LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007 NOMOR 11 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 11 TAHUN 2007

T E NTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang	:		bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor  29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  Nomor  74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 1822);
2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4389);
3.	Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004  Nomor  125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004 Nomor  126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor   4438);

5.	Peraturan Pemerintah Nomor  25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3952);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);         

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
P a s a l  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud  dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Enrekang; 
2.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah  beserta Perangkat Daerah Otonom yang  lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3.	Bupati adalah Bupati  Enrekang.
4.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu renvana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
5.	Perimbangan Keuangan Kabupaten dan desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan Kepada Desa;
6.	Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya;
7.	Dana Alokasi Khusus Desa yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Daerah kepada desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Daerah;

8.	Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
9.	Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagia pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;   
10.	Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adapt istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten;
11.	Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
12.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13.	Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya  disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai undur penyelenggara pemerintahan desa.
14.	Sumber Pendapatan Desa adalah Sumber penerimaan Desa yang berasal dari pendapatan asli Desa, bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa;
15.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Tahunan dari p4rogram pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah yang mengandung perkiraaan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
16.	Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

BAB  II
SUMBER PENDAPATAN DESA 
Pasal  2

(1)	Sumber pendapatan Desa terdiri atas :
a.	Pendapatan Asli Desa, yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang sah;
b.	Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
c.	Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah;
d.	Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Daerah; dan
e.	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak menginkat.
(2)	Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APB- Desa.

Pasal 3

Kekayaan desa terdiri dari :
a.	Tanah kas desa;
b.	Pasar desa;
c.	Bangunan desa;
d.	Pasar hewan;
e.	Tambatan perahu;
f.	Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
g.	Hasil usaha milik desa; dan
h.	Lain-lain kekayaan milik desa.

BAB  III
PERIMBANGAN KEUANGAN
Bagian Pertama
DAU Desa
 Pasal 4

Sumber dana DAU Desa terdiri atas :
a.	Bagian dari penerimaan pajak daerah;
b.	Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu; dan
c.	Bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Desa.

Pasal 5

(1)	Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah.
(2)	Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluih persen) dari penerimaan retribusi daerah.
(3)	Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan.
(4)	Dana Alokasi Desa sebesar 10 % dari DAU setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil daerah diberikan kepada seluruh desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(5)	Bagian dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah tertentu dan dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3), ditetapkan dalam APBD.
(6)	Jenis- jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Besaran prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa.

Pasal 7

(1)	Plafon DAU Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.
(2)	DAU masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi desa yang bersangkutan.
(3)	Alokasi rata-rata untuk masing-masing desa adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari plafon DAU Desa seluruh desa dibagi jumlah desa sekabupaten
(4)	Alokasi tertimbang adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari plafon DAU Desa sekabupaten.
(5)	Porsi Desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa.
(6)	Bobot Desa ditentukan berdasarkan :
a.	Luas wilayah;
b.	Jumlah penduduk tahun sebelumnya;
c.	Jumlah KK miskin sebelumnya;
d.	Keterjangkauan desa;
e.	Potensi desa tahun sebelumnya;
f.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya; dan
g.	Luas tanah desa yang diolah untuk kepentingan peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang produktif.

Bagian Ketiga
Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)
Pasal 8

(1)	Pemerintah Daerah dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan pemerintah Daerah.
(2)	Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN DANA ADD
Bagian Pertama
Dana Alokasi Desa
Pasal 9

(1)	Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
(2)	Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Pasal 10

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendaharawan Desa, yang berasal dari warga desa yang mempunyai keahlian dibidang penetausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya. 

Pasal 11

Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan badan perwakilan desa (BPD) dan dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APB desa) tahun yang bersangkutan.
(1)	Rambu-rambu penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)	Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan kabupaten dan desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara umum desa.
(3)	Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh pemerintah desa;
(4)	Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Kepala Desa dan BPD
Pasal 14

(1)	Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam ADD :
a.	Mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintah desa, BPD dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;

b.	Mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
c.	Menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
d.	Bertanggung jawab atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa.
(2)	Tugas dan tanggung jawab BPD dalam ADD :
a.	Bersama-sama pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
b.	Mengawasi penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan;
c.	Meminta pertanggung jawaban Kepala Desa atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa.

BAB V
PEMBINAAN/PENGAWASAN
Pasal 15

(1)	Pembinaan atas penggunaan dana perimbangan kabupaten dan desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
(2)	Tim Pembina Pengelolaan dana perimbangan di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Alokasi Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

(1)	Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka bantuan desa dilakukan melalui 1 (satu) pintu.
(2)	Bantuan desa yang diberikan sebelum ditetapkannya peraturan Daerah ini melalui berbagai jalur ditiadakan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

		Ditetapkan di Enrekang
		Pada tanggal 21 Juli 2007

		BUPATI ENREKANG,

			    TTD
		
		HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 23 Juli 2007

PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

	TTD
                             ALIMUDDIN RALLA

LENBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007 NOMOR 11