SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR   92  TAHUN 2018  

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, maka perlu pengaturan mengenai Pedoman Penyusunan Produk Hukum Di Desa; 
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Di  Desa;	
			
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;	
			
MEMUTUSKAN :	
			
Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA.	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.	Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.	Kecamatan  adalah  bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5.	Camat adalah  pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan yang diketuai oleh Camat dengan anggota pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
7.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
8.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.	Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.	Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.	Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretrariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13.	Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 
14.	Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15.	Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. 
16.	Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final 
17.	Peraturan BPD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh BPD dan bersifat mengatur. 
18.	Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
19.	Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
20.	Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
21.	Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
22.	Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
23.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
24.	Hari adalah hari kerja.

BAB II
ASAS, JENIS DAN MATERI MUATAN
Bagian Kesatu
Asas Pembentukan dan Jenis Produk Hukum Desa 

Pasal 2

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :
a.	kejelasan tujuan;
b.	kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c.	kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d.	dapat dilaksanakan;
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.	kejelasan rumusan;
g.	keterbukaan;
h.	terminilogi dan sistematika yang benar;
i.	perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan
j.	kepastian hukum.

Pasal 3

Jenis Produk Hukum di Desa meliputi :
a.	Produk Hukum Desa;
1.	Peraturan Desa;
2.	Peraturan Bersama Kepala Desa;
3.	Peraturan Kepala Desa; 
4.	Keputusan Kepala Desa.
b.	Produk Hukum BPD :
1.	Peraturan BPD;
2.	Keputusan BPD;
3.	Keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 4
Produk Hukum di Desa bersifat :
a.	Pengaturan; dan
b.	Penetapan.

Pasal 5

(1)	Produk Hukum di Desa yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :
a.	Peraturan Desa;
b.	Peraturan Bersama Kepala Desa;
c.	Peraturan Kepala Desa; dan
d.	Peraturan BPD.
(2)	Produk Hukum di Desa yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :
a.	Keputusan Kepala Desa.
b.	Keputusan BPD;
c.	Keputusan Pimpinan BPD.

Bagian Kedua
Materi Muatan Produk Hukum Desa

Pasal 6

(1)	Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)	Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berisi materi kerjasama desa.
(3)	Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan  Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(4)	Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d berisi materi penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Bagian Ketiga
Materi Muatan

Pasal 7

(1)	Materi muatan Peraturan BPD tentang Tata Tertib sebagaimana berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang BPD.
(2)	Materi muatan Keputusan BPD berisi hasil dan rapat paripurna.
(3)	Materi muatan Keputusan Pimpinan BPD berisi penetapan hasil dari rapat pimpinan BPD dan penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi BPD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 8

Produk hukum di Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III
PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 9

(1)	Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
(2)	Lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan 

Paragraf 1
Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 10

(1)	Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
(2)	Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
(3)	Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(4)	Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
(5)	Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.  

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 11

(1)	BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
(2)	Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
(3)	Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 12

(1)	BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
(2)	Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 13

(1)	Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
(2)	Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 14

(1)	Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. 

(2)	Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD. 

Bagian Keempat
Penetapan 

Pasal 15

(1)	Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. 
(2)	Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Pengundangan

Pasal 16

(1)	Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
(2)	Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 17

(1)	Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
(2)	Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 18

(1)	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
(2)	Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. 

Pasal 19

(1)	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
(2)	Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya. 

Pasal 20

(1)	Kepala Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
(2)	Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3)	Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 21

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.	

Pasal 22

(1)	Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
(2)	Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Klarifikasi

Pasal 23

(1)	Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada  Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
(2)	Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 24

(1)	Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dapat berupa:
a.	hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
b.	hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2)	Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
(3)	Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 25

(1)	Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerjasama antar-Desa.
(2)	Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 26

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 27

(1)	Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
(2)	Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 28

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 29

(1)	Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
(2)	Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa. 
(3)	Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat
Penyebarluasan

Pasal 30

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VI
PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 31

(1)	Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
(2)	Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 32

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VII
KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 33

(1)	Keputusan Kepala Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
(2)	Keputusan Kepala Desa disusun berdasarkan kewenangan, tugas, pokok fungsi Kepala Desa.
(3)	Materi muatan Keputusan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VIII
PRODUK HUKUM BPD

Pasal 34

Rancangan Peraturan BPD, Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD disiapkan dan disusun  oleh BPD.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum di Desa dibebankan pada APB Desa.

Pasal 36

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum di Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan mengenai bentuk Produk Hukum di Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 November 2018
              Plt. BUPATI PURBALINGGA
               WAKIL BUPATI,

            ttd

              DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 9 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 92

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR  92  TAHUN 2018
TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM  DI DESA

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM  DI DESA

I.	UMUM
Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan kewenangan. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, BPD bersama Kepala Desa menyusun Produk Hukum di Desa.
Produk Hukum di Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Produk Hukum di Desa.

II.	TEKNIK PENYUSUNAN
Kerangka struktur Produk Hukum di Desa terdiri dari:
A.	Penamaan/Judul
B.	Pembukaan;
C.	Batang Tubuh;
D.	Penutup; dan
E.	Lampiran (bila diperlukan).
Uraian dari masing-masing substansi kerangka Produk Hukum di Desa sebagai berikut:
A.	Penamaan/Judul.
1.	Setiap Produk Hukum di Desa mempunyai penamaan/judul;
2.	Penamaan/judul Produk Hukum di Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur;
3.	Nama Produk Hukum di Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi dari Produk Hukum di Desa;
4.	Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh Penulisan Penamaan/Judul:
a.	Jenis Peraturan Desa.
PERATURAN DESA ............................... (Nama Desa)
NOMOR ..................TAHUN .........

TENTANG
(Nama Peraturan Desa)

b.	Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa.
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ...................... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA ...................... (Nama Desa)
NOMOR ........... TAHUN .........
NOMOR ........... TAHUN .........

TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)
c.	Jenis Peraturan Kepala Desa.
PERATURAN KEPALA DESA ...................... (Nama Desa)
NOMOR ..................TAHUN .........

TENTANG
(Judul Peraturan Kepala Desa)

d.	Jenis Keputusan Kepala Desa.
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...................... (Nama Desa)
NOMOR ..................TAHUN .........

TENTANG
(Judul Keputusan Kepala Desa)

B.	Pembukaan.
1.	Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari:
a.	Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
b.	Jabatan pembentuk Peraturan Desa;
c.	Konsideran;
d.	Dasar Hukum;
e.	Frasa "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";
f.	Memutuskan; dan
g.	Menetapkan.

2.	Pembukaan pada Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari:
a.	Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
b.	Jabatan pembentuk Peraturan Bersama Kepala Desa;
c.	Konsideran;
d.	Dasar Hukum;
e.	Memutuskan; dan
f.	Menetapkan.

3.	Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri dari:
a.	Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
b.	Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa
c.	Konsideran;
d.	Dasar Hukum;
e.	Memutuskan; dan
f.	Menetapkan.
4.	Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari:
a.	Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
b.	Konsideran;
c.	Dasar Hukum; dan
d.	Memutuskan.

PENJELASAN
a.	Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa".
Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.
Contoh:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
b.	Jabatan.
Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Ketua BPD ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
Contoh:
KEPALA DESA ..................................,
c.	Konsideran.
Konsideran harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat aturan singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya produk hukum di desa. Jika konsideran terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).
Contoh:
Menimbang 	:	a.	.........................................................................;
b.	.........................................................................;
c.	.........................................................................;
d.	Dasar Hukum.
1)	Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Ketua BPD atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
2)	Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu:
a.	Landasan yuridis kewenangan membuat Produk hukum di desa; dan
b.	Landasan yuridis materi yang diatur.
3)	Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.
Catatan	:	Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
4)	Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
5)	Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).
6)	Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst. dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
Contoh penulisan Dasar Hukum:
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor ......... Tahun ....... tentang ................. (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun ............ Nomor ............ Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor ........);
e.	Frasa "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" Kata Frasa yang berbunyi "Dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut:
1)	Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
2)	Kata "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
3)	Kata "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan
4)	Kata" Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...................... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ...................... (Nama Desa)
f.	Memutuskan.
Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:), Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.
g.	Menetapkan.
Kata "Menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan " ditulis dengan huruf kapital dan daikhiri dengan tanda baca titik dua (:).
Contoh:
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ............................. dst.
Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan cara penulisannya adalah:
Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul; 
Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan; Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).
Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frasa:
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................ (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ...................... (Nama Desa)

Contoh:
a)	Jenis Peraturan Desa.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN DESA TENTANG ........................... (Nama Peraturan Desa).
b)	Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ............. (Nama Desa) DAN KEPALA DESA ........... (Nama Desa) TENTANG ..................... (Judul Peraturan Bersama).
c)	Jenis Peraturan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ............. (Judul Peraturan Kepala Desa).
d)	Jenis Keputusan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
KESATU	:
KEDUA	:
KETIGA	:

Catatan:
Contoh Pembukaan Produk Hukum Di Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:
a.	Peraturan Desa.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ......................, (Nama Desa)

Menimbang	:	a.	bahwa .........................................................	;
b.	bahwa .........................................................	;
c.	dan seterusnya ...........................................	;

Mengingat	:	1.	....................................................................	;
2. ....................................................................	;
3.	dan seterusnya ...........................................	;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA .......................... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN DESA TENTANG ........................... (Nama Peraturan Desa)

b.	Peraturan Bersama Kepala Desa.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA .................................. (Nama Desa) DAN KEPALA DESA ......................, (Nama Desa)

Menimbang	:	a.	bahwa .........................................................	;
b.	bahwa .........................................................	;
c.	dan seterusnya ...........................................	;

Mengingat	:	1.	....................................................................	;
2. ....................................................................	;
3.	dan seterusnya ...........................................	;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ............. (Nama Desa) DAN KEPALA DESA ...................... (Nama Desa) TENTANG ..................................... (Judul Peraturan Bersama)

c.	Peraturan Kepala Desa Ditulis seperti huruf a tapi dengan kalimat kesepakatan bersama tidak usah diketik.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :	PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ............. (Judul Peraturan Kepala Desa).

d.	Keputusan Kepala Desa.
KEPALA DESA ......................, (Nama Desa)

Menimbang	:	a.	bahwa .....................................................	;
b.	bahwa .....................................................	;
c.	dan seterusnya ........................................	;

Mengingat	:	1.	................................................................	;
2.	................................................................	;
3.	dan seterusnya ........................................	;

Memperhatikan	:	1.	................................................................	;
2.	................................................................	;
3.	dan seterusnya ........................................	;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KESATU	:	......................................................................
KEDUA	:	......................................................................
KETIGA	:	......................................................................
KEEMPAT	:	......................................................................
KELIMA	:	Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

C.	Batang Tubuh.
Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan BPD yang bersifat mengatur (Regeling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (Beschikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.
Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut:
1.	Batang Tubuh Peraturan Desa.
a.	Batang Tubuh Peraturan Desa.
1)	Ketentuan Umum;
2)	Materi yang diatur;
3)	Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
4)	Ketentuan Penutup.
b.	Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.
Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.
Urutan penggunaan kelompok adalah:
1)	Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
2)	Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
3)	Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
c.	Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut:
1)	Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

2)	Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
Contoh:

BAB II
( ......................JUDUL BAB.......................)

Bagian Kedua
...................................................................

3)	Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.
Contoh:

Bagian Kedua
(.............. Judul Bagian............. )

Paragraf
Kesatu (Judul Paragraf)

4)	Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:

Pasal 5

5)	Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.
Contoh:
Pasal 21

(1)	.......................................................................................
(2)	.......................................................................................
(3)	.......................................................................................

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:
Pasal ......

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.
Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut:
Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat:
a.	nama pedagang;
b.	jenis dagangan;
c.	besarnya iuran; dan
d.	alamat pedagang

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.	setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut;
b.	setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
c.	setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
d.	jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
e.	kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
f.	pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat, jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" dibelakang rincian kedua dari belakang.
Contoh:
a.	Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.
(3)	.......................................
a.	.................................; dan
b.	..................................
b.	Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2 dan seterusnya.
(4)	........................................
a.	.................................;
b.	.................................; dan
c.	.................................;
1.	.......................................;
2.	.......................................; dan
3.	.......................................;
a)	.................................;
b)	.................................; dan
c)	.................................;

1)	.......................................;
2)	.......................................; dan
3)	.......................................;
Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(Isi Pasal 1)

BAB II
(Judul Bab)

Pasal .......
(Isi Pasal)

BAB III
(Judul bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu
(Judul Paragraf)

Pasal .......

(1)	(Isi ayat);
(2)	(Isi ayat);
Perincian ayat:
a.	...........................; dan
b.	...........................:
1.	Isi sub ayat;
2.	.....................;
3.	.....................
a)	(perincian sub ayat);
b)	................................;
c)	................................;
1)	(perincian mendetail dari sub ayat);
2)	..........................................
Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah:
a.	Ketentuan Umum.
Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
Ketentuan umum berisi:
1)	Batasan dari pengertian;
2)	Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
3)	Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.
Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).
Contoh:

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
2.	............................................................................................
3.	............................................................................................
Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1.	Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2.	Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.
b.	Ketentuan Materi yang akan diatur.
Materi yang diatur adalah, semua obyek  yang diatur secara sistematik sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:
1)	Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
2)	Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
3)	Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
4)	Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
5)	Tata cara penulisan materi yang diatur adalah:
a)	Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
b)	Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.
c)	Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.
c.	Ketentuan Peralihan.
Ketentaun peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpuasan hukum atau kesewenang-wenangan hukum. Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi:
1)	menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum).
2)	menjamin, kepastian hukum (Rechtsvacuum).
3)	perlindungan hukum (Rechtsbeseherming) bagi rakyat kelompok tertentu atau orang tertentu.
Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.
Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necessery evil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.
d.	Ketentuan Penutup.
Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
1)	penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa:
a)	pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
b)	pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
2)	nama singkatan (Citeer Titel).
3)	ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut:
a)	penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu.
b)	saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
4)	ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap  peraturan Desa yang lain.

2.	Batang Tubuh Peraturan Bersama Kepala Desa.
Peraturan Bersama Kepala Desa adalah bersifat Mengatur (Regeling)
a.	batang tubuh Peraturan Bersama Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
b.	pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas:
1)	ketentuan Umum
2)	materi yang diatur
3)	ketentuan Peralihan (kalau ada)
4)	ketentuan Penutup
c.	materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah dalam rangka kerja sama antar-Desa.
d.	tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Bersama Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

3.	Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa.
Peraturan Kepala Desa adalah bersifat Mengatur (Regeling)
a.	batang tubuh Peraturan Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
b.	pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas:
1)	ketentuan umum
2)	materi yang diatur
3)	ketentuan peralihan (kalau ada)
4)	ketentuan penutup
c.	materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
d.	tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

4.	Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa.
Keputusan Kepala Desa adalah bersifat Penetapan (Beschiking)
a.	batang tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.
Contoh	:
KESATU	:	............................................................................
KEDUA	:	............................................................................
1)	Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Catatan:
Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.

D.	Penutup.
Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut:
a.	Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
b.	Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata tanda baca koma;
c.	Nama lengkap pejabat yang menadatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
d.	Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

E.	Penjelasan
Adakalanya suatu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal. Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah:
1.	Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interprestasi.
2.	Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
3.	Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4.	Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5.	Judul penjelasan lama dengan judul Peraturan Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
6.	Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7.	Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa. 
8.	Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9.	Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa.
10.	Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11.	Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa.
12.	Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13.	Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

III.	PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA. 
Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dapat meliputi:
1.	menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain lain.
2.	mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
a.	dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
b.	Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa.
c.	perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
d.	dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :
PERATURAN DESA ......................, (Nama Desa)
NOMOR .........TAHUN .......
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA ...................... (Nama Desa) NOMOR ............. TAHUN ....... TENTANG............................. (Nama Peraturan Desa)

Contoh perubahan selanjutnya:
PERATURAN DESA ....................... (Nama Desa)
NOMOR.............TAHUN .......
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA ......................, (Nama Desa) NOMOR ................. TAHUN ....... TENTANG ............... (Nama Peraturan Desa)

e.	Dalam konsideran Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
f.	Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa  yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut:
1)	Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.
2)	Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa perubahan tersebut.
g.	Apabila Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa,  atau Keputusan Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
h.	Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa Keputusan Kepala Desa atau Keputusan  Ketua BPD berniat mengubah secara besar besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru. 
i.	Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut:
1)	Apabila suatu bab, bagian, pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".
Contoh:
BAB V Pasal …..dihapus.

2)	Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.
Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital)
Contoh:
Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.
3)	Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.
Contoh:
Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dituliskan ayat (la).
4)	Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.
Contoh:
Jika istilah "wilayah Dusun Kempul" akan diubah menjadi "wilayah Dusun Mertania" maka janganlah hanya mengubah perkataan "Kempul" menjadi "Mertania", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : wilayah Dusun Kempul diganti dengan wilayah Dusun Mertania.

IV.	PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KETUA BPD
a.	Pencabutan dengan penggantian
Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (kenvom) dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa lainnya.
Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh:
Menimbang 	:	a.	bahwa ..................................... tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan ............;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 	:	PERATURAN DESA TENTANG ...................................... (Nama Peraturan Desa)

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa,  Keputusan Kepala Desa atau Keputusan  Ketua BPD yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.
Contoh :

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa ............. (Nama Desa) Nomor ........ Tahun ....... tentang .................................... (Nama Peraturan Desa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b.	Pencabutan tanpa penggantian.
1)	Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, perubahan Peraturan Bersama Kepala Desa, perubahan Peraturan Kepala Desa, atau perubahan Keputusan Kepala Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi:
•	Pasal 1	:	berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum daerah.
•	Pasal 2	:	berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.
2)	Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa juga dilakukan oleh Penjabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

V.	RAGAM BAHASA
Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa adalah:
Contoh:

PERATURAN DESA ......................... (Nama Desa)
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA ........................ (Nama Desa)
NOMOR ........ TAHUN ......... TENTANG.................. (Nama Peraturan Desa)

A.	Bahasa Perundang-undangan
1.	Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengerjaannya. Bahasa perundangundangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2.	Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertiannya yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3.	Hindari pemakaian:
a.	beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
b.	satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4.	Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5.	Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6.	Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7.	Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8.	Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat:
a.	mempunyai konotasi yang cocok.
b.	lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
c.	lebih mudah tercapainya kesepakatan.
d.	lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B.	Pilihan Kata atau Istilah
1.	Pemakaian kata "Kecuali"
Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.
Contoh:
Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.
2.	Pemakaian kata "Disamping", Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".
Contoh:
Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.
3.	Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".
Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frasa "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".
Contoh:
Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka ..............................
4.	Pemakaian kata "Apabila".
Untuk menyatakan atau menunjukan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila"
Contoh:
Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.
5.	Pemakaian kata "dan", "atau", "dan/atau"
a.	Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".
Contoh:
A dan B wajib memberikan ......................
b.	Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata"atau".
Contoh:
A atau B wajib memberikan ......................
c.	Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa "dan/atau"
Contoh:
A dan/atau B wajib memberikan ......................
6.	Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak".
Contoh:
Setiap warga Desa ................... yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
7.	Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".
Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".
Contoh :
•	Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
•	Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.
8.	Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".
Contoh:
Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.
9.	Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".
Contoh:
Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.

C.	Teknik Pengacuan
1.	Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud pada".
Contoh:
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa,  atau Peraturan Kepala Desa. 

Contoh :
..................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa ............. Nomor ............ Tahun ........ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2.	Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan kepada peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3.	Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".
Contoh:
Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas ...............................
Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

VI.	BENTUK PRODUK HUKUM DI DESA

1.	BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA

KEPALA DESA ….............. (Nama Desa)
KABUPATEN ................. (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA ….............. (Nama Desa)

NOMOR ....… TAHUN …....

TENTANG

........................... (Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ….............., (Nama Desa)

Menimbang	:	a.	bahwa ...........................................................	;
b.	bahwa ...........................................................	;
c.	dan seterusnya .............................................	;

Mengingat	:	1.	......................................................................	;
2.	......................................................................	;
3.	dan seterusnya .............................................	;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................... (Nama Desa)

dan
KEPALA DESA .......................... (Nama Desa)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN DESA TENTANG ............................... (Nama Peraturan Desa)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II
…..............................

Pasal …....
BAB …....
(dan seterusnya)

Pasal .......

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ................................ (Nama Desa).

Ditetapkan di	.......................................
pada tanggal	.......................................

KEPALA DESA ................ (Nama Desa),

tanda tangan
........................................ (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di	.........................................
pada tanggal	.........................................
SEKRETARIS DESA ................ (Nama Desa),

tanda tangan
....................................... (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA …........... (Nama Desa) TAHUN …... NOMOR ...…

2.	PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

KABUPATEN ................. (Nama Kabupaten)

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ….............. (Nama Desa)

DAN KEPALA DESA ….............. (Nama Desa)
NOMOR ....… TAHUN …....
NOMOR ....… TAHUN …....

TENTANG

........................... (Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ….............. (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ….............., (Nama Desa)

Menimbang	:	a.	bahwa ...........................................................	;
b.	bahwa ...........................................................	;
c.	dan seterusnya .............................................	;

Mengingat	:	1.	......................................................................	;
2.	......................................................................	;
3.	dan seterusnya .............................................	;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA …............. (Nama Desa) DAN KEPALA DESA ..........…............. (Nama Desa)  TENTANG ........................... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
1.	..................................................................................................
2.	..................................................................................................
3.	dan seterusnya .........................................................................

BAB II
Bagian Pertama
............................................
Paragraf 1
............................................

Pasal .......

BAB …....
(dan seterusnya)

Pasal .......

BAB .......
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB .......
KETENTUAN PENUTUP

Pasal .......

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ................. (Nama Desa) dan  Berita Desa ................. (Nama Desa).

Ditetapkan di	.......................................
pada tanggal	.......................................

KEPALA DESA ...., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)		KEPALA DESA ...., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)	

Diundangkan di	.........................
pada tanggal	.........................
SEKRETARIS DESA ..................., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)	Diundangkan di	.........................
pada tanggal	.........................
SEKRETARIS DESA ..................., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)	

BERITA DESA ................... (Nama Desa) TAHUN ....... NOMOR .......
BERITA DESA ................... (Nama Desa) TAHUN ....... NOMOR .......
3.	PERATURAN KEPALA DESA

KEPALA DESA ….............. (Nama Desa)
KABUPATEN ................. (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA ….............. (Nama Desa)

NOMOR ....… TAHUN …....

TENTANG

........................... (Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ….............., (Nama Desa)

Menimbang	:	a.	bahwa ...........................................................	;
b.	bahwa ...........................................................	;
c.	dan seterusnya .............................................	;

Mengingat	:	1.	......................................................................	;
2.	......................................................................	;
3.	dan seterusnya .............................................	;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ................. (Judul Peraturan Kepala Desa). 
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
1.	..................................................................................................
2.	..................................................................................................
3.	dan seterusnya .........................................................................

BAB II
Bagian Pertama
............................................

Paragraf 1
............................................

Pasal .......

BAB .......
Pasal .......

BAB .......
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB .......
KETENTUAN PENUTUP

Pasal .......

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ................................. (Nama Desa).

Ditetapkan di	.......................................
pada tanggal	.......................................

KEPALA DESA ................ (Nama Desa),

tanda tangan

....................................... (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di	.........................................
pada tanggal	.........................................
SEKRETARIS DESA ................ (Nama Desa),

tanda tangan

....................................... (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA …................. (Nama Desa) TAHUN …... NOMOR ...…

4.	KEPUTUSAN KEPALA DESA

KABUPATEN ................. (Nama Kabupaten)

KEPUTUSAN KEPALA DESA ….............. (Nama Desa)
NOMOR ....… TAHUN …....

TENTANG

........................... (Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA ….............., (Nama Desa)

Menimbang	:	a.	bahwa .......................................................	;
b.	bahwa .......................................................	;
c.	dan seterusnya .........................................	;

Mengingat	:	1.	..................................................................	;
2.	..................................................................	;
3.	dan seterusnya .........................................	;

Memperhatikan	:	1. ....................................................................	;
2.	..................................................................	;
3.	dan seterusnya .........................................	;
(jika diperlukan)
MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:		
KESATU	:		
KEDUA	:		
KETIGA		Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	

Ditetapkan di	.......................................
pada tanggal	.......................................
KEPALA DESA ................ (Nama Desa),

tanda tangan
........................................ (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

        Plt. BUPATI PURBALINGGA
           WAKIL BUPATI,

    ttd

         DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga				
pada tanggal 9 November 2018

    SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
                 
                 ttd

     WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 92