LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007 NOMOR 09 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 09 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA 
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  ESA

BUPATI   ENREKANG,

Menimbang      	:	 	bahwa   untuk  melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
		
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II  di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  1822 );
                             	2. 	Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4389);
                               	3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan   Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3952 );
 		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa                             (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4587 );
                            6  	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
	7.	Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Enrekang;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

ME MUTUSKAN :

Menetapkan   	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG     PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,  PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

BAB   I
KETENTUAN UMUM
Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan   :
1.	Daerah adalah  Kabupaten  Enrekang. 
2.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah  Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.
3.	Bupati adalah Bupati Enrekang.
4.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan  Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.	Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara.
7.	Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
8.	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan dan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9.	Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menja	di dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
10.	Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
11.	Penggabungan desa adalah pengaturan dua desa atau lebih menjadi desa baru.

     BAB  II
      PEMBENTUKAN
Bagian  Kesatu
Tujuan Pembentukan 
Pasal   2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
        Syarat - syarat Pembentukan
Pasal   3

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus memenuhi syarat :
a.	jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 kk; 
b.	luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
c.	wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
d.	sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar ummat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat;
e.	potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
f.	batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
g.	tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan.

BAB III
MEKANISME
Pasal   4

(1)	Desa dibentuk atas prakarsa Masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, adat istiadat dan kondisi “Sosial budaya” Masyarakat setempat.
(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) Tahun.

Pasal    5

Pembentukan Desa  harus melalui mekanisme  sebagai berikut : 
 a.	Adanya prakarsa dan kesepakatan Masyarakat untuk membentuk Desa; 
 b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan Desa kepada BPD dan Kepala Desa;
 c. 	BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul Masyarakat tentang Pembentukan Desa, dan kesepakatan rapat di tuangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tantang pembentukan Desa;
 d.	Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa Kepada Bupati melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi Desa yang akan dibentuk;
 e.	Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten Bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi Kepada Bupati;
 f. 	Bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak di bentuk Desa baru, Bupati menyiapkan rancangan peraturan Daerah tentang pembentukan Desa;
 g. 	Penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa sebagaimana di maksud pada huruf f, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur Masyarakat Desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Desa yang akan di bentuk;
 h. 	Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur  Masyarakat Desa kepada DPRD dalam Forum rapat Paripurna DPRD;
  i.	DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan Daerah tentang pembentukan Desa dan bila di perlukan dapat mengikut sertakan pemerintah Desa, BPD, dan unsur Masyarakat Desa;
  j. 	Rancangan peraturan Daerah Tentang Pembentukan Desa yang telah disepakati bersama DPRD dan Bupati Disampaikan oleh pimpinan DPRD Kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
k. Penyampaian rancangan peraturan Daerah tentang pembentukan Desa sebagaimana yang dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
 l. 	rancangan Peraturan Daerah tantang pembentukan Desa sebagai mana di maksud pada huruf k, di tetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak rancangan tersebut di sepakati bersama; dan
 m. Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa yang telah di tetapkan oleh Bupati sebagaimana di maksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut  di dalam lembaran Daerah.

         Pasal   6

Pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat dengan tata cara pembentukan sebagaimana di atur dalam    pasal 5.

BAB  IV
         PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal  7

(1)	Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau di hapus.
(2)	Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan Masyarakat Desa.
(3)	Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dalam keputusan bersama kepala Desa yang bersangkutan.
(4)	Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di sampaikan oleh salah satu Kepala Desa Kepada Bupati Melalui Camat.

BAB  IV
PERUBAHAN STATUS DESA 
MENJADI KELURAHAN
Bagian Pertama
Syarat
Pasal  8

(1)	Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
(2)	Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
(3)	Perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
a.	luas wilayah tidak berubah;
b.	jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kk;
c.	prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan;
d.	potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
e.	kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agronomi ke jasa dan industri; dan
f.	meningkatkan volume pelayanan.

Pasal 9

Khusus Peningkatan Status Desa menjadi kelurahan bagi Desa yang berkedudukan sebagai Ibu kota Kecamatan, dapat dilakukan atas prakarsa pemerintah daerah dan DPRD dengan memperhatikan persyaratan dimaksud pasal 8 ayat (2) dan (3) serta saran dan pendapat Tim pengkajian Daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme
Pasal  10

Pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi Kelurahan selain dimaksud Pasal 9 melalui mekanisme sebagai berikut :
a.	adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi Kelurahan;
b.	masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
c.	BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menajdi Kelurahan,  dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
d.	Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
e.	dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
f.	bila rekomendasi tim oservasi mengatakan layak untuk merubah status desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan;
g.	Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
h.	DPRD bersama Bupati melakukan perubahan atas rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
i.	Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan desa menajdi kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
j.	penyampaian rancangan Peraturan Daerah tenatng perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 )tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
k.	Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan sebagimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
l.	dalam hal sahnya Rancangan peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam lembaran Daerah.

Pasal  11

(1)	Dalam membahas usul masyarakat tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf d, BPD dan Kepala Desa harus mengedepankan prinsif kepentingan  dan kebutuhan  masyarakat.
(2)	Dalam hal Kepala Desa tidak bersedia mengajukan usul perubahan Desa menjadi Kelurahan berdasarkan hasil rapat BPD dimaksud pasal 11 huruf c, dapat diajukan langsung oleh BPD.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Dan Pemberhentian
Pasal  12

(1)	Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten.
(2)	Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kekayaan Desa
Pasal 13 

(1)	Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah
(2)	Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Bagian Kelima
Pengalihan Administrasi Pemerintahan
Pasal  14 

(1)	Berubahnya status desa menjadi kelurahan, administrasi pemerintahan beralih kepada kelurahan.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kekayaan desa menjadi kekayaan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB  V
PEMBIAYAAN
Pasal  15

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan  status desa menjadi Kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten.
BAB  VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal  16

(1)	Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pembinaan pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB  VII
KETENTUAN  PERALIHAN
Pasal  17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB  VIII
KETENTUAN  PENUTUP
Pasal  18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 21 Juli 2007

BUPATI ENREKANG,

TTD

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 23 juli 2003

PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

			TTD

                  ALIMUDDIN RALLA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
 TAHUN  2007  NOMOR 09