LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN  2009  NOMOR  7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR  7  TAHUN  2009 

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI
 DI KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang	:	a.	bahwa pengembangan dan pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama keberlanjutan pembangunan pertanian terutama dalam rangka peningkatan ketahanan pangan nasional;	
		b.	bahwa berhubung pemerintah telah mencanangkan pokok-pokok pembaruan kebijaksanaan di bidang pengembangan dan pengelolaan irigasi, maka Pemerintah Kabupaten perlu menyesuaikan dan mengatur pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigas;	
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Enrekang;	
							
Mengingat 	:	1	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor  74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);	
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4347);	
		3	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	
		4	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);	
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran  Negara Republik Nomor  4624);	
		7.	Peraturan  Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran  Negara Republik Nomor  4737);	
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);	
		10.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 245); 	
		11.	Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2009 – 2013 ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

		MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI DI KABUPATEN ENREKANG.

BAB  I
KETENTUAN  UMUM
Pasal  1

	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2.	Bupati adalah Bupati  Enrekang.
3.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.	Kabupaten adalah Kabupaten Enrekang.
5.	Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang.
6.	Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Enrekang.
7.	Dinas adalah instansi Pemerintah Kabupaten yang membidangi irigasi.
8.	Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten  Enrekang.
9.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Enrekang.
10.	Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Enrekang.
11.	Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang.
12.	Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Enrekang.
13.	Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
14.	Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah  dan permukaan tanah.
15.	Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
16.	Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
17.	Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan yang dialokasikan pada suatu sumber air untuk daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
18.	Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
19.	Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan-bangunan dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
20.	Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
21.	Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
22.	Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak diperlukan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
23.	Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yanng mendapat air dari satu jaringan irigasi.
24.	Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
25.	Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangan, bangunan pembagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya.
26.	Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya.
27.	Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
28.	Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan yang airnya berasal dari air tanah mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
29.	Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
30.	Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa;
31.	Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuangan, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.
32.	Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelengkapan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
33.	Gabungan P3A yang selanjutnya disingkat GP3A  adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa unit P3A yang berada dalam satu jaringan irigasi.
34.	Induk P3A yang selanjutnya disingkat IP3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa unit GP3A yang berada dalam satu daerah irigasi.
35.	Pemberdayaan P3A adalah upaya untuk mewujudkan P3A/GP3A/IP3A secara demokratis dan mempunyai kewenangan secara otonom dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi serta mempunyai kemampuan untuk mengelola air dan jaringan irigasi.
36.	Masyakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
37.	Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
38.	Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
39.	Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.
40.	Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi.
41.	Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan yang sudah ada.
42.	Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
43.	Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada dan/atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
44.	Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
45.	Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
46.	Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariaannya.
47.	Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
48.	Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi, guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan secara berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BAB II
FUNGSI IRIGASI 
Pasal  2

(1)	Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khusunya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
(2)	Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan ditentukan oleh :
a.	keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air serta memanfaatkan kembali air drainase;
b.	keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi; dan
c.	meningkatkan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi  usaha tani.
(3)	Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB   III
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI
Pasal  3

(1)	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
(2)	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
(3)	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan diseluruh daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Pasal  4

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal  5

(1)	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan untuk pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
(2)	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

BAB   IV
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal  6

(1)	Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah, dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
(2)	Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi, P3A/GP3A/IP3A  dan Komisi Irigasi.

Pasal  7

(1)	Petani Pemakai Air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau Desa/Kelurahan.
(2)	P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GP3A pada layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau daerah irigasi.
(3)	GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi.

Pasal  8

(1)	Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dibentuk komisi irigasi ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
(2)	Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Keanggotaan serta pedoman mengenai Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan  Bupati.
(3)	Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan Wakil Non Pemerintah yang meliputi wakil P3A/atau wakil pengguna jaringan irigasi secara proporsional dengan prinsip keterwakilan.
(4)	Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk :
a.	merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
b.	merumuskan pola dan rencana tata tanam pada masing-masing daerah irigasi;
c.	merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
d.	merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; 
e.	merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
f.	memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

BAB   V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DALAM
PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal  9

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, meliputi :
a.	menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten lain sekitarnya;
b.	melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten;
c.	melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten (Luasnya kurang dari 1.000 Ha);
d.	memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;
e.	menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten;
f.	menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah rigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten (Luasnya kurang dari 1.000 Ha);
g.	memfasilitasi penyediaan sengketa tanah antar daerah irigasi dalam Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi;
h.	memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya, berdasarkan prinsip kemandirian;
i.	membentuk Komisi Irigasi;
j.	melaksanakan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A; dan
k.	memberikan izin pembangunan, pemanfataan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan primer dan sekunder dalam Kabupaten.

Pasal  10

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa, meliputi :
a.	melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
b.	menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada Daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa; dan
c.	menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

Pasal  11

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, meliputi :
a.	melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
b.	menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
c.	memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal  12

Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sekitar, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal  13

(1)	Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah, Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)	Pemerintah Desa dapat melaksanakan sebagian wewenang  Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal  14

(1)	Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penyerahan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidak mampuan teknis dan/atau finansial.
(2)	Wewenang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi sistem irigasi.
(3)	Dalam hal Pemerintah Provinsi menerima sebagian atau seluruh usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membuat kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenangnya kepada Pemerintah Provinsi.
(4)	Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Provinsi meneruskan usulan tersebut kepada Pemerintah dan selanjutnya Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah  Daerah membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI
Pasal  15

(1)	Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
(2)	Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
(3)	Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan atau melalui P3A yang didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal  16

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VII
PEMBERDAYAAN
Pasal  17

(1)	Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program serta melakukan Pemberdayaan P3A/GP3A/IGP3A berdasarkan kebijakan Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
(2)	Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan dinas atau instansi terkait dibidang irigasi dan P3A/GP3A/IGP3A serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi akan memperoleh bantuan teknis dari Pemerintah Provinsi berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah.
(3)	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan kepada P3A/GP3A/IGP3A dalam melaksanakan pemberdayaan.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal  18

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya :
a.	melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi  hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
b.	mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya dan kearifan lokal; 
c.	memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang irigasi; dan
d.	memfalitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai peraturan perundang-undangan; 

BAB VIII
PENGELOLAAN AIR  IRIGASI

Bagian Kesatu
Pengakuan atas Hak Ulayat
Pasal  19

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat, hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua
Hak Guna Air untuk Irigasi
Pasal  20

(1)	Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
(2)	Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
(3)	Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk kepentingan pengusahaan dibidang pertanian.

Pasal  21

(1)	Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada, harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
(2)	Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan aspek ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.
(3)	Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.

(4)	Izin prinsip alokasi air ditetapkan sebagai hak guna air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan aspek ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya, berdasarkan permintaan :
a.	P3A/GP3A/IGP3A, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah atau oleh P3A/GP3A/IGP3A; dan 
b.	Badan Usaha, Badan Sosial atau perseorangan untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal  22

(1)	Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A dan bagi pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada.
(2)	Hak guna pakai air untuk irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bagian utama. 
(3)	Hak guna pakai air untuk irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian petak tersier yang mendapatkan air. 
(4)	Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin pemakai air untuk irigasi. 
(5)	Hak guna pakai air untuk irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bagian utama. 
(6)	Hak guna pakai air untuk irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.
(7)	Hak guna pakai air untuk irigasi akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk dikaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
(8)	Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi. 

Pasal  23

(1)	Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan kepada badan usaha, badan sosial atau perseorangan berdasarkan izin pengusahaan air untuk irigasi.
(2)	Hak guna usaha air untuk irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan izin pengusahaan air untuk irigasi.
(3)	Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. 
(4)	Hak guna usaha air untuk irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bagian utama.
(5)	Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang;
(6)	Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk dikaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
(7)	Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi. 

Pasal  24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyediaan Air Irigasi
Pasal  25

(1)	Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian.
(2)	Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
(3)	Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan perkiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
(4)	Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
a.	optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi; dan
b.	keadaan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal  26

(1)	Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian.
(2)	Pemerintah Daerah menetapkan rancangan rencana tata tanam pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekosentrasi.
(3)	Rancangan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi, sebagai bahan penyusunan rencana tata tanam.
(4)	Rencana tata tanam disemua daerah irigasi, yang disusun oleh  Pemerintah Daerah akan dibahas di dalam Komisi Irigasi Kabupaten serta ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan air irigasi untuk penyusunan rencana tata tanam, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal  27

(1)	Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
(2)	Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas yang membidangi Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rencana tata tanam.
(3)	Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigási Kabupaten.
(4)	Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh komisi irigasi kabupaten dalam rapat Dewan Sumber Daya Air Kabupaten guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
(5)	Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal  28

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengaturan Air Irigasi
Pasal  29

(1)	Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
(2)	Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas yang mmbidangi Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
(3)	Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas  dan disepakati oleh komisi irigasi Kabupaten dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A disetiap daerah irigasi.
(4)	Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Bupati .
(5)	Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dipetak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

Pasal  30

(1)	Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
(2)	Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan. 

Pasal  31

(1)	Penggunaan air irigasi ditingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
(2)	Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
(3)	Penggunaan air diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal  32

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Drainase
Pasal  33

(1)	Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
(2)	Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
(3)	Kelebihan air yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(4)	Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan P3A/GP3A/IGP3A serta masyarakat petani lainnya berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
(5)	Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam
Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air
Pasal  34

(1)	Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati sesuai kewenangannya  dalam pengelolaan sumber daya air.
(2)	Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN
 JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi
Pasal  35

(1)	Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)	Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin Bupati.
(3)	Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Bupati .

Pasal  36

(1)	Bupati bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
(2)	Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A/GP3A/IGP3A sesuai kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati dalam pengelolaan sumber daya air.
(3)	Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
(4)	Dalam hal P3A/GP3A/IGP3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
(5)	Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dapat membangun jaringan sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan Bupati.

Pasal  37

Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan Irigasi
Pasal  38

(1)	Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air diwilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)	Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin Bupati.
(3)	Pengawasan Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh  Pemerintah Daerah.

Pasal  39

(1)	Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
(2)	Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
(3)	Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A/GP3A/IP3A.
(4)	Dalam hal P3A/GP3A/IP3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
(5)	Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan yang dibangun Pemerintah Daerah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.

Pasal  40

(1)	Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari  Bupati.
(2)	Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

Pasal  41

(1)	Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB  X
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan
Pasal 42

Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 43

(1)	Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)	P3A/GP3A/IGP3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
(3)	P3A/GP3A/IGP3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
(4)	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah, P3A dan pengguna jaringan irigasi disetiap daerah irigasi.
(5)	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
(6)	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial atau perorangan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 44

Dalam hal P3A/GP3A/IGP3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan P3A dengan mempertimbangkan prinsip kemandirian.

Pasal 45

(1)	Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A/GP3A/IGP3A.
(2)	Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 46

(1)	Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
(2)	Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi P3A/GP3A/IGP3A dan pihak lain sesuai dengan wewenang masing-masing.

Pasal 47

(1)	Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
(2)	Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
(3)	Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan.
(4)	Untuk keperluan pengamanan jaringan, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, diatas atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali mendapat izin Bupati.

Pasal 48

Pedoman mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi,  pengamanan jaringan irigasi dan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi diatur lebih lanjut  dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Rehabilitasi
Pasal 49

(1)	Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)	Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dan persetujuan dari Bupati.
(3)	Pengawasan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

(1)	Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
(2)	P3A/GP3A/IGP3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan mempertimbangkan prinsip kemandirian.
(3)	Rehabilitasi jaringan irigasi menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
(4)	Dalam hal P3A/GP3A/IGP3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan mempertimbangkan prinsip kemandirian.
(5)	Badan Usaha, badan sosial, perseorangan atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya. 

Pasal 51

(1)	Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati.
(2)	Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan P3A.
(3)	Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
(4)	Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
(5)	Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 52

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan Pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi serta pemuktahiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Inventarisasi Aset Irigasi
Pasal 53

(1)	Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
(2)	Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal layanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
(3)	Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
(4)	Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi dalam pengelolaan sistem irigasi.
(5)	Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan yang dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah.
(6)	Badan Usaha, badan sosial, perseorangan, P3A dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi sesuai tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 54

(1)	Inventarisasi aset jaringan irigasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
(2)	Inventarisasi pendukung pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
(3)	Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
(4)	Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan subsistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengelolaan Aset irigasi
Pasal 55

(1)	Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
(2)	Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
(3)	Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
(4)	Badan sosial, badan usaha, perseorangan atau P3A menyusun rencana pengelolan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset irigasi
Pasal 56

(1)	Dinas yang membidangi Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset jaringan irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
(2)	Badan sosial, badan usaha, perseorangan atau P3A melaksanakan pengelolan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 57

Jaringan irigasi yang telah diserahkan sebagai aset dan/atau pengelolaannya kepada P3A, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset irigasi
Pasal 58

(1)	Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
(2)	Badan sosial, badan usaha, perseorangan atau P3A membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
(3)	Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam
Pemuktahiran Hasil Inventarisasi Aset irigasi
Pasal 59

Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran hasil inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60

Pedoman mengenai pengelolaan aset irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB XII
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Irigasi
Pasal 61

(1)	Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)	Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A/GP3A/IGP3A.
(3)	Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan sadap, boks tersier dan bangunan pelengkap tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(4)	Dalam hal P3A/GP3A/IGP3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan mempertimbangkan prinsip kemandirian.
(5)	Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan ditanggung masing-masing oleh yang bersangkutan.
(6)	Dalam hal kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan jaringan irigasi Kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas Provinsi, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat saling bekerjasama dalam pembiayaannya.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Pasal 62

(1)	Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)	Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
(3)	Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi perkumpulan petani pemakai air.
(4)	Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A. 

Pasal 63
(1)	Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)	penggunaan dana pengelolaan jaringan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

(1)	Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A diwilayah kerjanya.
(2)	Dalam hal P3A/GP3A/IGP3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan P3A dengan mempertimbangkan prinsip kemandirian.
(3)	Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang  dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.
(4)	Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 65

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. 

Bagian Ketiga
Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Pasal 66

Komisi Irigasi Kabupaten menyampaikan urutan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi kepada Komisi Irigasi Provinsi dalam rangka koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).

Bagian Keempat
Mekanisme Pembiayaan Pengembangan 
dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Pasal 67

Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI
Pasal 68

(1)	Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
(2)	Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang irigasi berperan mengendalikan/mengkoordinasikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
(3)	Pemerintah Daerah secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung Ketahanan Pangan Nasional.

Pasal 69

(1)	Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat :
a.	perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
b.	bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
(2)	Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)	Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
a.	sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
b.	sebagian lahan irigasi beralih fungsi. 
(4)	Badan usaha, badan sosial atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIV
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
Pasal 70

(1)	Koordinasi pengeloaan sistem irigasi dilakukan melalui dan antar komisi irigasi kabupaten, komisi irigasi provinsi dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
(2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang dapat berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
(3) Hubungan kerja antara komisi irigasi dengan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.
(4)	Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi kepada pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Komisi Irigasi Kabupaten.
(5)	Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.
	
BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 71

(1)	Pemerintah Daerah mengadakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dengan melibatkan peran masyarakat.
(2)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
a.	Pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, pedoman dan manual;
b.	Pelaporan;
c.	Pemberian rekomendasi; dan
d.	Penertiban.
(3)	Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
(4)	P3A, badan usaha, badan sosial dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemerintah Daerah.
(5)	Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
(6)	Pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XX
PENUTUP
Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal, 31 Desember 2009

BUPATI ENREKANG,

						ttd

HAJI LA TINRO LA TUNRUNG
 
Diundangkan di Enrekang
pada tanggal, 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,
       
			         ttd
MUHAMMAD AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2009 NOMOR 7