SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 23 TAHUN 2018   

 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang	:	a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian perkembangan kebutuhan yang tertuang dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sehingga menyebabkan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah TahunAnggaran 2018;
b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat	:	1.	Pasal18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi  Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.	Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003  tentang  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4286); 
4.	Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);
5.	Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3500); 
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
8.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
9.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  2018 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah          Rp 923.362.432.000,00  (sembilan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp263.809.358.000,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi berjumlah Rp1.181.171.790.000,00 (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar seratus tujuh puluh satujuta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1.	Pendapatan Daerah			
	a.	Semula	Rp	887.972.520.000,00			
	b.	Bertambah/ (berkurang)	Rp	  7.398.634.000,00			
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan
 Rp 895.371.154.000,00
	
2.	Belanja Daerah			
	a.	Semula	Rp	923.362.432.000,00			
	b.	Bertambah/ (berkurang)	Rp	263.809.358.000,00			
	Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan
                                                        Rp1.187.171.790.000,00	
	Surplus/(Defisit)setelah Perubahan Rp (291.800.636.000,00)	
3.	Pembiayaan Daerah	
	a.	Penerimaan		
		1)	Semula	Rp	35.389.912.000,00			
		2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	256.410.724.000,00			
		Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 
Rp 291.800.636.000,00
	
	b.	Pengeluaran 					
		1)	Semula	Rp	0,00		
		2)	Bertambah/berkurang)	Rp	0,00   		
		Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	0,00	
	Jumlah Pembiayaan Daerah neto setelah Perubahan 
Rp 291.800.636.000,00	
     Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp
0,00	
			
Pasal 2
(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 1, terdiri dari:	
	a.	Pendapatan Asli Daerah			
		1)Semula	Rp	212.302.596.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	 (2.529.884.000,00)			
		JJumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Pperubahan Rp 209.772.712.000,00		
	b.	Dana Perimbangan			
		1)Semula	Rp	565.859.758.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	5.973.923.000,00			
		Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan   
Rp  571.833.681.000,00	
	c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
		1)Semula	Rp	  109.810.166.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	  3.954.595.000,00			
		Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah  
setelah Perubahan Rp113.764.761.000,00	
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)huruf a, terdiri dari jenis Pendapatan:	
	a.	Pajak Daerah			
		1)Semula	Rp	45.000.000.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	4.176.700.000,00			
		Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
Rp 49.176.700.000,00	
	b.	Retribusi Daerah			
		1)Semula	Rp		8.689.258.000,00			
		2)Bertambah/
   (berkurang)	Rp	   161.034.000,00			
		Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
 Rp 8.850.292.000,00	
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
		1) Semula	Rp	   11.545.512.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	     3.740.886.000,00			
		Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan setelah Perubahan Rp 15.286.398.000,00	
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
		1)Semula	Rp	147.067.826.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	(10.608.504.000,00)			
		Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 136.459.322.000,00	
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, terdiri dari jenis Pendapatan:	
	a.	Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak			
		1)Semula	Rp	     22.146.924.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	       5.973.923.000,00			
		Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan
Rp 28.120.847.000,00	
	b.	Dana Alokasi Umum			
		1)Semula	Rp	448.067.710.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	0,00			
		Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
Rp 448.067.710.000,00	
	c.	Dana Alokasi Khusus			
		1)Semula	Rp	    95.645.124.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	0,00			
		Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan
Rp 95.645.124.000,00	
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis 
Pendapatan:	
	a.	Hibah					
		1)Semula	Rp	17.097.400.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	0,00			
		Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan
Rp 17.097.400.000,00	
	b.	Dana Darurat			
		1)Semula	Rp	0,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	0,00			
		Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00		
	c.	Dana Bagi Hasil PajakdariProvinsi			
		1)Semula	Rp	54.212.766.000,00			
		2)Bertambah/ 
(berkurang)	Rp	1.162.995.000,00			
		Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsisetelah 
Perubahan Rp 55.375.761.000,00	
	d.	Dana Penyesuaian dan OtonomiKhusus			
		1)Semula	Rp	38.500.000.000,00			
		2)Bertambah/ 
  (berkurang)	Rp	0,00			
		Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 38.500.000.000,00	
	e.	Bantuan Keuangan dari dari Pemerintah Daerah Lainnya			
		1) Semula	Rp	0,00	
		
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	2.791.600.000,00			
		Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah 
Lainnya setelah Perubahan Rp 2.791.600.000,00	

Pasal 3
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 2, terdiri dari:	
	a.	Belanja Tidak Langsung			
		1)Semula	Rp	418.109.100.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	138.069.637.000,00			
		Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan
Rp 556.178.737.000,00	
	b.	Belanja Langsung			
		1)Semula	Rp	505.253.332.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	125.739.721.000,00			
		Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan
Rp 630.993.053.000,00
	
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:	
	a.	Belanja Pegawai 			
		1)Semula	Rp	402.620.100.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	6.771.129.000,00			
		Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp 409.391.229.000,00	
	b.	Belanja Bunga			
		1)Semula	Rp	0,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	0,00			
		Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	                 0,00	
	c.	Belanja Subsidi			
		1)Semula	Rp	0.00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	0,00			
		Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00
           0,00	
	d.	Belanja Hibah			
		1)Semula	Rp	10.537.400.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	1.980.000.000,00			
		Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
Rp 12.517.400.000,00	
	e.	Belanja Bantuan Sosial			
		1)Semula	Rp	3.334.950.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	1.733.640.000,00			
		Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
Rp 5.068.590.000,00	
	f.	Belanja Bagi Hasil			
		1)Semula	Rp	0,00			
		2) Bertambah/
   (berkurang)	Rp	0,00			
		Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	            0,00	
	g.	Belanja Bantuan Keuangan			
		1)Semula	Rp	616.650.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	0,00			
		Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah 
Perubahan Rp 616.650.000,00	
	h.	Belanja Tidak Terduga			
		1)Semula	Rp	1.000.000.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	    127.584.868.000,00			
		Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
Rp 128.584.868.000,00	
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) 
huruf b, terdiri dari jenis belanja:	
	a.	Belanja Pegawai 			
		1)Semula	Rp	65.362.075.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	5.230.466.000,00			
		Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
Rp 70.592.541.000,00	
	b.	Belanja Barang dan Jasa			
		1)Semula	Rp	257.475.425.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	48.749.290.000,00			
	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan
Rp 306.224.715.000,00	
	c.	Belanja Modal				
		1)Semula	Rp	182.415.832.000,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	71.759.965.000,00			
		Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Rp 254.175.797.000,00	

Pasal 4
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 3, terdiri dari:	
	a.	Penerimaan 			
		1)Semula	Rp	35.389.912.000,00			
		2) Bertambah/
   (berkurang)	Rp	256.410.724.000,00			
		Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp 291.800.636.000,00	
	b.	Pengeluaran			
		1)Semula	Rp	0,00			
		2) Bertambah/
   (berkurang)	Rp	0,00			
		Jumlah pengeluaran setelah Perubahan
Rp 291.800.636.000,00	
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf a, 
terdiri dari jenis penerimaan:	
	a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya.			
		1)Semula	Rp	35.389.912.000,00			
		2) Bertambah/
   (berkurang)	Rp	256.410.724.000,00			
		Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya  setelah 
Perubahan Rp 291.800.636.000,00	
	b.	Pencairan Dana Cadangan			
		1)Semula	Rp	0,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp            	 0,00			
	
	Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00	
	c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
		1) Semula	Rp	0,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	0,00			
		Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00	
	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah 			
		1)Semula	Rp	0,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	          0,00			
		Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	         0,00	
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
		1)Semula	Rp	                  0,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	                       0,00			
		Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  setelah Perubahan Rp 0,00		                 0,00	
	f.	Penerimaan Piutang Daerah 			
		1) Semula	Rp	0,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	    0,00			
		Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
		0,00	
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) 
huruf b, terdiri dar ijenis pembiayaan:	
	a.	Pembentukan Dana Cadangan			
		1) Semula	Rp	0,00			
		2) Bertambah/
(berkurang)	Rp	0,00			
		Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00		0,00	
	b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
		1) Semula	Rp	0,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	0,00			
		Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 0,00		0,00	
	c.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang			
		1) Semula	Rp	0,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp				
		JumlahPembayaranCicilanPokokUtang yang Jatuh Tempo setelahPerubahan	Rp	                0,00	
	d.	PemberianPinjamanDaerah			
		1) Semula	Rp	0,00			
		2)Bertambah/
(berkurang)	Rp	0,00			
		Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp	                   0,00	
							
Pasal 5
(1)	Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)	Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a.	Lampiran I Ringasan Perubahan APBD;
b.	Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
c.	Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
e.	Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
g.	Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
h.	Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah sebagai landasano perasional pelaksanaan.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,

HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010

   Ditetapkan di Salatiga pada
   tanggal  5 Oktober 2018

WALIKOTA SALATIGA,
 ttd
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 5 Oktober 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIG 

                           ttd
                   FAKRUROJI
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018  NOMOR 23      

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:(23/2018)