFINITIF, BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA PADA APBD TA 2016 DAN MEMENUHI KETENTUAN DALAM LAMPIRAN PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 205, MAKA PERLU MENGUBAH PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2016 DENGAN PERATURAN BUPATI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan perubahan susunan perangkat daerah kabupaten nganjuk dan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana kerja pemerintah daerah kabupaten nganjuk tahun 2017,maka perlu mengubah peraturan bupati nganjuk nomor 17 tahun 2016 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten nganjuk tahun 2017, dengan peraturan bupati
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 75 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016
Mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016 pada lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2017 ini menjadi acuan bagi para Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun program/kegiatan yang pendanaannya dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 96 AYAT (4) DAN AYAT (5), PASAL 99 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014, MAKA PERLU MENGATUR TATA CARA PENGALOKASIAN PEMBAGIAN PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TA 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAUN 2016
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2015 terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran Kabupaten Nganjuk Tahun 2015, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2016 dengan Peraturan Bupati
Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014, Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2015, Perbup Nganjuk Nomor 75 Tahun 2011, Perbup Nganjuk Nomor 23 Tahun 2013, Perbup Nganjuk Nomor 15 Tahun 2015
mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 pada Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2016.
Perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2015
Perbup Nganjuk Nomor 23 Tahun 2013
5 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk No. 7 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELESTARIAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL TAK BENDA
ABSTRAK:
BAHWA KEBUDAYAAN TRADISIONAL TAK BENDA MERUPAKAN BAGIAN DARI ADAT ISTIADAT DAERAH DAN KEKAYAAN BUDAYA BANGSA SEBAGAI WUJUD PEMIKIRAN DAN PERILAKU KEHIDUPAN MANUSIA YANG PENTING ARTINYA BAGI PEMAHAMAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH, ILMU PENGETAHUAN, DAN KEBUDAYAAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERNAGSA DAN BERNEGARA; SEHINGGA PERLU DILESTARIKAN DAN DILINDUNGI DALAM RANGKA MEMAJUKAN KEBUDAYAAN DAERAH UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN MASYARAKAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dengan Peraturan Bupati;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
KETENTUAN UMUM, JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA, PERATURAN DESA, EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA, PEMBIAYAAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
tidak ada
Ketentuan mengenai teknik penyusunan dan bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
35 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat