SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 30 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang 	:	a.	bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai amanat sila kelima Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
b.	bahwa kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian bagi pemegang saham, upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan perusahaan bisnis juga harus memberi perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab, wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah; 
c.	bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah; 
d.	bahwa untuk memberikan arah landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,  huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat	: 	1. 	Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2);
8.	Peraturan Daerah Kota Salatiga   Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 6);
9.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
10.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kota Salatiga.
2.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Salatiga.
3.	Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.	Walikota adalah Walikota Salatiga.
5.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.	Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Salatiga.
7.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat dan lingkungan pada umumnya.
8.	Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik perusahaan perseorangan atau persekutuan,  baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, baik milik swasta maupun milik pemerintah Pusat  (BUMN) dan/atau Daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Kota Salatiga baik sebagai kantor pusat, kantor cabang atau perwakilan perusahaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 
9.	Badan Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat BPTJSLP adalah badan yang dibentuk Walikota untuk melaksanakan pengelolaaan TJSLP.
10.	Pengelolaan meliputi serangkaian kegiatan pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana TJSLP.
11.	Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kota Salatiga.

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
a.	mendorong perusahaan berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan program pembangunan daerah pada umumnya;
b.	memberikan acuan bagi Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan di daerah;
c.	memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan, implementasi, dan pengawasan TJSLP; dan
d.	mendorong peningkatan implementasi TJSLP.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: 
a.	terciptanya hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sebagai TJSLP di daerah; 
b.	tercapainya peningkatan partisipasi perusahaan terhadap proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c.	tercapainya koordinasi penyelenggaraaan TJSLP di daerah;dan
d.	terciptanya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Pasal 4
Pengelolaan TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas: 
a.	kepastian hukum; 
b.	kemanfaatan umum; 
c.	kebersamaan; 
d.	keterbukaan; 
e.	kemitraan; 
f.	keserasian 
g.	keterpaduan; 
h.	keadilan; 
i.	kesepakatan; 
j.	berkelanjutan; dan 
k.	berwawasan lingkungan. 

BAB II
TJSLP

Pasal 5
(1)	Perusahaan yang berbadan hukum yang domisili usahanya di Daerah wajib menyelenggarakan program TJSLP. 
(2)	Perusahaan yang tidak berbadan hukum yang domisili usahanya di Daerah dapat menyelenggarakan program TJSLP.

Pasal 6
(1)	Bentuk TJSLP meliputi tetapi tidak terbatas pada pembiayaan yang berkaitan dengan:
a.	penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
b.	kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan 
c.	memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah. 
d.	Sasaran TJSLP meliputi kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 7
(1) 	Program TJSLP meliputi tetapi tidak terbatas pada:
a.	bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan;
b.	kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
c.	program langsung kepada masyarakat.
(2) 	Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk:
a.	meningkatkan kesejahteraan sosial;
b.	meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
c.	memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha; dan 
d.	memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 8
(1)	Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan:
a.	mempertahankan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
b.	memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran.
(2)	Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 9
(1)	Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
(2)	Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kegiatan:
a.	penelitian dan pengkajian kebutuhan;
b.	penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat;
c.	pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
d.	pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
e.	pelatihan pengembangan usaha;
f.	meningkatkan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
g.	mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.
(3)	Kegiatan pelatihan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan.

Pasal 10
(1)	Program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat berupa:
a.	hibah;
b.	penghargaan;
c.	subsidi;
d.	bantuan sosial;
e.	pelayanan sosial; dan
f.	perlindungan sosial.
(2)	Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
(3)	Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis tetapi tidak mampu membiayai pendidikan.
(4)	Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil.
(5)	Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, pondok pesantren dan sarana ibadah lainnya.
(6)	Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.
(7)	Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB III
PENGELOLAAN TJSLP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11
(1)	Pengelolaan TJSLP terdiri atas: 
a.	perencanaan;
b.	pelaksanaan; dan 
c.	pengawasan dan evaluasi.
(2)	Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan pendataan dan penyusunan program TJSLP.
(3)	Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a.	sosialisasi program kepada pemangku kepentingan;
b.	penghimpunan dana dari perusahaan wajib TJSLP; dan
c.	pelaksanakan program TJSLP. 
(4)	Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) huruf c dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP.

Bagian Kedua
BPTJSLP

Pasal 12
(1)	Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan koordinasi pengelolaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk BPTJSLP.
(2)	Masa kerja BPTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun.

Pasal 13
(1)	BPTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:
a.	mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun program dan kegiatan TJSLP;
b.	melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan TJSLP;
c.	melaksanakan pelaporan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan TJSLP kepada Walikota, DPRD dan Perusahaan yang menjalankan TJSLP; dan
d.	mengusulkan pemberian penghargaan terhadap perusahaan yang menjalankan TJSLP secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(2)	BPTSLP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a.	sosialisasi mengenai TJSLP kepada Perusahaan di Daerah;
b.	fasilitasi perusahaan dalam menjalankan TJSLP; dan
c.	pendokumentasian dan publikasi atas program/kegiatan kegiatan TJSLP, baik yang dilakukan oleh  BPTJSLP maupun perusahaan secara mandiri.
(3)	Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPTJSLP secara administrasi dan teknis dapat dibentuk sekretariat BPTJSLP dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14
Dalam pengelolaan TJSLP, BPTJSLP dan perusahaan wajib:
a.	menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip TJSLP, dengan memperhatikan kebijakan dan program Pemerintah Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b.	menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain;
c.	melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
d.	melakukan koordinasi dan pelaporan atas pengelolaan TJSLP secara periodik.

Pasal 15
(1)	Walikota berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota BPTJSLP. 
(2)	Keanggotaan BPTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas:
a.	unsur akademisi sebanyak 1 (satu) orang;
b.	unsur Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) orang;
c.	unsur tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang;
d.	unsur lembaga swadaya masyarakat sebanyak 1 (satu) orang; dan
e.	unsur perwakilan Perusahaan 4 (empat) orang.
(3)	Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16
(1)	Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai anggota BPTJSLP terdiri atas:
a.	persyaratan umum; dan
b.	persyaratan khusus.
(2)	Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.	penduduk Kota Salatiga;
b.	berusia paling rendah 30 tahun;
c.	pendidikan paling rendah sarjana strata 1 (s-1);
b.	memiliki kemampuan bekerjasama, komitmen dan integritas; dan
c.	memiliki pengalaman berorganisasi.
(3)	Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.	unsur akademisi, yaitu orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mengerti dan menguasai secara akademik mengenai TJSLP;
b.	unsur Pemerintah Daerah, yaitu pejabat Perangkat Daerah yang membidangi TJSLP;
c.	unsur tokoh masyarakat, yaitu orang perseorangan  yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan telah dikenal serta diakui oleh masyarakat, serta tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun;
d.	unsur lembaga swadaya masyarakat, yaitu orang perseorangan  yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan harus mendapatkan rekomendasi dari paling sedikit 5 (lima) lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum serta berdomisili di Daerah;
e.	unsur perwakilan Perusahaan, yaitu orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan harus mendapat rekomendasi dari paling sedikit 5 (lima) perusahaan yang menjalankan TJSLP
yang berdomisili di Daerah.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota BPTJSLP diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17
(1)	Susunan keanggotaan BPTJSLP terdiri atas:
a.	ketua;
b.	sekretaris;
c.	bendahara; dan
d.	anggota.
(2)	Ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipilih dari/dan oleh anggota BPTJSLP dengan pimpinan rapat sementara dari anggota yang secara umur paling tua di antara anggota yang lain.
(3)	Setelah terpilih ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rapat selanjutnya dipimpin oleh ketua atau sekretaris.

Pasal 18
(1)	Pengambilan keputusan dalam BPTJSLP dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
(2)	Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak.

Pasal 19
(1)	Biaya operasional BPTJSLP dan sekretariat BPTJSLP berasal dari dana TJSLP.
(2)	Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai:
a.	sewa kantor sekretariat;
b.	peralatan dan perlengkapan kantor sekretariat;
c.	membayar gaji karyawan sekretariat;
d.	membayar biaya telepon dan listrik;
e.	transportasi dan penunjang kegiatan BPTJSLP.
(3)	Anggota BPTJSLP mendapatkan uang kehormatan yang besarnya ditetapkan oleh Walikota.
(4)	Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan BPTJSLP dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20
(1)	Anggota BPTJSLP dinyatakan berhenti apabila:
a.	meninggal dunia;
b.	mengundurkan diri;
c.	tidak melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
d.	melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(2)	Anggota BPTJSLP diberhentikan sementara apabila diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyimpangan pengelolaan dana TJSLP.
(3)	Apabila anggota BPTSLP yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pemberhentian sementara akan dicabut.
(4)	Usul pemberhentian anggota Pengelola BPTJSP disampaikan oleh ketua dan sekretaris BPTJSLP kepada Walikota atas rekomendasi DPRD.
(5)	Apabila ketua BPTJSLP diberhentikan sementara, maka dilakukan pengangkatan penjabat ketua BPTJSLP.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA 
ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN BPTJSLP

Pasal 21
(1)	Hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dan BPTJSLP bersifat koordinatif dan konsultatif.
(2)	Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada BPTJSLP; dan
b.	BPTJSLP wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22
(1)	BPTJSLP dapat dilibatkan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka pengintegrasian program dan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
(2)	Tata cara pelibatan BPTJSLP dalam musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 23
(1)	Setiap orang atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana TJSLP wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana TJSLP kepada BPTJSLP.
(2)	Setiap orang atau kelompok masyarakat yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengajukan atau mendapatkan dana TJSLP berikutnya.

Pasal 24
(1)	BPTJSLP wajib menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan TJSLP kepada Walikota, DPRD dan perusahaan yang menjalankan TJSLP.
(2)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana setiap tahunnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25
(1)	Walikota dan DPRD melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan TJSLP.
(2)	Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi yang digunakan sebagai perbaikan pengelolaan TJSLP.
(3)	Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27
(1)	Setiap orang dan kelompok masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pengelolaan TJSLP.
(2)	Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a.	memberikan saran, pendapat atau usulan dalam rangka Pengelolaan TJSLP; dan
b.	menyampaikan informasi dan atau memperoleh informasi terkait pengelolaan TJSLP.
(3)	Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENGHARGAAN 

Pasal 28
(1)	Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang menjalankan TJSLP.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29
(1)	Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(2)	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.	peringatan tertulis;
b.	pembatasan kegiatan usaha;
c.	pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d.	pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
(3)	Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a.	kegiatan TJSLP yang telah ada dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
b.	kegiatan TJSLP yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.

Pasal 31
BPTJSLP harus terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga. 

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,

HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA SALATIGA,
ttd
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,
ttd
              FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 30
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (30/2018)
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR  30 TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  PERUSAHAAN

I.	UMUM
Salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sistem dan rancang bangun ketatanegaraan, sejatinya merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan tersebut. Salatiga sebagai sub-sistem rancang bangun ketatanegaraan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan sub–sistem yang lain. Penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan semua pihak dalam bentuk partisipasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Salah satu stakeholder yang memiliki daya dan dana untuk menopang pelaksanaan pembangunan daerah adalah   perusahaan. Oleh karena itu, keterlibatan dan pelibatan perusahaan dalam melaksanakan pembangunan berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan di Kota Salatiga.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) memiliki pumpunan yang mendasar, yang tidak hanya bersifat juridis, tetapi juga etis-philantrofik. Pumpunan juridis TJSLP dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan,  antara lain Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sedang pumpunan etis-philantrofik berakar pada panggilan kemanusiaan perusahaan terhadap kehidupan bersama dalam masyarakat. Perusahaan  dengan atribut corporate citizenship, memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana warga Negara yang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan TJSLP sejatinya merupakan bentuk partisipasi perusahaan terhadap proses pembangunan, khususnya dalam ruang dan lingkup Kota Salatiga. 
Dalam kerangka implementasi sistem otonomi daerah, Kota Salatiga memiliki hak dan kewenangan mengatur kerangka partisipasi perusahaan dalam proses pembangunan, antara lain melalui Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Dengan potensi  alam dan kehadiran perusahaan, merupakan indikator bahwa pengaturan TJSLP dapat menjadi instrumen pemerintah Kota Salatiga meningkatkan optimalisasi pembangunan. 
Oleh karena itu kehadiran Peraturan Daerah yang dalam fungsinya menjabarkan peraturan yang lebih maupun menampung aspirasi masyarakat setempat, perlu segera diterbitkan dalam rangka menjabarkan atau mengatur lebih lanjut pelaksanaan TJSLP tersebut.

II.	PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas. 
Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pemerintah daerah memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat dalam program TJSLP.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah program TJSLP diselenggarakan untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. 
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa dalam pelaksanaan program TJSLP dilakukan bersama-sama antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. 
Huruf d
Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah bahwa program pelaksanaan TJSLP dilakukan dengan prinsip transparansi. 
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah program TJSLP dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Perusahaan sebagai mitra yang sejajar tetapi dengan peran fungsi yang berbeda.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah program TJSLP dilaksanakan berdasarkan kesamaan kepentingan 
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa TJSLP harus dapat dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat dengan mengedepankan kepentingan yang paling mendesak.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah perencanaan TJSLP harus merupakan hasil permufakatan semua pihak dengan memadukan dan menyelaraskan seluruh kepentingan.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah program pelaksanaan TJSLP diselenggarakan sebagai kegiatan yang bersifat secara terus menerus dan memiliki sifat kontinuitas. 
Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah program TJSLP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakatmelalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas .
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1) 
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Unsur perwakilan perusahaan berasal dari Corporate Forum for Community Development (CFCD).
Ayat (3) 
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas. 
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR  28