Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016

PAJAK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. JENIS PAJAK 3. OBJEK PAJAK. SUBYEK PAJAK, WAJJB PAJAK, DASAR PENGENAAN PAJAK, TARlF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 4. PEMUNGUTAN PAJAK 5. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 6. KEDALUWARSA PENAGIHAN 7. PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 8. INSENTIF PEMUNGUTAN 9. KETENTUAN KHUSUS 10. PENYIDIKAN 11. KETENTUAN PlDANA 12. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang PAJAK DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pesisir Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Krui

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

28 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

28 Oktober 2016

Sumber

LD.2016/NO.19, TLD NO.19

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 1039 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Pesbar 19 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAJAK DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2016/NO.19, TLD NO.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak daerah yang akan membebani masyarakat, diperlukan kerangka hukum yang menjadi wadah kewenangan pemungutannya; b. bahwa optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak sangat diperlukan guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka ketentuan mengenai pengenaan Pajak daerah di Kabupaten Pesisir Barat hams diatur dalam peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur ketentuan mengenai Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. JENIS PAJAK 3. OBJEK PAJAK. SUBYEK PAJAK, WAJJB PAJAK, DASAR PENGENAAN PAJAK, TARlF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 4. PEMUNGUTAN PAJAK 5. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 6. KEDALUWARSA PENAGIHAN 7. PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 8. INSENTIF PEMUNGUTAN 9. KETENTUAN KHUSUS 10. PENYIDIKAN 11. KETENTUAN PlDANA 12. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016.
Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan secara mutatis mutandis Peraturan Daerah Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
36 hlm, penjelasan 12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016

PAJAK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT