Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2011

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Nama, obyek dan subyek retribusi 3. Golongan dan jenis retribusi 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa 5. Sturktur dan besarnya tarif retribusi 6. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif 7. Wilayah pemungutan 8. Tata cara pemungutan 9. Tata cara pembayaran dan penagihan 10. Masa retribusi dan saat retribusi terutang 11. Sanksi administrasi 12. Keberatan 13. Pengembalian kelebihan pembayaran 14. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 15. Kadaluwarsa penagihan 16. Insentif pemungutan 17. Ketentuan pidana 18. Penyidikan 19. Ketentuan peralihan 20. Ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kalianda

Tanggal Penetapan

08 Agustus 2011

Tanggal Pengundangan

08 Agustus 2011

Tanggal Berlaku

08 Agustus 2011

Sumber

LD.2011/NO.14

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 359 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan No 14 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

ABSTRAK:

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan kembali
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Nama, obyek dan subyek retribusi 3. Golongan dan jenis retribusi 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa 5. Sturktur dan besarnya tarif retribusi 6. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif 7. Wilayah pemungutan 8. Tata cara pemungutan 9. Tata cara pembayaran dan penagihan 10. Masa retribusi dan saat retribusi terutang 11. Sanksi administrasi 12. Keberatan 13. Pengembalian kelebihan pembayaran 14. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 15. Kadaluwarsa penagihan 16. Insentif pemungutan 17. Ketentuan pidana 18. Penyidikan 19. Ketentuan peralihan 20. Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan
15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2011

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT