PERDA Kab. Wonosobo No. 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Daerah (PERDA)

Entitas

Kabupaten Wonosobo

Nomor

Tahun

2017

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Ditetapkan Tanggal

10 April 2017

Diundangkan Tanggal

11 April 2017

Berlaku Tanggal

11 April 2017

Sumber

LD No 4/2017

Tema

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

BMD

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD No 4/2017

Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas; 9. Peraturan Presiden Nomor 54 TahunTahun Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 TahunTahun 201201 5 tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 TahunTahun Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 TahunTahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang berisi tentang pengertian kata atau istilah yang dipergunakan dalam Perda. - Barang Milik Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah. - Asas dan Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). - Pejabat Pengelola BMD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah,Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu). - Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran. - Pengadaan BMD - Penggunaan BMD - Pemanfaatan BMD yaitu Sewa, Pinjam Pakai, KSP, BGS atau BSG dan KSPI. - Pengamanan dan Pemeliharaan. - Penilaian - Pemindahtanganan yang dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah. - Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. - Penghapusan. - Penatausahaan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. - Pengawasan dan Pengendalian. - Pengelolaan BMD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. - BMD Berupa Rumah Negara. - Ganti Rugi dan Sanksi. - Ketentuan Lain-Lain. - Ketentuan Peralihan. - Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
82 hal

Unduh Berkas

Perda No. 4 Th. 2017 ttg Pengelolaan BMD.pdf

Status

Belum ada data...

Tentang

Kontak