SUBJEK PERATURAN

Reset
A
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Air, Sistem Penyediaan Air Minum
APBD
APBN
Arbitrase
1
Arsip
Asuransi
397
B
Badan Layanan Umum
Badan Usaha Milik Desa
111
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah
BUMN
983
C
Cipta Kerja
105
COVID-19 / Corona
D
Dana Desa
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Desa
F
Fidusia dan Lembaga Pembiayaan
89
G
Geospasial, Ruang Kebumian
67
Gratifikasi
148
H
Hak Asasi Manusia
Hak atas Kekayaan Intelektual
151
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
184
Hukum Acara dan Peradilan
864
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
464
I
Ibu Kota Negara, IKN
14
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
772
Informasi Publik
146
J
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH
216
K
Kartu Prakerja
9
Kawasan Ekonomi Khusus / KEK
35
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji
963
Kebijakan Akuntansi
Kebijakan Pemerintah
Kehutanan dan Perkebunan
Keluarga Berencana
180
Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Kepegawaian, Aparatur Negara
Kependudukan dan Perkawinan
Kepolisian
37
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU
134
Kesehatan
Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
341
Ketatanegaraan, Kenegaraan
410
Ketenagakerjaan
Ketenaganukliran, Nuklir
14
Kewarganegaraan dan Imigrasi
336
Kode Etik
315
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Koperasi, UMKM
607
L
Lalu Lintas, Jalan
Lingkungan Hidup
M
Meteorologi, Klimatologi, Geofisika
27
Monopoli dan Persaingan Usaha
34
N
Narkotika
378
O
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
p
pendidikan dan pelatihan
282
P
Pajak dan Retribusi Daerah
Pakaian Dinas
43
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Pariwisata dan Kebudayaan
Partai Politik dan Pemilu
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
293
Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
154
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Pemuda dan Olah Raga
710
Penanaman Modal dan Investasi
Pencucian Uang
27
Pendidikan
Pengadaan Barang/Jasa
Pengaduan Internal
71
Pengawasan/Audit Internal
245
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
467
Perbankan, Lembaga Keuangan
Perekonomian
Perikanan dan Kelautan
Perindustrian
491
Perizinan, Pelayanan Publik
Perlindungan Konsumen
331
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Perpajakan
Perpustakaan
39
Pers, Pos, dan Periklanan
Pertahanan dan Keamanan, Militer
905
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Perumahan, Permukiman
882
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
509
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Proses Bisnis
29
Protokoler
118
R
Reformasi Birokrasi
173
Reklamasi, Penataan Pesisir
45
S
Satu Data Indonesia
195
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
789
Sistem Pengendalian Intern
Standar/Pedoman
Statistik
52
Statuta Organisasi/Lembaga
269
Struktur Organisasi
Subsidi, PSO
419
Sumber Daya Alam
434
T
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Teritorial Indonesia
338
Terorisme
43
Tindak Pidana
30
Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
763
Transmigrasi, Daerah Tertinggal
76
Transportasi Darat/Laut/Udara
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals / SDGs
23
Y
Yayasan
27

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan