Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2017

Moratorium Pembangunan Fisik Konstruksi Di Kawasan Pegunungan Muria Kabupaten Kudus

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Maksud dan Tujuan - Jangka waktu pelaksanaan moratorium - Kelompok Kerja - Ketentuan moratorium kawasan lindung dan kawasan rawan tanah longsor di Pegunungan Muria - Kawasan lindung dan kawasan rawan tanah longsor di Pegunungan Muria -Kawasan peruntukan hutan rakyat - Izin Mendirikan Bangunan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2017 tentang Moratorium Pembangunan Fisik Konstruksi Di Kawasan Pegunungan Muria Kabupaten Kudus

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kudus

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kudus

Tanggal Penetapan

27 November 2017

Tanggal Pengundangan

28 November 2017

Tanggal Berlaku

28 November 2017

Sumber

BD No 33/2017

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kudus

Bidang

Halaman ini telah diakses 593 kali

FILE-FILE PERATURAN

PerBup No. 33 Th 2017 _moratorium_muria_6.doc

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

moratorium-konstruksi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD No 33/2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Moratorium Pembangunan Fisik Konstruksi Di Kawasan Pegunungan Muria Kabupaten Kudus

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera; bahwa wilayah Kabupaten Kudus yang sebagian berada pada Pegunungan Muria, memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032, wilayah Pegunungan Muria sebagaimana dimaksud huruf b, merupakan kawasan lindung kabupaten, dan juga sebagai wilayah rawan bencana tanah longsor; bahwa dalam rangka mempertahankan kawasan lindung kabupaten dan pengendalian bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud huruf c, maka pembangunan fisik konstruksi di Kawasan Pegunungan Muria perlu dimoratorium; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/ OT.140/10/2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/ M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan tanah longsor; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Maksud dan Tujuan - Jangka waktu pelaksanaan moratorium - Kelompok Kerja - Ketentuan moratorium kawasan lindung dan kawasan rawan tanah longsor di Pegunungan Muria - Kawasan lindung dan kawasan rawan tanah longsor di Pegunungan Muria -Kawasan peruntukan hutan rakyat - Izin Mendirikan Bangunan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
11 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521