Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 2 Tahun 2017

Penanggulangan Bencana Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan daerah ini mengatur tentang Asas Prinsip dan Tujuan Penanggulangan Bencana, Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah, Hak Kewajiban dan Peran Masyarakat, Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana. Peran Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pers dalam Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana yang meliputi Prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bancana. Selain itu juga diatur tentang Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban, serta Penyelesaian Sengketa dan Gugatan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Laworo

Tanggal Penetapan

05 Juni 2017

Tanggal Pengundangan

05 Juni 2017

Tanggal Berlaku

05 Juni 2017

Sumber

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 642 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Muna Barat No. 2 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

bencana-daerah

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Bencana Daerah

ABSTRAK:

Wilayah Kabupaten Muna Barat memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai. Untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di daerah Kabupaten Muna Barat perlu pengaturan tentang penanggulangan bencana daerah baik masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No.14 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.23 Tahun 2008; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.33 Tahun 2006; Permendagri No.27 Tahun 2007; Permendagri No.131 Tahun 2003
Peraturan daerah ini mengatur tentang Asas Prinsip dan Tujuan Penanggulangan Bencana, Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah, Hak Kewajiban dan Peran Masyarakat, Forum untuk Pengurangan Risiko Bencana. Peran Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pers dalam Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana yang meliputi Prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bancana. Selain itu juga diatur tentang Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban, serta Penyelesaian Sengketa dan Gugatan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
35 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 2 Tahun 2017

Penanggulangan Bencana Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT