standar-operasional
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2017 / NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka
ABSTRAK: |
- a. bahwa dengan ditetapkannya Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka
Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Kolaka, perlu memberikan kepastian hukum dalam
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat'
khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan maka
perlu dibentuk Standar Operasional Pelayanan Perizinan
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kolaka;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana di
maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kolaka;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Indonesia Tahun 2008 Nomor
61 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di
ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adrninistrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601); ·
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor Per/2VM-PAN/II/2008 tentang pedoman
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerin tahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun
2012 tentang RTRW Kab. Kolaka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kolaka;
12. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.
- BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
RUANG LINGKUP JENIS PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BAB IV
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
- 38 Halaman
|