Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Landak di pandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Landak;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD NRI Tahun 1945, UU No.8 Tahun 1974, UU No.2 Tahun 1981, UU No.8 Tahun 1999, UU No.55 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 tahun 2014, PP No.2 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 tahun 2017, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendag No.67 Tahun 2018, Permendag No.68 Tahun 2018, Perda no.5 Tahun 2016.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan fungsi; Kepegawaian; Pembiayaan; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2018.
13 Halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016, dan Perbup Landak No. 69 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Pengelolaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
28 Halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang nomor 6Tahun 2014 tentang desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.110 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; kedudukan; keanggotaan; mekanisme pencalonan dan penetapan anggota; kelembagaan BPD; Tugas, Fungsi dah dan kewajiban; Pimpinan; mekanisme musywarah; Tunjangan dan Operasional; MAsa jabatan dan pemberhentian; Penggantian Anggota dan Pimpinan antar waktu; Peraturan tata tertib; Hubungan lerja dengan pemerintah desa; Pembinnaan dan pengawasan; pembiayaan; Ketentuan peralihan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan ini memiliki 13 halaman dan 5 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 disebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No.55 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.112 Tahun 2018, Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan; Tugas, fungsi Serta Susunan Organisasi; Jabatan Perangkat Daerah; Kepegawaian; Pembiayaan; Tata Kerja dan laporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Pencabutan Perbup No.59 Tahun 2016
42 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 52 Tahun 2018
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Landak No. 34 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN LANDAK
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 disebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, uu No.8 tahun 1974, UU No.55 Tahun 1999, UU No.12 tahun 2011, PP No.98 Tahun 2000, UU No.28 Tahun 2002, UU No.10 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.2 Tahun 2017, PP No.27 Tahun 1991, PP No.35 Tahun 1991, Pp No.40 Tahun 1994, Pp No.41 tahun 1996, PP No.30 tahun 2000, PP No.9 Tahun 2003, PP No.38 Tahun 2007, PP No.18 Tahun 2016, Pp No.11 tahun 2017, Permendagri No.80 Tahun 2015, permendagri No.106 Tahun 2017, Permendagri No.115 Tahun 2017, Permendagri No.116 Tahun 2017, Perda no.5 Tahun 2016.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan; Tugas, fungsi Serta Susunan Organisasi; Jabatan Perangkat Daerah; Kepegawaian; Pembiayaan; Tata Kerja dan laporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Pencabutan Perbup No.66 Tahun 2016
29 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
-Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.5 Tahun 1962, UU No.55 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2007, UU no.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.1 Tahun 2008, Permendagri No.13 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.3 Tahun 1998, Mendagri No.21 Tahun 2011, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.10 Tahun 2007, Perda no.6 tahun 2010
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah air minum
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 5 halaman lampiran.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:
Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.32 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.5 Tahun 1990, PermenLHK Nomor P34/MENLHK/KUM.1/5/2017
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang; Pengendalian; Pemeliharaan; Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Peran Masyarakat; Kerjasama; Pengawasan; Sistem Informasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.
Peraturan ini memiliki 61 halaman dan 19 halaman lampiran.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2018
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penataan desa;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.44 Tahun 2016, PErmendagri No.45 Tahun 2016, Permendagri No.1 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Penataan Desa; Ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2018.
Peraturan ini memiliki 14 halaman dan 5 halaman lampiran.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK:
Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.6 tahun 2010
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pasal 1, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 17, pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018.
Peraturan ini memiliki 11 halaman dan 2 halaman lampiran.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK:
bahwa jasa konstruksi berperan penting dan strategis dalam menumbuh kembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperluhkan sebagai penggerak pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan ruang mobilitas masyarakat terhadap berbagai kegiatan sosial ekonomi;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.2 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2000, PP no.29 Tahun 2000, PP No.30 Tahun 2000, Perpres No.54 Tahun 2010
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Usaha Jasa Konstruksi; Izin Usaha Jasa Konstruksi; Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK; Laporan Pertanggungjawaban Dinas yang memberikan IUJK; Sistem Informasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
Peraturan ini memiliki 20 halaman dan 22 halaman lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
