Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20.1 TAHUN
2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan
kebijakan Pemerintah terkait dengan mekanisme
Pengelolaan Keuangan Daerah, serta guna efisiensi
dan efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, maka
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20.1 Tahun
2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 perlu
disesuaikan kembali dengan menetapkan dalam
Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Regional; 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20.1 Tahun
2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
Mengubah lampiran Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 20.1 Tahun 2021 tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat
(3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa, telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 ,Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2015 ten tang Desa, perlu menetapkan Tata
Cara Pengalokasian Dana Bagian Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran
2022 dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Materi pokok yang diatur antara lain:
1. DBHPD dan RD dialokasikan kepada 462 (empat
ratus enam puluh dua) Desa di 27 (dua puluh
tujuh) kecamatan.
2. Alokasi DBHPD dan RD ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen) dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2022
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur - Pengadaan Barang/Jasa
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 11 TAHUN
2022 TENTANG TAMBAHAN PERSYARATAN DOKUMEN PEMILIHAN
PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Surat
Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan
Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi
Penyedia dan Syarat Teknis Dalam Proses
Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,
maka Tambahan Persyaratan Dokumen
Pemilihan Paket Pekerjaan Konstruksi
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Nomor 11 Tahun 2022 perlu dilakukan
pencabutan.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
ten tang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun
2022 tentang Tambahan Persyaratan Dokumen
Pemilihan Paket Pekerjaan Konstruksi.
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2022
tentang Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan
Paket Pekerjaan Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membangun sistem
penanggulangan bencana di Kabupaten
Lamongan, diperlukan Pedoman Pengendalian
Operasi Penanggulangan Bencana.
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam.
Menetapkan Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan
Bencana Kabupaten Lamongan, sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Kepegawaian, Aparatur Negara
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011
tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan
Kinerja Pegawai Negeri; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Mengatur tentang pemberian TPP untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja serta meningkatkan
semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai ASN di Kabupaten Lamongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022.
41 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan,
perlu memnJau kembali Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Biaya
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor
18 Tahun 2016 tentang Pedoman Biaya Pemilihan
Kepala Desa di Kabupaten Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2020; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018; 6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2021
tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
Lamongan.
Biaya pemilihan kepala Desa dibebankan pada :
a . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYEDIAAN BERAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Aneka
Usaha Lamongan Jaya sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum
Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya, maka
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2018
tentang Penyediaan Beras Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara perlu untuk disesuaikan.
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; 4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan.
Mengatur tentang penerima Penyediaan Beras Bagi Pegawai
ASN adalah Pegawai ASN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Umum Daerah Karangkembang, maka pembentukan
Puskesmas Karangkembang sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2018
tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan perlu dihapus dan dialihkan
wilayah kerjanya.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten, Lamongan Nornor
11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nornor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan; 3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat
Khusus Rurnah Sakit Umum Daerah Karangkembang.
Mengubah pasal 2 Peraturan Bupati Lamongan nomor 50 Tahun 2018 tentang penambahan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan operasional
sehari-hari pada Perangkat Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2022, serta guna
melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Uang
Persediaan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2022 dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2022.
Besarnya Uang Persediaan dihitung dari besarnya seluruh alokasi
belanja masing-masing PD yang dicantumkan pada
APBD Tahun Anggaran 2022.
Uang Persediaan ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :
UP = 1/ 12 x (Plafond PD - a,b,c,d)
Keterangan :
a : belanja operasi (belanja pegawai, belanja
bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan
belanja bantuan sosial).
b : belanja langsung yang nilainya di atas
Rpl0.000.000 ,00 (sepuluh juta rupiah)
c : belanja pegawai pada belanja barang dan jasa
d : dikecualikan untuk perjalanan dinas boleh
UP/GU a tau LS non pihak ketiga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PERSYARATAN DOKUMEN PEMILIHAN
PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
melalui Penyedia dan dalam rangka mewujudkan
pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan
konstruksi yang lebih profesional dan efektif, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan
Persyaratan Dokumen Pemilihan Paket Pekerjaan
Konstruksi.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi; 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah; 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini meliputi:
a. tambahan persyaratan dokumen pemilihan paket pekerjaan konstruksi;
b. tata cara evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2022.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
