Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2018

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peran Satuan Polisi Pamong Praja bagi pemerintahan di daerah sangatlah penting. Satpol PP merupakan garda terdepan dalam penegakkan perda dan perkada. Sesuai tugas dan fungsinya, Satpol PP sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam mengamankan Perda dan kebijakan pemerintah daerah. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakan peraturan daerah merupakan salah satu syarat yang cukup penting dalam suksesnya pelaksanaan otonomi daerah, sehingga terwujudnya kondisi daerah yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan masyarakat yang ditandai dengan kondisi daerah yang tertib dan tenteram, di mana peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah dapat ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Kondisi yang kondusif akan mempengaruhi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat baik tingkat kabupaten maupun provinsi bahkan sampai tingkat nasional, sehingga turut mendorong keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai tali perekatutuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jeneponto

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Bontosunggu

Tanggal Penetapan

24 Januari 2018

Tanggal Pengundangan

25 Januari 2018

Tanggal Berlaku

25 Januari 2018

Sumber

LD.2018/NO.263

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Bidang

Halaman ini telah diakses 897 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 4 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

perizinan - pelayanan publik

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/NO.263

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

ABSTRAK:

a. bahwa guna mewujudkan Daerah yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, perlu adanya upaya dalam meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168); 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188); 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094); 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 315); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 162); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Personil Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 874); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 155); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 210.a); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 nomor 219); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 nomor 225); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
Peran Satuan Polisi Pamong Praja bagi pemerintahan di daerah sangatlah penting. Satpol PP merupakan garda terdepan dalam penegakkan perda dan perkada. Sesuai tugas dan fungsinya, Satpol PP sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam mengamankan Perda dan kebijakan pemerintah daerah. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui penegakan peraturan daerah merupakan salah satu syarat yang cukup penting dalam suksesnya pelaksanaan otonomi daerah, sehingga terwujudnya kondisi daerah yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan masyarakat yang ditandai dengan kondisi daerah yang tertib dan tenteram, di mana peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah dapat ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Kondisi yang kondusif akan mempengaruhi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat baik tingkat kabupaten maupun provinsi bahkan sampai tingkat nasional, sehingga turut mendorong keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai tali perekatutuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018.
17 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521