Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung Nomor 23 Tahun 2018

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pemberian insentif Penanam Modal diberikan kepada penanam modal yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan kegiatan usaha di KEK Bitung. Pemberian insentif merupakan pemotongan atau pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai yang ditetapkan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung Nomor 23 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG

T.E.U.

Indonesia, Kota Bitung

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Bitung

Tanggal Penetapan

19 Maret 2018

Tanggal Pengundangan

19 Maret 2018

Tanggal Berlaku

19 Maret 2018

Sumber

BD/23/2018

Subjek

PASAR MODAL DAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bitung

Bidang

Halaman ini telah diakses 600 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwako No. 23 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pemberian-penanaman-modal

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD/23/2018

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan investasi pada Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang dapat menunjang pengembangan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi di Kota Bitung serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, perlu memberikan fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.
- UU No. 7 Tahun 1990; - UU No. 25 Tahun 2007; - UU No. 25 Tahun 2009; - UU No. 28 Tahun 2009; - UU No. 39 Tahun 2009; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 52 Tahun 2011; - PP No. 45 Tahun 2008; - PP No. 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 100 Tahun 2012; - PP No. 32 Tahun 2014; - PP No. 96 Tahun 2015; - PP No. 18 Tahun 2016; - Perpres No. 33 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 150 Tahun 2014; - Perpres No. 97 Tahun 2014; - Perpres No. 91 Tahun 2017; - Keppres No. 34 Tahun 2014; - Permendagri No. 24 Tahun 2006; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Pergub Sulut No. 71 Tahun 2017; - Kep.Gub Sulut No. 119 Tahun 2015; - Perda Kota Bitung No. 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Bitung No. 3 Tahun 2016; - Perda Kota Bitung No. 9 Tahun 2013; - Perda Kota Bitung No. 8 Tahun 2016; - Perda Kota Bitung No. 1 Tahun 2018; - Perwali Bitung No. 48 Tahun 2016; - Perwali Bitung No. 45 Tahun 2017; - Kep. Walikota Bitung No. 188/HKM/SK/221/2017.
Pemberian insentif Penanam Modal diberikan kepada penanam modal yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan kegiatan usaha di KEK Bitung. Pemberian insentif merupakan pemotongan atau pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai yang ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
7 halaman batang tubuh (5 pasal)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung Nomor 23 Tahun 2018

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT