Glosarium Peraturan

No Istilah Definisi
1741 yield/hasil serahan umum: laba atas investasi modal seorang investor; obligasi: 1. kupon suku bunga dibagi harga beli, dinamakan hasil serahan investasi, 2. tingkat pendapatan atas suatu obligasi dengan memperhitungkan jumlah total pembayaran bunga tahunan, harga beli, nilai tebus, dan sisa waktu sampai jatuh tempo; peminjaman: jumlah uang total yang diperoleh atas suatu pinjaman – yaitu tingkat persentase tahunan bunga dikalikan lamanya pinjaman; saham: persentase tingkat pendapatan yang dibayarkan sebagai deviden atas saham biasa atau saham preferen; perpajakan: jumlah pemasukan yang diterima oleh suatu satuan usaha pemerintah sebagai hasil pemungutan pajak.
1742 yurisdiksi kekuasaan, hak atau wewenang untuk menetapkan hukum. bila dihubungkan dengan ajaran trias politica, yuridiksi mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
1743 yurisprudensi suatu keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkaranya yang sama.
1744 yurisprudensi (Hukum Administrasi Negara) ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan, yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum.
1745 zaak barang, perkara, masalah, urusan.
1746 zaaksvorming/pembentukan benda cara memperoleh hak milik dengan cara membentuk atau menjadikan benda yang sudah ada menjadi benda yang baru.
1747 zaakwarneming (1354 KUHPerdata) 1. suatu perbuatan dimana seseorang dengan sukarela dan tanpa mendapat perintah, mengurus kepentingan (urusan) orang lain, dengan atau tanpa sepengetahuan orang ini; 2. mengambil alih tanggung jawab dari seseorang sampai yang bersangkutan sanggup lagi untuk mengurus dirinya sendiri.
1748 zadelijk lichaam perhimpunan, perkumpulan.
1749 zakelijke overeenkomst suatu persetujuan lagi (tahap kedua) antara penjual dan pembeli yang khusus bertujuan memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli.
1750 zakenrecht/hukum benda keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan.
1751 zelfbestuur swapraja, pemerintahan sendiri; kekuasaan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada suatu daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya (hak otonom).
1752 zero-base budgeting/ZBB/penganggaran dasar nol metode penetapan anggaran untuk perseroan dan jawatan pemerintah yang memerlukan adanya pembenaran untuk semua pengeluaran, tidak saja pengeluaran yang melebihi alokasi tahun-tahun lalu.
1753 zero-coupon convertible security/sekuritas konvertibel kupon nol 1. obligasi kupon nol yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa perusahaan yang menerbitkannya, bila saham mencapai suatu harga yang sudah ditentukan terlebih dahulu; 2. obligasi kupon nol, biasanya suatu obligasi pemerintah daerah, yang dapat dikonversikan menjadi obligasi berbunga pada suatu saat sebelum jatuh tempo.
1754 zero-coupon security (sekuritas kupon nol) sekuritas yang tidak membayar bunga berkala tetapi sebaliknya dijual pada diskonto besar dari nilai unjuknya.
1755 zona nilai tanah zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak (properti) yang mempunyai nilai indikasi rata-rata (nir) sama yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa atau kelurahan.
1756 zone lingkungan, daerah dalam batasan-batasan tertentu.
1757 zoning wilayah untuk mendirikan bangunan yang direncanakan oleh balai kota.
1758 zuivering pembersihan dari beban hipotik.
1759 zweren bersumpah, mengangkat sumpah.
1760 zwijgrecht hak menolak memberi keterangan.
1761 zwijplicht wajib merahasiakan.
Glosarium Pemeriksaan

Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, disusun untuk memenuhi kebutuhan para pelaksana pada Badan Pemeriksa Keuangan, agar dapat memahami berbagai istilah, pengertian dan ungkapan-ungkapan yang sering ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara atau komunikasi kedinasan, sehingga dalam pengungkapannya dalam laporan hasil pemeriksaan atau naskah dinas tidak menimbulkan multi tafsir yang dapat berdampak secara hukum.

Dalam menyusun Glosarium ini kami memanfaatkan berbagai sumber, yaitu Law dictionary, berbagai pengertian dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Perundang-undangan sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Bidang Keuangan Negara atau Peraturan yang terkait lainnya, Peraturan BPK-RI, Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK, Kumpulan Istilah Bidang Hukum terkait dengan pemeriksaan, Juklak/Juknis Pemeriksaan BPK, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Kamus Hukum, Terminologi Hukum, KUHAP, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KUHPerdata, KUHD dan Glosarium IHPS, dimana dalam penulisan Glosarium kami sajikan sesuai dengan urutan alfabet untuk memudahkan dalam pencariannya.

Kami menyadari bahwa Glosarium ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya saran dan masukan untuk kesempurnaan dan perbaikan Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara sangat kami harapkan, semoga Glosarium ini dapat bermanfaat.