Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang berisi tentang pengertian kata atau istilah yang dipergunakan dalam Perda. - Barang Milik Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah. - Asas dan Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). - Pejabat Pengelola BMD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah,Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu). - Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran. - Pengadaan BMD - Penggunaan BMD - Pemanfaatan BMD yaitu Sewa, Pinjam Pakai, KSP, BGS atau BSG dan KSPI. - Pengamanan dan Pemeliharaan. - Penilaian - Pemindahtanganan yang dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah. - Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. - Penghapusan. - Penatausahaan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. - Pengawasan dan Pengendalian. - Pengelolaan BMD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. - BMD Berupa Rumah Negara. - Ganti Rugi dan Sanksi. - Ketentuan Lain-Lain. - Ketentuan Peralihan. - Ketentuan Penutup.