SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 32 TAHUN 2018   

 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang	:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi          Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4286); 
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3500); 
7.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2); 

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:
1.	Pendapatan Daerah sejumlah	Rp13.296.914.000,00
2.	Belanja Daerah sejumlah	Rp49.291.338.000,00  
Defisit	Rp35.994.424.000,00
3.	Pembiayaan Daerah 
a.	Penerimaan	Rp	47.994.424.000,00
b.	Pengeluaran	Rp	12.000.000.000,00
Pembiayaan Netto sejumlah	Rp      35.994.424.000,00

Pasal 2
(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
a.	Pendapatan Asli Daerah Sejumlah Rp221.454.276.000,00
b.	DanaPerimbangansejumlah  Rp581.886.228.000,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang Sah sejumlah	Rp109.956.410.000,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a.	Pajak Daerah sejumlah 	  Rp     48.579.400.000,00
b.	Retribusi Daerah sejumlah Rp       8.712.735.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
   yang Dipisahkan  sejumlah 	   Rp 14.258.519.000,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
     yang Sah sejumlah 	Rp   149.903.622.000,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a.	Dana Bagi Hasil sejumlah        Rp 24.989.468.000,00
b.	DanaAlokasiUmum sejumlah Rp 466.808.813.000,00
c.	DanaAlokasi Khusus sejumlah Rp 90.087.947.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a.	Hibah sejumlah 	             Rp  17.037.520.000,00
b.	Dana Darurat sejumlah   Rp                        0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 55.375.761.000,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
sejumlah 		Rp  37.543.129.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi 
	sejumlah 		Rp   0,00

Pasal 3
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah 
Rp. 399.679.175.000,00
b.	Belanja Langsung sejumlah 	        
Rp 549.612.163.000,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a.	Belanja Pegawai sejumlah    Rp   380.555.987.000,00
b.	Belanja Bunga sejumlah 	Rp                          0,00
c.	Belanja Subsidi sejumlah      Rp                          0,00
d.	Belanja Hibah sejumlah        Rp 13.150.488.000,00
e.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah
Rp 4.356.050.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil sejumlah 	  Rp  0,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan sejumlah 
Rp 616.650.000,00
h.	Belanja Tidak Terduga sejumlah 	        Rp      1.000.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a.	Belanja Pegawai sejumlah 	 Rp   84.989.892.000,00
b.	Belanja Barang dan Jasa sejumlah 
Rp  291.469.075.000,00
c.	Belanja Modal sejumlah  Rp  173.153.196.000,00

Pasal 4
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
a.	Penerimaan sejumlah 		Rp  47.994.424.000,00
b.	Pengeluaran sejumlah 		Rp                         0,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya 
sejumlah 			 Rp  47.994.424.000,00
b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah  Rp    0,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan sejumlah  Rp                        0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
sejumlah 		 Rp         0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah 	 Rp  0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
a.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp        0,00
b.	Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah sejumlah Rp12.000.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal 5
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
1.	Lampiran I	Ringkasan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan  Urusan  Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
8.	Lampiran VIII 	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan     Aset Tetap Daerah;
10.	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11.	Lampiran XI	Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali  dalam Tahun Anggaran Ini;
12.	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA SALATIGA,

ttd
YULIYANTO
Diundangkan di Salatiga pada tanggal  31 Desember 2018
            
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd
FAKRUROJI

LEMBARAN  DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 32

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (32/2018)

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,

HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010