PERDA Kota Tomohon No. 1 Tahun 2018 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Daerah (PERDA)

Entitas

Kota Tomohon

Nomor

Tahun

2018

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik

Ditetapkan Tanggal

09 Februari 2018

Diundangkan Tanggal

12 Februari 2018

Berlaku Tanggal

12 Februari 2018

Sumber

LD 2018 No. 45; LL KOTA TOMOHON; 21 HLM

Tema

Pajak dan Retribusi Daerah

sistem-penerimaan-pajak-elektronik

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2018 No. 45; LL KOTA TOMOHON; 21 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik

ABSTRAK:

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen pendanaan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak daerah saat ini masih dilakukan secara konvensional sehingga diperlukan pemanfaatan teknologi untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan pelayanan masyarakat, sebagai perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Untuk itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik.
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - UU No. 28 Tahun 1999; - UU No. 10 Tahun 2003; - UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; - UU No. 28 Tahun 2009; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 55 Tahun 2016; - Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - PMK No. 32/PMK.05/2014; - Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan penerapan sistem elektronik terhadap pajak daerah, ruang lingkup sistem elektronik dalam pemungutan pajak, sistem elektronik pembayaran dan penyetoran pajak, sistem elektronik pelaporan transaksi, sistem elektronik SPTPD, sistem elektronik informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak, sistem elektronik perizinan terintegrasi dengan pajak, pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, pembiayaan, dst.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
24 halaman (terdiri dari 21 halaman batang tubuh (35 pasal) dan 3 halaman penjelasan)

Unduh Berkas

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Status

Belum ada data...

Tentang

Kontak