Glosarium Peraturan

No Istilah Definisi
1 daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2 daftar isian kegiatan daerah (DIKDA) dokumen yang berisi rencana-rencana pelaksanaan kegiatan anggaran rutin.
3 daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau satuan kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan.
4 daftar isian proyek daerah (DIPDA) dokumen yang berisi rencana-rencana pelaksanaan kegiatan anggaran pembangunan.
5 dana alokasi khusus (DAK) dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional [vide: UU No. 33/2004].
6 dana alokasi umum (DAU) dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi [vide: UU No. 33/2004].
7 dana bagi hasil APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8 dana cadangan dana yang disishkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
9 dana darurat dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.
10 dana dekonsentrasi dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
11 dana eskro/escrow funds dana yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk tujuan tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.
12 dana kompensasi dana yang pembayarannya dilakukan secara perhitungan antara instansi atau unit kerja.
13 dana mengendap/core deposits dana nasabah tertentu pada bank yang tidak ditarik dalam jangka waktu yang relatif aman yang merupakan sumber dana tetap bagi bank dalam rangka pemberian pinjaman.
14 dana pembayaran utang/sinking fund umum: uang yang dikumpulkan dalam suatu rekening khusus untuk membayar utang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; beberapa persyaratan dana pembayaran utang harus dipenuhi dengan penebusan sejumlah tertentu instrumen yang telah diterbitkan selama satu tahun tertentu; hipotek berjaminan surat berharga (mortgage backed securities): ketentuan dalam panggilan surat penjanjian (indenture calling) selama jadwal amortisasi dari hipotek yang dijamin dengan obligasi atau surat utang subjek untuk kegiatan yang dibayar di muka, misalnya obligasi amortisasi terkendali (controlled amortization bond) sin. dana pelunasan.
15 dana pensiun/pension fund dana yang dihimpun oleh suatu perusahaan atau serikat pekerja atau badan usaha milik pemerintah atau organisasi lain yang bertujuan untuk membuat cadangan dana sebagai pembayaran pensiun bagi pegawainya yang telah memasuki masa pensiun.
16 dana perimbangan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi [vide: UU No. 33/2004].
17 dana semalam/overnight money dana yang dijual di pasar antarbank oleh bank yang memiliki dana menganggur kepada bank yang memerlukan dana sementara (dalam jangka pendek); pasar dana Bank Sentral Amerika yang lembaga keuangannya menjual dana lebihnya yang berasal dari rekening cadangan yang disimpan pada Bank Sentral Amerika merupakan sumber dana tersebar untuk dana semalam; dana tersebut wajib disetorkan kembali kepada bank penjual pada keesokan harinya saat awal jam kerja.
18 dana talangan 1. dana yang disediakan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur bank dan akan menjadi hutang bank tersebut kepada Bank Indonesia; 2. dana yang diberikan lebih dahulu sebelum surat keputusan otorisasi disetujui.
19 dana tugas pembantuan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
20 dapat dibatalkan demi hukum sesuatu yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak sah oleh suatu penetapan/putusan hakim, misalnya suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif yang ditentukan undang-undang sebagai syarat sahnya perjanjian (BW).
21 data transaksi BMN data berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN yang dikirimkan melalui media ADK setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di tingkat satuan kerja.
22 database entitas pemeriksaan (DEP) kumpulan data terkait entitas yang menjadi objek pemeriksaan yang sebelumnya dikenal sebagai Dozir Induk Wilayah (DIW).
23 de facto/faktual sesuai dengan kenyataannya, sebagaimana kenyataannya, secara konkret.
24 de jure dasar keberadaan atau eksistensinya menurut hukum; pengakuan secara hukum oleh masyarakat internasional.
25 debit/debit sisi sebelah kiri neraca yang, antara lain, berisi catatan mengenai kas, surat berharga yang dimiliki, dan aktiva tetap; urutan pencatatan sesuai dengan tingkat likuiditas aset.
26 debitur/debitor/obligor 1. pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang; 2. pihak dalam perikatan yang mempunyai utang atau kewajiban hukum terhadap pihak lain, yaitu kreditur; 3. pihak yang menerima utang dari kreditur.
27 default/kegagalan/kelalaian kegagalan untuk melakukan atau memenuhi suatu kewajiban sebagaimana tercantum di dalam kontrak, sekuritas, akta atau transaksi lainnya.
28 defisit selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
29 defisit anggaran daerah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
30 dekonsentrasi pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.