Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 21 Tahun 2017

KEMUDAHAN AKSES DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PROBOLINGGO

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pada saat penetapan status keadaan darurat bencana, BPBD mempunyai kemudahan akses dalam bidang pengerahan sumber daya manusia; pengerahan peralatan; pengerahan logistik; imigrasi, cukai, dan karantina; perizinan; pengadaan barang/jasa; pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; penyelamatan; komando untuk memerintahkan sektor/lembaga. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 21 Tahun 2017 tentang KEMUDAHAN AKSES DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PROBOLINGGO

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Probolinggo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kraksaan

Tanggal Penetapan

15 Maret 2017

Tanggal Pengundangan

17 Maret 2017

Tanggal Berlaku

17 Maret 2017

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 21 SERI G1

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Bidang

Halaman ini telah diakses 570 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 21 Tahun 2017 Tentang KEMUDAHAN AKSES DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 21 SERI G1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEMUDAHAN AKSES DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PROBOLINGGO

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemudahan Akses Dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Probolinggo.
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana; 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo.
Pada saat penetapan status keadaan darurat bencana, BPBD mempunyai kemudahan akses dalam bidang pengerahan sumber daya manusia; pengerahan peralatan; pengerahan logistik; imigrasi, cukai, dan karantina; perizinan; pengadaan barang/jasa; pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; penyelamatan; komando untuk memerintahkan sektor/lembaga. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017.
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521