Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Bantuan Operasional Kesehatan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur Pedoman Pelaksanaan sehingga cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh puskesmas dan jaringannya dapat berjalan lebih baik lagi.
UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 40 Tahun 2004; - UU No. 36 Tahun 2009; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 58 Tahun 2005 ; - PP No. 38 Tahun 2007; - PP No. 59 Tahun 2014; - PP No. 18 Tahun 2016; - Perpres No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpes No. 38 Tahun 2016; - Permendagri No. 13 Tahun 2006; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Permenkes No. 11 Tahun 2015; - Permenkes No. 71 Tahun 2016; - Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 5 Tahun 2009; - Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 5 Tahun 2016; - Perbup Kepulauan Sangihe No. 23 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran, kebijakan operasional, ruang lingkup kegiatan, penggunaan dan pemanfaatan dana, prosedur dan pengelolaan dana, dan pelaporan bantuan operasional kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2017.
12 halaman ( terdiri dari 10 Pasal).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT LIUN KENDANGE TAHUNA
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan derajat keseshatan masyarakat, maka Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, maka perlu mengatur standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Kendage Tahuna.
UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 17 Tahun 2003; - UU No. 1 Tahun 2004; - UU No. 15 Tahun 2004; - UU No. 25 Tahun 2004; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 28 Tahun 2009; - UU No. 36 Tahun 2009; - UU No. 44 Tahun 2009; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 58 Tahun 2005; - PP No. 65 Tahun 2005; - PP No. 8 Tahun 2006; - PP No. 39 Tahun 2006; - PP No. 40 Tahun 2006; - PP No. 38 Tahun 2007; - PP No. 41 Tahun 2007; - PP No. 8 Tahun 2008; - PP No. 69 Tahun 2010; - PP No. 59 Tahun 2014; - Perpres No. 1 Tahun 2007; - Inpres No. 7 Tahun 1999; - Permenpan No. Tahun 2010; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri No. 6 Tahun 2007; -Permendagri No. 79 Tahun 2007; - Permendagri No. 54 Tahun 2010; - Permenkes No. 159b/Menkes/Per/XII/1989; - Permenkes No. 749a/Menkes/Per/XII/1989; - Permenkes No. 741/Menkes/Per/VIII/2008; - Kep. Menpan No. 28 Tahun 2004; - Kepmenkes No. 228/Menkes/SK/III/2002; - Kepmenkes No. 129/Menkes/SK/IV/2008; - Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 3 Tahun 2012; Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 16 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 7 Tahun 2014; - Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 5 Tahun 2006; - Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 5 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 4 Tahun 2011; - Perbup Kepulauan Sangihe No. 44 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pelayanan, indikator, standar (nilai), target waktu pencapaian dan uraian standar pelayanan minimal, pengorganisasian, pelaksanaan, pembiayaan, pembinaan, pengawasan standar pelayanan minimal Rumah Sakit di Liun Kendage Tahuna.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2015.
83 halaman ( terdiri dari 14 halaman batang tubuh ( terdapat 12 Pasal) dan 69 halaman lampiran yang berisi tentang penjelasan standar pelayanan minimal).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ABSTRAK:
Untuk memastikan program Jaminan Persalinan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka diatur Pedoman Pelaksanaan sehingga semakin mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan.
UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 40 Tahun 2004; - UU No. 36 Tahun 2009; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 58 Tahun 2005; - PP No. 59 Tahun 2014; - PP No.18 Tahun 2016; - Perpres No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 28 Tahun 2016; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Permenkes No. 71 Tahun 2016; - Perda Kab. Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009; - Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 5 Tahun 2016; - Perda Kab. Kepulauan Sangihe 23 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran, kebijakan operasional, ruang lingkup kegiatan, penggunaan dan pemanfaatan dana JAMPERSAL, prosedur pengelolaan dana, dan pelaporan pelaksanaan Jaminan Persalinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2017.
11 halaman (terdiri dari 10 Pasal).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 6 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sesuai dengan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Penqelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu kembali;
UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 17 Tahun 2003; - UU No. 1 Tahun 2004; - UU No. 15 Tahun 2004; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014; - sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 58 Tahun 2005; - PP No. 38 Tahun 2007; - PP No. 59 Tahun 2014; - Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015; - Permendag No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 21 Tahun 2011; - Permendag No. 80 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan Ketentuan ayat (2) huruf f Pasal 17 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (a), ketentuan ayat (2) huruf i dan ayat (5) Pasal 22 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf j, huruf k dan huruf I serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2017.
Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 di mana beberapa Pasalnya diubah.
10 halaman (terdiri dari 2 Pasal).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KAPITALAU, PERANGKAT KAMPUNG SERTA MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 66 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 ayat (U dan ayat (2), serta Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Penghasilan tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung
serta Majelis Tua - Tua Kampung.
UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 6 Tahun 2014; - UU No. 23 Tahun 2014; - sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 47 Tahun 2014; - PP No. 59 Tahun 2014; - PP No. 60 Tahun 2014; - sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Permendagri No. 113 Tahun 2014; - Permendes No. 22 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendes No. 4 Tahun 2017; - Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 5 Tahun 2009; - Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 23 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang dasar perhitungan, penghasilan tetap dan tunjangan, permintaan dan pencairan dana, pertanggungajawaban besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kapitalau, Perangkat Kampung, serta Majelis Tua-Tua Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
10 halaman (terdiri dari 10 Pasal).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ABSTRAK:
Agar pemberian Bantuan Sosial/Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa dapat lebih selektif, memenuhi persyaratan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
UU No. 29 Tahun 1959; - UU no. 17 Tahun 2003; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU no. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 58 Tahun 2005; - PP No. 59 Tahun 2014; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 5 Tahun 2009.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 23 dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor
40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 40).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
Ketentuan Pasal 23 dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 40) diubah.
5 halaman ( terdiri dari 2 Pasal).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN BERAS SEJAHTERA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan akses masyarakat Berpendapatan Rendah dalam pemenuhan Kebutuhan Pangan serta untuk kelancaran pendistribusian Beras Sejahtera bagi Masayarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu menyusun petunjuk teknis.
UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 8 Tahun 2012; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 38 Tahun 2007; - PP No. 59 Tahun 2014; - PP No. 17 Tahun 2015; - Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Beras Sejahtera di Kabupeten Kepulauan Sangihe.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
17 halaman (terdiri dari 3 halaman batang tubuh ( terdapat 2 Pasal) dan 14 halaman lampiran yang menjelaskan petunjuk teknisnya).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 5 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA
ABSTRAK:
Upaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja, dan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
Daerah Liun Kendage Tahuna adalah melalui pengalokasian pendapatan yang bersumler dari jasa layanan pasien umum, dan jaminan kesehatan nasional atas pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk digunakan sebagaia imbalan jasa pelayanan bagi tenaga medis dan non medis yang bekerja di rumah sakit maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembagian Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna.
UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 1 Tahun 2004; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 40 Tahun 2004; - UU No. 36 Tahun 2009; - UU No. 44 Tahun 2009; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 24 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 74 Tahun 2012; - PP No. 58 Tahun 2005; - PP 38 Tahun 2007; - PP No. 18 Tahun 2016; - Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; - PP No. 59 Tahun 2014; - Perpres No. 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 111 Tahun 2013; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri No. 61 Tahun 2007; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Permendagri No. 28 Tahun 2014; - Permendagri No. 59 Tahun 2014; - Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 5 Tahun 2009; - Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 5 Tahun 2016; - Perbup. Kepulauan Sangihe No. 23 Tahun 2010; - Perbup. Kepulauan Sangihe No. 75 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang tujuan, hak dan kewajiban, komponen jasa sarana dan jasa pelayanan, pembagian jasa sarana dan jasa pelayanan yang bersumber dari jasa layanan pasien umum dan JKN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2017.
13 halaman (terdiri dari 10 halaman batang tubuh (terdapat 8 Pasal) dan 3 halaman lampiran).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kepulauan Sangihe.
UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 14 Tahun 2008; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - Perpres No. 33 Tahun 2012; - Permendagri No. 2 Tahun 2014; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Kepmendagri No. 168 Tahun 2004; - Perda Kab. Kepulauan Sangihe No. 5 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang tujuan, pengelolaan, pendanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Kepulauan Sangihe.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
7 halaman (terdiri dari 9 Pasal).
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Untuk melakukan penyesuaian dalam membiayai kegiatan tahun sebelumnya yang telah selesai dilaksanakan melalui sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran sebelumnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang termasuk pada Kelompok Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, pada Romawi V angka 23 dan juga sesuai surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 900/19/l/75 tanggal 31 Januari 2017 Perihal Data Utang dan IKDP Tahun Anggaran Tahun 2016, surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 900/64/Xlll/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Usul Penggunaan Sisa DAK 2016 dan surat Direktur Rumah Sakit
Umum Liun Kendage Tahuna Nomor O5O/37 /781 tanggal 1 Februari 2017 perihal Penyampaian Data Utang dan KDP.
UU No. 29 Tahun 1959; - UU No. 12 Tahun 201; - UU No. 23 Tahun 2014; - UU No. 14 Tahun 2015; - PP No. 58 Tahun 2005; - PP No. 59 Tahun 2014; - PP No. 60 Tahun 2014; - Perpres No. 66 Tahun 2016; -Permendagri No. 13 Tahun 2006; - Permendagri Nomor 20 Tahun 2009; - Permendagri No. 31 Tahun 2016; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Permenkeu No. 187/PMK.07/2016; - Perda Kab. Sangihe No. 5 Tahun 2009; - Perda Kab. Sangihe No. 7 Tahun 2016; - Perbup Kab. Sangihe No. 76 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang rincian belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Sangihe Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2017.
Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2017 diubah.
10 halaman ( terdiri dari 8 halaman batang tubuh ( terdapat 6 Pasal) dan 2 halaman lampiran).
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat