BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 26 TAHUN 2017  

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 
NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG  HAK KEUANGAN 
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), dan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;	
				
Mengingat	:	1.		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;	
				
		2.		Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 	
				
		3.		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 	
				
		4.		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 	
				
		5.		Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              Nomor 4400); 	
		6.		Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004          Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	
				
		7.		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	
				
		8.		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	
				
		9.		Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia          Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);	
				
		10.		Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);	
				
		11.		Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 	
				
		12.		Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);	
				
		13.		Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);	
				
		14.		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);	
				
		15.		Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3, Tambahan Lembaran  Daerah  Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 99);	
		16.		Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);	
				
MEMUTUSKAN :	
				
Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS. 	
				
BAB   I	
	
KETENTUAN UMUM	
				
Pasal   1	
				
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	
1.	Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.	
2.	Daerah adalah Kabupaten Kudus.	
3.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	
4.	Bupati adalah Bupati Kudus.	
5.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	
6.	Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
7.	Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
8.	Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD. 	
9.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.	
10.	Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.	
11.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
	
12.	Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.	
13.	Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 	
14.	Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan kegiatan reses. 	
15.	Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD. 	
16.	Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.	

BAB II	
	
RUANG LINGKUP	
	
Pasal 2 	
	
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :	
a.	Kemampuan Keuangan Daerah;	
b.	Tunjangan Komunikasi Intensif;	
c.	Tunjangan Reses;	
d.	Dana Operasional;	
e.	Tunjangan Perumahan; dan	
f.	Tunjangan Transportasi; 	

BAB III	
	
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	
	
Pasal 3	
	
Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok,   yaitu :	
a.	tinggi; 	
b.	sedang; dan 	
c.	rendah.	

	
Pasal 4	
	
(1)	Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. 	
	
(2)	Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada       ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.	
	
(3)	Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. 	
	
Pasal 5	
	
(1)	Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. 	
	
(2)		Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 	
	
Pasal 6	
	
Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut :	
a.	di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi; 	
b.	Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan 	
c.	di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah. 	
	
BAB IV	
	
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF	
	
Pasal 7	
	
Untuk mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif.	
	
Pasal 8	
	
(1)	Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu 7 x Rp 2.100.000,00 =   Rp 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.	

	
(2)	Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu 5 x Rp 2.100.000,00 = Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.	
	
(3)	Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu 3 x Rp 2.100.000,00 = Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.	
	
BAB V	
	
TUNJANGAN RESES	
	
Pasal 9	
	
Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses.	
	
Pasal 10	
	
(1)	Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Reses diberikan sebanyak      7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu                   7 x Rp 2.100.000,00 = Rp 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.	
	
(2)	Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, Tunjangan Reses diberikan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu      5 x Rp 2.100.000,00 = Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.	
	
(4)	Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Tunjangan Reses diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu       3 x Rp 2.100.000,00 = Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.	
	
BAB VI	
	
DANA OPERASIONAL	
	
Bagian Kesatu	
	
Besaran Dana Operasional	
	
Pasal 11	
	
Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD, diberikan Dana Operasional. 	
	
Pasal 12	
	
(1)	Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi :	
a.	Dana Operasional Ketua DPRD diberikan sebanyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu 6 x                    Rp 2.100.000,00 = Rp 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah); 	
b.	Dana Operasional Wakil Ketua DPRD, masing-masing diberikan sebanyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD, yaitu 4 x Rp 1.680.000,00 =                Rp 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), diberikan kepada setiap Wakil Ketua DPRD.	
	
(2)	Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang  :	
a.	Dana Operasional Ketua DPRD disediakan sebanyak              4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu 4 x         Rp 2.100.000,00 = Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);	
b.	Dana Operasional Wakil Ketua DPRD, masing-masing disediakan sebanyak  2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD, yaitu 2,5 x                      Rp 1.680.000,00 = Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), diberikan kepada setiap Wakil Ketua DPRD.	
	
(3)	Dalam hal Daerah tergolong dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah :	
a.	Dana Operasional Ketua DPRD disediakan sebanyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu 2 x                     Rp 2.100.000,00 = Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);	
b.	Dana Operasional Wakil Ketua DPRD, masing-masing disediakan sebanyak  1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD, yaitu 1,5 x                      Rp 1.680.000,00 = Rp 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), diberikan kepada setiap Wakil Ketua DPRD.	
	
Bagian Kedua	
	
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operasional	
	
Pasal 13	
	
Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  diberikan setiap bulan dengan ketentuan :	
a.	80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan 	
b.	20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. 	

	
	
Pasal 14	
	
(1)	Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran. 	
	
(2)	Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan Dana Operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah. 	
	
(3)	Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan  :	
a.	daftar penerima Dana Operasional; dan	
b.	pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya. 	
	
(4)	Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk Dana Operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.	
	
Pasal 15	
	
(1)	Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. 	
	
(2)	Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. 	
	
Pasal 16	
	
(1)	Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.	
	
(2)	Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan Dana Operasional.	
	
(3)	Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. 	
	
(4)	Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 	

	
	
(5)	Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan. 	
	
(6)	Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.	
	
	Pasal 17	
	
Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa Dana Operasional ke kas daerah.	
	
BAB VII	
	
TUNJANGAN PERUMAHAN	
	
Pasal 18	
	
Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya.	
	
Pasal 19	
	
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.	
	
Pasal 20	
	
Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.	
	
Pasal 21	
	
Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.	
	
Pasal 22	
	
Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 adalah sebagai berikut  :	
	
(1)	Besaran Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD :	
a.	Ketua DPRD diberikan sebanyak Rp  17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan	
	
b.	masing-masing Wakil Ketua DPRD diberikan sebanyak    Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)  setiap bulan.	

	
(2)	Besaran tunjangan perumahan bagi masing-masing Anggota DPRD, diberikan sebanyak Rp 11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.	
	
BAB VIII	
	
TUNJANGAN TRANSPORTASI	
	
Pasal 23	
	
Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan transportasi.	
	
Pasal 24	
	
Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.	
	
Pasal 25	
	
Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD Provinsi.	
	
Pasal 26	
	
Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 adalah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan diberikan setiap bulan kepada setiap Anggota DPRD.	
	
BAB IX	
	
KETENTUAN PENUTUP	
	
Pasal 27	
	
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku  :

a.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 4); dan

b.	Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/13/2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
	
Pasal 28	
	
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.	

	
	Ditetapkan di Kudus	
	pada tanggal 12 September 2017	
		
	BUPATI KUDUS,	

	
	
	M U S T H O F A	
		
Diundangkan di Kudus	
pada tanggal 13 September 2017	
	
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,	

	
		
NOOR YASIN		
		
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN             NOMOR