Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2017

Pertanggungjawaban Pelaksanaan ANggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun ANggaran 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Qanun ini diatur tentang Pendapatan sebesar Rp1.149.198.637.448,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.143.289.834.222,00.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ANggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun ANggaran 2016

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nagan Raya

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Suka Makmue

Tanggal Penetapan

04 Oktober 2017

Tanggal Pengundangan

05 Oktober 2017

Tanggal Berlaku

05 Oktober 2017

Sumber

BD.2017/No.4

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

Bidang

Halaman ini telah diakses 491 kali

FILE-FILE PERATURAN

Qanun Nagan Raya No.4 Tahun 2017 (1).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2016

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, BD.2017/No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ANggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun ANggaran 2016

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya kepada Masyarakat; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa laporan keuangan yang ditelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 52 Tahun 2015.
Dalam Qanun ini diatur tentang Pendapatan sebesar Rp1.149.198.637.448,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.143.289.834.222,00.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017.
37 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521