PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 193 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias No. 25 Tahun 2012
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias No. 22 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS Dan CPNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mengubah sebagian :
  1. PERBUP Kab. Nias No. 4 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS Dan CPNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2015
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 6 Tahun 2011
Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 36 Tahun 2002
Retribusi Tanda Pendaftaran Gudang/ Ruangan

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias No. 57 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2013
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Desa

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias No. 40 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan