LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2007 NOMOR 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR  14   TAHUN  2007
                                      
T E N T A N G

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  ESA

BUPATI  ENREKANG,

Menimbang      	:	a. 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor  72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
		
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II  di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  1822 );
                             	2. 	Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,   Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4389) ;
		3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan   Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
		4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);
 		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 ahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom       ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3952 );
                            6  	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa                             (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor  4587 );

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB   I
KETENTUAN UMUM
Pasal   1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan   :
1. 	Daerah adalah  Kabupaten  Enrekang. 
2.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3.	Bupati adalah Bupati Enrekang. 
4.	Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara.
5.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan  Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.	Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan dan demokrasi dalam penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.	Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 

BAB   II
TATA CARA PEMBENTUKAN
Pasal   2

(1)	Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan
(2)	Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
(3)	Hasil musyawarah dan mufakat ditingkat Desa, dilaporkan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD dalam rangka penetapan dengan Peraturan Desa.
(4)	Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(5)	Hasil musyawarah di tingkat Kelurahan, dilaporkan kepada Lurah untuk dibahas bersama Camat dalam rangka penetapan dengan Keputusan Camat.
(6)	Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal   3

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud  pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
1.	Lembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (lKMD/K).
2.	Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disingkat PKK.
3.	Rukun Warga selanjutnya disingkat RW.
4.	Rukun Tetengga selanjutnya disingkat RT.
5.	Karang Taruna.
6.	Lembaga Adat.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

(1)	Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mempunyai maksud :
a.	Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
b.	Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan desa dan Kelurahan.

(2)	Tujuan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah :
a.	Untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan.
b.	Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat didesa/kelurahan.

BAB   III
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN
Pasal   5

Kedudukan Lembaga kemasyarakatn di desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, merupakan mitra yang membantu pemerintah desa dan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. 

Pasal   6

Lembaga Kemasyarakatan didesa dan kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 7

(1) LPM atau LKMD/K mempunyai tugas :
	a.	Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
	b.	Menggerakkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
	c.	Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, LPM atau LKMD/K mempunyai fungsi :
	a.	Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
	b.	Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Repblik Indonesia.
	c.	Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.  
d.	Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.
e.	Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.
f.	Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

Pasal   8

(1)	PKK mempunyai tugas memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
(2)	Dalam melaksanakan tugasnya, PKK mempunyai fungsi sebagai Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat dalam rangka :
a.	 Meningkatkan kesejahteraan keluarga;

b.	 Menciptakan kerukunan dalam masyarakat;
c.	 Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Pasal 9

(1)	RW mempunyai tugas :
a.	Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.
b.	Membantu kelancaran tugas LKMD atau sebutan lain dalam    bidang pembangunan didesa dan kelurahan.
(2)	Dalam melaksanakan tugasnya RW mempnyai fungsi :
a.	Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT diwilayahnya.
b.	Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT atau sebutan lain antar masyarakat dengan pemerintah.
c.	Media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.
		 
Pasal 10

(1)	Karang taruna mempunyai tugas mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah dibidang olah raga dan keterampilan tekhnis dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyelagunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
(2)	Karang taruna atau sebutan lain mempunyai fungsi :
a.	Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja dan pemdaputus sekolah.
b.	Penumbuh kembangan dan penegak kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah.

Pasal 11

(1)	Lembaga Adat, mempunyai tugas :
a.	Menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
b.	Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka  memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
c.	Menciptakan hubungan yang demokratis  dan harmonis serta obyektif antara Kepala Adat/Pemangku/Ketua Adat atau Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah.  
(2)	 Lembaga Adat, mempunyai fungsi :

a.	Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat ditiap-tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga didalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat.
b.	Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional maupun daerah yang kita bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan agama.
c.	Menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB  I V
KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal   12

Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan dan kepedulian. Nama-nama yang dipilih disampaikan dan disyahkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan..

Pasal   13

Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan ditetapkan sama dengan masa bhakti Kepala Desa.

Pasal 14

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kelurahan terdiri dari :
a.	Ketua;
b.	Wakil Ketua;
c.	Sekretaris;
d.	Bendahara;
e.	Seksi-Seksi (disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V
HUBUNGAN DAN TATA KERJA
Pasal 15

(1)	Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa dan atau Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
(2)	 Hubungan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif. 
(3)	Hubungan lembaga Kemasyarakatan Desa atau kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VI
SUMBER DANA 
Pasal  16

Sumber dan  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dapat diperoleh dari :
a.	Swadaya masyarakat;
b.	Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
c.	Bagian dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
d.	Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
e.	Alokasi Dana Desa (ADD);
f.	Kerja sama pihak ke III.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 17

(1)	Pemerintah kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan.
(2)	Pemerintah desa dan atau lurah melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal   18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 20 Tahun 2000 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal   19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal   20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang. 

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal  21 Juli 2007

BUPATI ENREKANG,

                 TTD

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Di undangkan di Enrekang
Pada tanggal  23 Juli 2007

PYMT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

			TTD

                  ALIMUDDIN RALLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN  2007  NOMOR  14