SALINAN

BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2018 

TENTANG
 
KESEHATAN IBU,  BAYI BARU LAHIR, BAYI 
DAN ANAK BAWAH LIMA TAHUN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJANEGARA,

Menimbang	:	a.	bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak bawah lima tahun adalah salah satu indikator utama pencapaian derajat kesehatan masyarakat suatu daerah serta keberhasilan pembangunan kesehatan nasional; 
b.	bahwa upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak bawah lima tahun ditujukan untuk menjaga kesehatan sehingga mampu melahirkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas dengan menurunkan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak bawah lima tahun; 
c.	bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Bawah Lima Tahun, perlu disusun Peraturan Daerah;
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Bawah Lima Tahun;
	
Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 	

		4.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 166);	

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJANEGARA
dan
BUPATI BANJANEGARA

MEMUTUSKAN :
	
Menetapkan 	:	PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BAWAH LIMA TAHUN.	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1	

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kabupaten Banjanegara. 
2.	Bupati adalah Bupati Banjanegara. 

3.	Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara. 
4.	Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 
5.	Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. 
6.	Ibu adalah perempuan usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas, dan menyusui. 
7.	Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan Anak Balita.
8.	Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan Balita, remaja, dan kesejahteraan Lanjut Usia
9.	Bayi Baru Lahir adalah anak umur 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari. 
10.	Bayi adalah anak mulai umur 0 (nol) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan. 
11.	Anak Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut Anak Balita adalah anak umur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan. 
12.	Anak adalah seseorang sampai berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
13.	Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian ibu, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak balita. 
14.	Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 
15.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
16.	Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. 
17.	Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

18.	Badan usaha adalah kantor dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mempekerjakan kaum perempuan termasuk ibu hamil dan menyusui. 
19.	Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan  masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginyadi wilayah kerjanya.
20.	Susu formula bayi adalah susu yang diproduksi oleh industri untuk keperluan asupan gizi yang diperlukan bayi. 

BAB II
ASAS  DAN TUJUAN

Pasal 2	

Penyelenggaraan KIBBLA berasaskan: 
a.	asas keadilan;
b.	asas non diskriminasi;
c.	asas manfaat;
d.	asas kemanusiaan;
e.	asas keseimbangan; dan
f.	asas perlindungan.

Pasal 3	

Penyelengaraan KIBBLA bertujuan untuk:
a.	meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita di seluruh Daerah; 
b.	tersedianya kecukupan dan kesinambungan sumberdaya kesehatan bagi Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita secara komprehensif, efektif dan efisien; 
c.	terbangunnya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita dari seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat rentan antara lain masyarakat miskin, perempuan dan anak korban kekerasan, dan anak berkebutuhan khusus; 
d.	terbentuknya sinergi dan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam sistem kesehatan ibu dan anak; 
e.	terwujudnya derajat kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui upaya kesehatan dengan pendekatan asuhan berkelanjutan (continuum of care); dan
f.	tercapainya target penurunan Angka Kematian Ibu dan angka kematian bayi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan, standar Sustainable Development Goals.

BAB III
RUANG LINGKUP 

Pasal 4	

Ruang lingkup pengaturan KIBBLA meliputi:
a.	jaminan pelayanan kesehatan; 
b.	hak dan kewajiban; 
c.	penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 
d.	sumberdaya kesehatan; 
e.	pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
f.	pembiayaan; 
g.	peran serta masyarakat dan badan usaha; dan
h.	koordinasi pelayanan kesehatan.

BAB IV
JAMINAN PELAYANAN KIBBLA

Pasal 5	

Pemerintah Daerah memberikan jaminan pelayanan KIBBLA dengan:
a.	menyediakan ketersediaan dan kesinambungan alokasi dana dan sumber daya manusia serta kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan KIBBLA;
b.	melakukan koordinasi internal dan eksternal; 
c.	memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak; 
d.	memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai siklus hidup manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan intelegensia;
e.	mewajibkan seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas dalam mengembangkan kebijakan untuk keselamatan dan KIBBLA serta menjamin ketersediaan biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar; 
f.	mengupayakan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan bagi pelayanan KIBBLA yang berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di seluruh Daerah; 
g.	mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data KIBBLA pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier; 
h.	menjamin keterjangkauan pelayanan KIA bagi seluruh penduduk melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional dan sumber daya lain yang mendukung; 
i.	melaksanakan supervisi fasilitatif dan menjamin tindak lanjutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KIA secara berkala; 
j.	melakukan perencanaan dan penganggaran pelayanan KIBBLA secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 
k.	menyediakan tablet tambah darah untuk remaja putri; 
l.	mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan KIBBLA baik melalui skema sistem jaminan maupun melalui penganggaran program; dan 
m.	memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan dan nifas.

Pasal 6	

(1)	Setiap Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah dengan tingkat kesulitan akses yang tinggi berhak memperoleh insentif tambahan.
(2)	Status daerah dengan tingkat kesulitan akses yang tinggi dan insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 7	

Setiap Ibu berhak :
a.	mendapatkan asuhan antenatal, asuhan klinis persalinan, asuhan klinis bayi baru lahir dan anak, asuhan postnatal, asuhan kesehatan anak, asuhan keluarga dan masyarakat selama masa kehamilan, nifas dan menyusui melalui pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal termasuk penanganan  penyulit/Komplikasi dan rujukannya yang adekuat serta pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta kehamilan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten; 
b.	mendapatkan pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar; 
c.	mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan perawatan selama masa prahamil, kehamilan, nifas dan menyusui dan perawatan bayi baru lahir meliputi Inisiasi Menyusui Dini, ASI Ekslusif, Keluarga Berencana, pendidikan reproduksi lainnya termasuk upaya pencegahan penularan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS) dari ibu ke anak; dan
d.	menolak terhadap pemberian susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat pemberian ASI Ekslusif atau donor ASI.

Pasal 8	

(1)	Setiap Bayi Baru Lahir berhak: 
a.	ditolong kelahirannya oleh tenaga kesehatan berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pertolongan kelahiran;
b.	mendapatkan pelayanan neonatal essensial sesuai standar yang bertujuan untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
c.	mendapatkan penanganan komplikasi sesuai standar untuk  kelangsungan dan kualitas hidupnya;
d.	mendapatkan pelayanan rawat gabung;
e.	mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kunjungan neonatal sesuai standar paling sedikit 3 (tiga) kali; 
f.	mendapatkan pelayanan skrining, bayi baru lahir, paling sedikit Skrining Hipotiroid Konginital (SHK);
g.	mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
h.	mendapatkan ASI Eksklusif;
i.	tercatat pelayanan yang diterimanya pada buku KIA;
j.	pelayanan rujukan berkualitas; dan
k.	mendapatkan pembiayaan perawatan bayi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Dalam hal ada indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi, maka bayi diperkenankan tidak mendapatkan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g.

Pasal 9	

Setiap Bayi berhak mendapatkan :
a.	ASI sampai usia 2 (dua) tahun;
b.	asupan gizi sesuai kebutuhan melalui makanan pendamping ASI setelah usia 6 (enam) bulan; 
c.	imunisasi dasar lengkap; 
d.	kesempatan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 
e.	pelayanan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda dan Manajemen Terpadu Balita Sakit pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di rumah sakit rujukan; 
f.	lingkungan yang bersih dan aman dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan; dan 
g.	pelayanan kesehatan anak dengan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dan anak dengan masalah sosial.

Pasal 10	

Setiap Anak Balita berhak atas:
a.	pemantauan pertumbuhan dan perkembangan kesehatan;
b.	mendapatkan kapsul vitamin A;
c.	pelayanan melalui posyandu;
d.	pelayanan sesuai standar Manajemen Terpadu Balita Sakit; 
e.	mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat; dan
f.	imunisasi booster.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 11	

Ibu wajib :
a.	melaksanakan imunisasi sebagai calon pengantin;
b.	melaksanakan pemeriksaan kehamilan paling sedikit 4 (empat) kali di fasilitas pelayanan kesehatan;
c.	melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
d.	melaksanakan pemeriksaan masa nifas paling sedikit 3 (tiga) kali di fasilitas pelayanan kesehatan;
e.	melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
f.	memberikan kolostrum dan ASI Eksklusif;
g.	membawa bayinya ke fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap; dan
h.	memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan balita sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan.

Pasal 12	

Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban:
a.	memberikan pelayanan ibu dan anak sesuai standar pelayanan kesehatan; 
b.	memberikan pelayanan kesehatan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu dan anak;
c.	meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait secara berkelanjutan; 
d.	memberikan informasi terbuka program KIBBLA kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada kelompok masyarakat miskin dan masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil dan terisolir; 

e.	melaporkan setiap kematian ibu, melakukan  Audit Maternal Perinatal (AMP), menindaklanjuti serta mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan terkait; 
f.	memberikan pelayanan KIA dalam keadaan darurat tanpa memperhatikan kemampuan bayarnya; 
g.	mencatat seluruh kondisi ibu bersalin dalam bentuk catatan medis, buku KIA termasuk grafik persalinan atau partograf; 
h.	menjalankan sistem manual rujukan maternal perinatal dengan memberdayakan rumah sakit umum daerah kecuali dalam keadaan darurat.

Pasal 13	

Setiap badan usaha berkewajiban:
a.	memberikan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan ibu dan anak; 
b.	mengalokasikan anggaran untuk membantu biaya persalinan;
c.	menyediakan fasilitas untuk menyusui atau memerah ASI bagi ibu menyusui di fasilitas perusahaan; dan 
d.	memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan, dan nifas. 

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KIBBLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14	

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan KIBBLA yang standar, merata, dan terjangkau secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat KIA.

Bagian Kedua
Perlindungan

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan

Pasal 15	

(1)	Setiap perempuan usia subur yang akan menikah mendapatkan pemeriksaan, komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. 
(2)	Setiap perempuan usia subur yang sudah menikah memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran. 
(3)	Setiap perempuan yang melakukan persalinan berhak ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sesuai kewenangannya di fasilitas pelayanan kesehatan. 
(4)	Setiap perempuan yang mengalami komplikasi kebidanan berhak atas pelayanan kesehatan dan rujukan  sesuai standar.

Paragraf 2
Kesehatan Ibu

Pasal 16	

(1)	Setiap Ibu difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar. 
(2)	Setiap ibu mendapatkan perlindungan atas haknya dalam memberikan ASI Ekslusif untuk bayinya.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Paragraf 3
Anak Balita

Pasal 17	

Setiap Anak Balita difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan atas hak hidup, tumbuh, dan berkembang dan tidak mendapatkan kekerasan. 

Bagian Kedua
Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 18	

Setiap Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan yang cukup terhadap:
a.	informasi kesehatan; 
b.	pelayanan kesehatan yang sesuai standar; 
c.	tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan kompeten; dan 
d.	sarana pelayanan, obat dan perbekalan kesehatan. 

Pasal 19	

Pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan

Pasal 20	

(1)	Jenis pelayanan KIBBLA dilaksanakan oleh Pemerintah, Swasta dan Masyarakat secara paripurna yang terdiri atas pelayanan promotif, preventif,  kuratif dan rehabilitatif. 
(2)	Tingkat pelayanan terdiri atas: 
a.	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
b.	Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). 

Bagian Keempat
Sistem Rujukan

Pasal 21	

(1)	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang merujuk bertanggungjawab memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan. 
(2)	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) harus meningkatkan pelayanan stabilisasi pra rujukan.
(3)	Setiap rumah sakit rujukan bertanggungjawab memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan. 
(4)	Setiap tenaga kesehatan menjalankan sistem rujukan dalam pelayanan KIBBLA. 

BAB VII
SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tenaga Kesehatan

Pasal 22	

(1)	Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA wajib memenuhi kualifikasi yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2)	Pemenuhan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan pemerintah dan/atau swasta. 

Pasal 23	

(1)	Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dokter spesialis anak dan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dalam penanganan KIBBLA pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan pemerintah. 
(2)	Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan tugas karena alasan yang dapat dibenarkan hukum, Pemerintah Daerah dapat menunjuk dokter pengganti sementara waktu baik dari dalam maupun luar Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 24	

(1)	Pemerintah Daerah menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitasnya sejalan dengan kemampuan daerah. 
(2)	Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a.	insentif bagi tenaga kesehatan sesuai kinerja; dan 
b.	fasilitas bagi tenaga kesehatan di desa terpencil berupa alat transportasi dan tempat tinggal. 
(3)	Penentuan desa terpencil ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 25	

Setiap tenaga kesehatan dilarang: 
a.	menelantarkan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
b.	menghalangi program pemberian ASI Ekslusif atau donor ASI;  
c.	mempromosikan atau menjual susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi lainnya yang menghambat pemberian ASI Ekslusif atau donor ASI.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 26	

(1)	Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan dalamm ketentuan perundang-undangan. 
(2)	Pemerintah Daerah wajib meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan. 

Pasal 27	

(1)	Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang:
a.	meminta uang jaminan di muka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan KIBBLA;  
b.	memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif atau donor ASI kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya.
c.	menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.  
(2)	Fasilitas pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita setelah memberikan bantuan darurat.
(3)	Biaya pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat dibiayai melalui sistem jaminan asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII
SANKSI ADMINSITRASI

Pasal 28	

(1)	Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa: 
a.	teguran lisan; 
b.	teguran tertulis; atau 
c.	pencabutan izin. 
(2)	Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: 
a.	teguran lisan;
b.	teguran tertulis; 
c.	penutupan sementara; atau
d.	pencabutan izin.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 29	

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan tenaga kesehatan melalui:
a.	pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; 
b.	fasilitasi dan konsultasi teknis pelayanan; 
c.	monitoring dan evaluasi; 
d.	koordinasi pelayanan; dan 
e.	pembinaan dukun melalui kemitraan bidan dan dukun sesuai fungsinya. 

Pasal 30	

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan KIBBLA terhadap:
a.	penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 
b.	standar kinerja dan perilaku tenaga pelayanan kesehatan; 
c.	standar sarana dan prasarana kesehatan; dan 
d.	standar operasional prosedur pelayanan kesehatan. 

Pasal 31	

(1)	Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan KIBBLA melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan. 
(2)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan. 

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 32	

Pembiayaan pelayanan KIBBLA bersumber dari: 
a.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
c.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara; dan 
d.	sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 33	

Setiap orang perseorangan dan/atau kelompok dapat berperan serta aktif dalam: 
a.	kegawatdaruratan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita melalui penyediaan bank darah, transportasi dan lain-lain dalam gerakan sayang ibu; 

b.	pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan, kelahiran,kematian, keluarga berencana, tumbuh kembang anak di Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini dan kelompok upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya; 
c.	sebagai motivator kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta Keluarga Berencana.

Pasal 34	

Peran serta masyarakat dalam Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita antara lain :
a.	memberikan kesempatan hidup untuk tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; 
b.	menjalankan kesehatan komunitas; 
c.	menjalankan pola asuh dan makanan bergizi; 
d.	aktif memantau pertumbuhan dan perkembangan; 
e.	memberikan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan; 
f.	memberikan pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 
g.	melaporkan peristiwa kematian kepada organisasi perangkat daerah yang menangani bidang kesehatan kesehatan; 
h.	memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi; dan
i.	mendukung dan memfasilitasi tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan program Kesehatan termasuk segala bentuk upaya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.

Pasal 35	

Setiap Badan Usaha non pelayanan kesehatan berperan serta aktif dalam perlindungan dan peningkatan KIBBLA melalui:
a.	perlindungan tenaga kerja perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b.	memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan 
c.	memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan standar. 

BAB XII
KOORDINASI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 36	

(1)	Tim Audit Maternal Perinatal membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan usaha perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. 
(2)	Koordinasi pelayanan KIBBLA dilaksanakan secara lintas sektor dan antar instansi terkait. 
(3)	Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam upaya: 
a.	pengembangan usaha kesehatan sekolah, penanganan anak berkebutuhan khusus, dan penggunaan Buku KIA; dan 
b.	pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan khususnya kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
(4)	Koordinasi antar instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam menangani perlindungan perempuan dan anak dalam perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan korban kekerasan terhadap anak

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37	

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38	

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjanegara.

Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal 26-2-2018
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal 9-3-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
             Cap ttd   
             INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (2/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap ttd,

SOLEMAN, S.H., M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008

PENJELASAN 
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, 
DAN ANAK BAWAH LIMA TAHUN 

I. UMUM 
Guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak,  perlu digariskan kebijakan melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan, pemenuhan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan, serta peningkatan sarana prasarana kesehatan. Hal ini merupakan konsekuensi dari posisi ibu dan anak sebagai bagian dari warga negara yang mempunyai hak atas pelayanan kesehatan  sebagai bagian dari hak-hak konstitusional yang dijamin Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Hak atas pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat diarahkan melalui kebijakan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA) yang banyak disebabkan karena pendarahan, eklamsia, infeksi yang umumnya terjadi saat persalinan yang sulit diduga sebelumnya. Keadaan ini seringkali diperburuk oleh keterlambatan yang terjadi dalam mengenali tanda bahaya, mengambil keputusan, terlambat sampai fasilitas rujukan, dan terlambat mendapat penanganan di tempat rujukan.  
Oleh sebab itu, peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi baru lahir, dan anak perlu ditingkatkan sehingga sehingga dapat dicapai derajad kesehatan masyarakat yang optimal. Langkah tersebut perlu didukung melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak sebagai pedoman kebijakan yang terarah, sistematis, dan terkontrol dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1	 
Cukup Jelas 
Pasal 2	 
Huruf a
Yang dimaksud dengan ‘asas keadilan’ adalah bahwa setiap kegiatan KIBBLA harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ‘asas non diskriminasi’ adalah bahwa setiap pelayanan KIBBLA harus mencerminkan sikap yang tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ‘asas manfaat’ adalah bahwa  penyelenggaraan KIBBLA dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan manusia.
Huruf d
Yang dimaksud ‘asas kemanusiaan’ bahwa setiap penyelenggaraan KIBLLA harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf e
Yang dimaksud dengan ‘asas keseimbangan’ adalah bahwa setiap penyelenggaraan KIBBLA harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.
Huruf f
Yang dimaksud dengan ‘asas perlindungan’ adalah bahwa setiap pelayanan KIBBLA harus mencerminkan sikap pada pemenuhan hak setiap warga negara pelayanan kesehatan sebagai hak dasar manusia.
Pasal 3	
Cukup Jelas 
Pasal 4	 
Cukup Jelas 
Pasal 5	 
Cukup Jelas 
Pasal 6	 
Cukup Jelas 
Pasal 7	
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pengobatan” adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter kepada pasien sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dalam periode waktu yang sesuai dan dengan biaya yang terjangkau oleh dirinya dan kebanyakan masyarakat.
Yang dimaksud dengan “adekuat” adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan yang standar sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita.

Huruf b
		Cukup jelas
Huruf c
		Cukup jelas
Huruf d
		Cukup jelas
Huruf e
		Cukup jelas
Huruf f
		Cukup jelas
Pasal 8	
Cukup Jelas 
Pasal 9	
Huruf  a 
Cukup Jelas 
Huruf  b 
Cukup Jelas 
Huruf  c 
Cukup Jelas 
Huruf  d 
Cukup Jelas 

Huruf e
Yang dimaksud dengan “Manajemen Terpadu Bayi Muda” adalah suatu pendekatan terpadu dalam tatalaksana bayi umur 1 hari – 2 bulan, baik yang sehat maupun yang sakit, baik yang datang ke fasilitas rawat jalan maupun yang dikunjungi oleh tenaga kesehatan pada saat kunjungan neonatal.
Yang dimaksud dengan “Manajemen Terpadu Balita Sakit” yang selanjutnya disingkat MTBS adalah suatu pendekatan terpadu dalam tatalaksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi upaya kuratif terhadap penyakit pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi dan upaya promotif dan preventif yang meliputi imunisasi, pemberian vitamin A dan konseling pemberian makan yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak balita dan menekan morbiditas karena penyakit tersebut.
Huruf f 
Cukup Jelas
Huruf g 
Cukup Jelas
Pasal 10	
Cukup Jelas 
Pasal 11	
Cukup Jelas 
Pasal 12	
Huruf  a 
Cukup Jelas 
Huruf  b
Yang dimaksud “kesehatan komunitas” adalah gabungan  ketrampilan ilmu kesehatan masyarakat  dan bantuan sosial sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat  guna meningkatkan kesehatan, penyempurnaan kondisi sosial,  perbaikan lingkungan fisik,  rehabilitasi, pencegahan penyakit dan bahaya yang lebih besar, ditujukan kepada individu dan keluarga yang mempunyai masalah untuk mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Huruf  c 
Cukup Jelas
Huruf  d 
Cukup Jelas 
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f 
Cukup Jelas
Huruf g 
Cukup Jelas
Huruf g 
Cukup Jelas
Huruf h 
Cukup Jelas
Huruf i 
Cukup Jelas
Pasal 13	
Cukup Jelas 
Pasal 14	
Cukup Jelas
 
Pasal 15	
Cukup Jelas 
Pasal 16	
Cukup Jelas 
Pasal 17	
Cukup Jelas 
Pasal 18	
Cukup Jelas 
Pasal 19	
Cukup Jelas 
Pasal 20	
Cukup Jelas 
Pasal 21	
Cukup Jelas 
Pasal 22	
Cukup Jelas 
Pasal 23	
Cukup Jelas 
Pasal 24	
Cukup Jelas 
Pasal 25	
Ayat (1)
	Cukup Jelas
Ayat (2)
	Yang dimaksud dengan “Pelayanan Obsteri Neonatal Emergency Dasar” adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawat daruratan Obstetri (kebidanan) dan bayi yang meliputi segi pelayanan Obsteri dan Bayi.
	Yang dimaksud dengan “Pelayanan Obsteri Neonatal Emergency Komprehensif” adalah kegiatan disamping mampu melaksanakan seluruh pelayanan Pelayanan Obsteri Neonatal Emergency Dasar, di Rumah Sakit Daerah untuk aspek obstetri, ditambah dengan melakukan transfusi dan bedah sesar, sedangkan untuk aspek bayi ditambah dengan melaksanakan perawatan bayi dengan kegiatan perawatan bayi untuk aspek secara intensif oleh bidan/perawat emergency setiap saat.
Pasal 26	
Cukup Jelas 
Pasal 27	
Cukup Jelas 
Pasal 28	
Cukup Jelas 
Pasal 29	
Cukup Jelas 
Pasal 30	
Cukup Jelas 
Pasal 31	
Cukup Jelas 
Pasal 32	
Cukup Jelas 
Pasal 33	
Cukup Jelas 
Pasal 34	
Cukup Jelas 

Pasal 35	
Ayat (1)
Tim Audit Maternal Perinatal adalah tim yang melakukan kegiatan pengkajian atau penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh 
Ayat (2)
Cukup Jelas 
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas 
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan Masyarakat” adalah upaya mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan. 
Ayat (4)
Cukup Jelas 
Pasal 36	
Cukup Jelas 
Pasal 37	
Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 260