SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 31 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR
BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang	:	a. 	bahwa dalam rangka mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah maka keberadaannya perlu diberdayakan;
b.	bahwa untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi di Kota Salatiga yang prospektif, menghasilkan, dan menekan risiko usaha, maka perlu dilakukan penyaluran bantuan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam bentuk Dana Pinjaman Bergulir;
c.		bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi serta pengembangan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan daerah kota, perlu mengatur mengenai pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi; 
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;

Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 
5.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
9.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA 
dan 
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1.	Daerah adalah Kota Salatiga.
2.	Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
4.	Walikota adalah Walikota Salatiga.
5.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga.
7.	Dana Pinjaman Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penguatan modal bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dengan sistem Pinjaman dan harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian untuk selanjutnya akan digulirkan kembali dibawah pembinaan Dinas.
8.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
9.	Usaha Mikro adalah Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10.	Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11.	Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12.	Pengelolaan Keuangan dana bergulir adalah rangkaian kegiatan yang meliputi identifikasi Penerima, Penyaluran, Pemanfaatan, Pengembalian, Pengguliran kembali dan pertangggungjawaban.
13.	Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
14.	Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
15.	Lembaga Perantara adalah pihak ketiga yang bermitra dengan BLUD-UPTD sebagai perantara dalam kegiatan pengelolaan dana bergulir bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.
16.	Penerima Dana Bergulir adalah orang pribadi atau badan usaha meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi yang memiliki domisili usaha di Daerah.
Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan bantuan permodalan sebagai bagian dari  usaha penguatan, pemberdayaan dan pembinaan ekonomi produktif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
a.	membantu Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam mengembangkan usaha atau meningkatkan pendapatan;dan
b.	meningkatkan perluasan dan kemampuan usaha.

Pasal 4
Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dilaksanakan berdasarkan asas:
a.	keadilan;
b.	transparan;
c.	kredibilitas; dan
d.	akuntabilitas.

BAB II
BENTUK DAN KARAKTERISTIK DANA PINJAMAN BERGULIR

Pasal 5
(1)	Bentuk Dana Pinjaman Bergulir adalah berupa uang.
(2)	Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD, pendapatan dari nilai tambah, Pengembalian pokok pinjaman dan hibah. 
(3)	Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana yang memenuhi karakteristik sebagai berikut: 
a.	merupakan bagian dari keuangan daerah;
b.	dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
c.	dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh Dinas;
d.	disalurkan atau dipinjamkan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;
e.	ditujukan untuk perkuatan modal Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;  
f.	ditagih kembali beserta dengan nilai tambah sesuai dengan perjanjian; dan
g.	digulirkan kembali kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi yang lain.
(4)	Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk modal kerja bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.
(5)	Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dilarang dipergunakan untuk investasi jangka panjang.
(6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan karakteristik Dana Pinjaman Bergulir diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 6
(1)	Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir dilaksanakan UPTD yang menerapkan BLUD.
(2)	Tata cara penerapan BLUD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penerima
 
Pasal 7
(1)	Sasaran penerima Dana Pinjaman Bergulir adalah Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.
(2)	Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 
a.	penduduk Kota Salatiga; 
b.	memiliki domisili usaha di Daerah dan izin usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c.	telah beroperasi paling singkat 1 (satu) tahun;
d.	tidak tersangkut kasus hukum dengan lembaga keuangan lainnya; 
e.	memiliki agunan atau jaminan;
f.	bersedia mengikuti ketentuan penyaluran Dana Pinjaman Bergulir.
(3)	Khusus bagi Koperasi selain ketentuan dalam ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
a.	telah berbadan hukum;
b.	memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
c.	memiliki laporan pertanggungjawaban tahunan/rapat anggota tahunan pada tahun terakhir; 
d.	berstatus sehat; dan
e.	memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil.
(4)	Permohonan Dana Pinjaman Bergulir disampaikan oleh penanggung jawab Usaha Mikro, Kecil atau Koperasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan Dana Pinjaman Bergulir diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Ketiga
Penyaluran 

Pasal 8
(1)	BLUD-UPTD dapat menyalurkan dengan cara:
a.	langsung kepada penerima Dana Pinjaman Bergulir; atau
b.	melalui Lembaga Perantara. 
(2)	Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  
(3)	Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan fungsi:
a.	penyalur dana (channeling); atau 
b.	pelaksana pengguliran dana (executing). 
(4)	Fungsi penyaluran dana (channeling) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam hal Lembaga Perantara hanya menyalurkan Dana Pinjaman Bergulir kepada penerima dan tidak bertanggung jawab menetapkan penerima Dana Pinjaman Bergulir. 
(5)	Fungsi pengguliran dana (executing) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam hal Lembaga Perantara diberikan tanggung jawab untuk:
a.	menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Pinjaman Bergulir;
b.	menyalurkan dan menagih kembali Dana Pinjaman Bergulir; dan
c.	menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir. 

Pasal 9
(1)	Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir melalui Lembaga Perantara  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan atas dasar ikatan hukum perjanjian.
(2)	Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara pimpinan BLUD-UPTD dengan Lembaga Perantara.
(3)	Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 
a.	identitas para pihak; 
b.	objek perjanjian; 
c.	jangka waktu; dan
d.	hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 10
(1)	Penerima Dana Pinjaman Bergulir yang disalurkan tanpa melalui Lembaga Perantara ditetapkan oleh Pimpinan BLUD-UPTD.
(2)	Penerima Dana Pinjaman Bergulir yang disalurkan melalui Lembaga Perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (channeling), ditetapkan oleh Pimpinan BLUD-UPTD.
(3)		Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui Lembaga Perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (executing), ditetapkan oleh pimpinan Lembaga Perantara berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 9. 
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan penerima Dana Pinjaman Bergulir diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11
(1)	Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir kepada penerima Dana Pinjaman Bergulir yang dilakukan secara langsung oleh BLUD-UPTD dilakukan atas dasar perjanjian antara pimpinan BLUD-UPTD dengan penerima Dana Pinjaman Bergulir.
(2)	Penyaluran dana bergulir yang disalurkan melalui Lembaga Perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (chaneling), dilakukan atas dasar perjanjian antara pimpinan BLUD-UPTD dengan penerima.
(3)	Penyaluran dana bergulir yang disalurkan melalui Lembaga Perantara yang berfungsi sebagai pelaksana (executing) atas dasar perjanjian antara pimpinan Lembaga Perantara dengan penerima.
(4)	Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat: 
a.	nama dan alamat penerima Dana Pinjaman Bergulir; 
b.	nama bank dan/atau nama, nomor rekening penerima Dana Pinjaman Bergulir;
c.	jumlah Dana Pinjaman Bergulir yang diberikan; 
d.	tujuan penggunaan Dana Pinjaman Bergulir; 
e.	hak dan kewajiban para pihak; 
f.	jangka waktu perikatan; 
g.	agunan; dan
h.	sanksi.
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Pinjaman Bergulir dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PLAFON DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN

Pasal 12
(1)	Plafon Dana Pinjaman Bergulir ditetapkan sebagai berikut:
a.	Usaha Mikro dengan plafon sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
b.	Usaha Kecil dengan plafon sampai dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah); dan
c.	Usaha Koperasi dengan plafon sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2)	Plafon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(3)	Plafon hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan nilai tambah Dana Pinjaman Bergulir ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diinformasikan kepada DPRD.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan plafon dan nilai tambah Dana Pinjaman Bergulir diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13
(1)	Jangka waktu pengembalian Dana Pinjaman Bergulir paling lama  3 (tiga) tahun.
(2)	Dana Pinjaman Bergulir yang telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  diajukan   pinjaman kembali.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan kembali Dana Pinjaman Bergulir diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN BERGULIR

Pasal 14
(1)	Pengembalian Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	pengembalian pinjaman berupa pembayaran secara angsuran setiap bulan;
b.	pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi angsuran pokok dan nilai tambah yang dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
c.	pembayaran angsuran pokok dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada huruf b disetor ke BLUD-UPTD atau Lembaga Perantara sesuai tata cara penyaluran Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)	Apabila penerima Dana Pinjaman Bergulir meninggal dunia maka kewajiban pengembalian Dana Pinjaman Bergulir menjadi tanggung jawab ahli waris.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian Dana Pinjaman Bergulir diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PEMBEBASAN 

Pasal 15
(1)	Walikota dapat memberikan pembebasan pengembalian Dana Pinjaman Bergulir  berdasarkan permohonan penerima Dana Pinjaman Bergulir.
(2)	Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan alasan pemohon berupa ketidakmampuan membayar karena keadaan kahar (Force Majeure) atau usaha yang bersangkutan tidak lagi beroperasi.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian Dana Pinjaman Bergulir diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16
Pembiayaan atas pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi bersumber dari:
a.	APBD; dan
b.	sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 17
(1)	Walikota berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir.
(2)	Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 18
(1)	Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap  penerima, BLUD-UPTD  dan Lembaga Perantara.
(2)	Monitoring dan evaluasi terhadap penerima Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan penggunaan Dana Pinjaman Bergulir.
(3)	Monitoring dan evaluasi terhadap BLUD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan penyaluran langsung Dana Pinjaman Bergulir. 
(4)	Monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian penyaluran Dana Pinjaman Bergulir.
(5)	Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemeriksaan terhadap laporan penyaluran, Pengembalian dan Pengguliran baik oleh BLUD-UPTD maupun Lembaga Perantara.
(6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi Dana Pinjaman Bergulir diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19
(1)	Pelaporan pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir dilaksanakan oleh BLUD-UPTD dan Lembaga Perantara kepada Kepala Dinas.
(2)	Laporan BLUD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan penyaluran langsung dan penyaluran melalui Lembaga Perantara.
(3)	Laporan Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian penyaluran Dana Pinjaman Bergulir.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan Dana Pinjaman Bergulir diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20
(1)	Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan meliputi laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. 
(2)	Penyusunan laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah, sistem akuntansi Pemerintah Daerah dan bagan akun standar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21
(1)	Penerima Dana Pinjaman Bergulir yang tidak melakukan kewajiban (wanprestasi) dalam pengembalian Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif.
(2)	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.	teguran tertulis;
b.	denda administrasi;
c.	penghentian penyaluran Dana Pinjaman Bergulir; dan
d.	dimuat dalam daftar hitam.
(3)	Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 2% (dua persen) dari angsuran pokok Dana Pinjaman Bergulir setiap bulan keterlambatan.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perjanjian penyaluran Dana Pinjaman Bergulir.

Pasal 22
(1)	Penerima Dana Pinjaman Bergulir yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23
(1)	Semua perbuatan penyalahgunaan Dana Pinjaman Bergulir yang terdapat unsur perbuatan melawan hukum dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24
BLUD-UPTD Dana Pinjaman Bergulir harus terbentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 25
(1)	Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui sebagai Dana Pinjaman Bergulir.
(2)	Tata cara pengakuan Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 26
(1)	Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir yang terdapat tunggakan dalam pengembaliannya tetap dilakukan penagihan.
(2)	Tata cara penagihan atas tunggakan Dana Pinjaman Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27
Semua ketentuan yang mengatur mengenai Dana Pinjaman Bergulir yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,

HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA SALATIGA,

ttd
YULIYANTO
Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,
ttd
FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR 31
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (31/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR
BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI

I.	UMUM
Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan upaya dan usaha pemberdayaan ekonomi lokal, agar para pelaku usaha dapat mampu mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang secara bertahap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan dukungan usaha-usaha pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi produktif melalui penguatan modal kerja dan modal usaha oleh Pemerintah Daerah dengan harapan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menumbuhkan iklim usaha melalui penetapan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang salah satunya meliputi aspek pendanaan. Bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sementara bagi usaha menengah pemberdayaan dalam bidang pembiayaan dilakukan dengan menfasiltasi dan mendorong peningkatan pembiayaan, akses terhadap pasal modal dan lembaga pembiayaan lainnya.
Fasilitas pembiayaan sebagaimana ketentuan di atas dilaksanakan dengan menyediakan dana pinjaman yang bersumber dari APBD. Mengingat jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi yang sedemikian besar, maka dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah akan lebih efektif dikelola sebagai Dana Pinjaman Bergulir, artinya status dana ini adalah dana pinjaman yang setelah memenuhi jangka waktu tertentu harus dikembalikan untuk selanjutnya digulirkan pada UKM dan Koperasi lainnya. Konsep pembiayaan ini diharapkan akan menjangkau sebanyak mungkin Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi  dengan dana yang terbatas. 
Pengelolaan dana bergulir dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Kepada BLUD juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Tetapi sebagai pengimbang, BLUD dikendalikan secara ketat  dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya. Demikian pula dalam pertanggungjawabannya, BLUD harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan.

II.	PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan “bantuan permodalan” adalah Dana Pinjaman Bergulir.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4 
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir tidak ada diskriminasi/perbedaan perlakuan bagi Usaha Mikro Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.
 Huruf b
Yang maksud dengan “asas tranparan” adalah bahwa semua Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi bisa dengan mudah mendapatkan akses atau informasi yang diperlukan terkait dengan pengelolaan  Dana Pinjaman Bergulir.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kredibilitas” adalah bahwa dana pinjaman pinjaman bergulir hanya akan  diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi yang benar-benar berhak, memenuhi persyaratan, serta mempunyai kemampuan untuk  mengelola Dana Pinjaman Bergulir dengan baik.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir yang digulirkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dapat dipertanggungjawabkan baik pada tahap pencairan dana, pemanfaatan/penggunaan dana  dan hasil dari pemanfaatan dana.

Pasal 5
Ayat (1)	
Cukup jelas.
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “hibah” yaitu dana  yang bersumber selain dari Pemerintah Daerah, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, pelaku usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.
Ayat (3) 
Huruf a
Yang dimaksud dengan	“keuangan daerah” yaitu semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dicantumkan dalam APBD dan/atau Laporan Keuangan” yaitu dana bergulir dimasukkan dalam siklus APBD dan/atau Laporan Keuangan SKPD.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “dimiliki, dikuasai, dikendalikan, dan/atau dikelola oleh Dinas” yaitu Dinas selaku penanggung jawab anggaran mempunyai hak kepemilikan Dana Pinjaman Bergulir, penguasaan Dana Pinjaman Bergulir dan/atau kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan Dana Pinjaman Bergulir. 
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Ketentuan ini dimaksudkan Dana Pinjaman Bergulir tidak diperuntukan untuk  konsumsi atau investasi.
Huruf  f
	Yang dimaksud dengan “ditagih kembali dengan nilai tambah” yaitu BLUD-UPTD dapat menarik/menagih Dana Bergulir sesuai dengan perjanjian dengan mengenakan jasa atas pinjaman tersebut.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (4)	
Cukup jelas.
Ayat (5)	
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1) 
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “nilai tambah” yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh penerima Dana Pinjaman Bergulir sebagai jasa yang besarannya sesuai dengan perjanjian.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan penandatanganan perjanjian harus disetujui dan/atau dihadiri oleh ahli warisnya. 
Pasal 15 
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (force majeur)” antara lain banjir, gempa bumi, tanah longsor dan kebakaran yang mengakibatkan hilangnya tempat usaha dan peralatan produksi. Dalam hal terjadi kebakaran bukan karena kesengajaan dibuktikan dengan keterangan instansi yang berwenang. 
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA   NOMOR 29