Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2017

PEDOMAN TATA CARA PELAYANAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal atau UKL-UPL; b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. 2. Permohonan harus dilengkapi dengan: a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan c. profil Usaha dan/atau Kegiatan. 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi di Kota Pasuruan. 4. Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PEDOMAN TATA CARA PELAYANAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Pasuruan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Pasuruan

Tanggal Penetapan

05 April 2017

Tanggal Pengundangan

05 April 2017

Tanggal Berlaku

05 April 2017

Sumber

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 17

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pasuruan

Bidang

Halaman ini telah diakses 417 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwa.17-2017.Pedoman Tata Cara Pelayanan Penerbitan Izin Lingkungan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

lingkungan hidup

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN TATA CARA PELAYANAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, wajib memiliki Izin Lingkungan; b. bahwa guna meningkatkan pelayanan Pemerintah Kota Pasuruan dalam penerbitan Izin Lingkungan, perlu dibentuk pedoman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Penerbitan Izin Lingkungan.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 62); 5. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 5).
1. Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal atau UKL-UPL; b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. 2. Permohonan harus dilengkapi dengan: a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan c. profil Usaha dan/atau Kegiatan. 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi di Kota Pasuruan. 4. Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2017

PEDOMAN TATA CARA PELAYANAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT