Daftar Peraturan untuk Entitas di Bawah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2018

No Entitas 2018 2017 2016 2015 2014 Sebelumnya
1 Provinsi Sumatera Utara 1 22 24 3 33 39
2 Kabupaten Labuhan Batu Selatan - - 9 - 1 32
3 Kota Padang Sidempuan - - 26 - 7 47
4 Kabupaten Karo - 2 32 2 - 16
5 Kota Tanjung Balai - - 1 5 - 20
6 Kota Gunungsitoli - 2 6 3 - 8
7 Kabupaten Padang Lawas - - 5 - - 2
8 Kabupaten Nias Utara - - 5 6 1 24
9 Kabupaten Humbang Hasundutan - 4 2 - - 22
10 Kabupaten Nias - - 28 9 - 70
11 Kabupaten Pakpak Bharat - 3 10 - - 18
12 Kabupaten Tapanuli Selatan - - 8 - 2 3
13 Kota Sibolga - 39 16 33 25 66
14 Kabupaten Mandailing Natal - 2 49 - - 21
15 Kabupaten Langkat - - 2 - 1 12
16 Kota Medan 1 12 28 1 16 30
17 Kabupaten Padang Lawas Utara - - 19 - 3 6
18 Kabupaten Batubara - 5 41 1 9 63
19 Kabupaten Asahan - 4 7 3 3 26
20 Kabupaten Simalungun - 9 27 17 10 41
21 Kabupaten Tapanuli Utara - - 7 - - 2
22 Kota Tebing Tinggi - 28 8 3 - 18
23 Kabupaten Nias Barat - - 2 - - 2
24 Kabupaten Nias Selatan - - 1 7 - 25
25 Kota Binjai - 3 17 - - 35
26 Kabupaten Serdang Bedagai - 20 44 - - 33
27 Kabupaten Deli Serdang - - 7 1 1 13
28 Kota Pematang Siantar - 33 26 17 11 15
29 Kabupaten Toba Samosir - - 7 - 1 58
30 Kabupaten Tapanuli Tengah - 26 30 - - 89
31 Kabupaten Dairi - - 6 - - 17
32 Kabupaten Labuhan Batu - 1 1 8 21 65
33 Kabupaten Samosir - - 2 - - 12
34 Kabupaten Labuhan Batu Utara - 1 4 2 5 29
Jumlah 2 216 507 121 150 979

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521
2017 © Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara  |  BPK RI