Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2017

Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Maksud dan Tujuan, Penyelenggara Negara Wajib LHKPN, Penyampaian LHKPN, Unit Pengelola LHKPN, Sanksi Administratif, dan Pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Maluku Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Masohi

Tanggal Penetapan

07 Maret 2017

Tanggal Pengundangan

07 Maret 2017

Tanggal Berlaku

07 Maret 2017

Sumber

BD.310/2017, TLD 2017, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 7 HAL

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 400 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Malteng No 39 Tahun 2017 (ekstrak).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Maluku Tengah No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.310/2017, TLD 2017, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 7 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, lembaga/ instansi terkait untuk membentuk Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan Surat Edaran KPK Nomor SE 08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN setelah diberlakukannya Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016, lembaga/ instansi terkait berperan serta dalam pengelolaan LHKPN dengan menerbitkan peraturan yang mengatur penetapan wajib LHKPN di lingkungan lembaga/ instansi, pembentukan unit pengelolaan LHKPN, aserta bentuk dan jenis sanksi administratif bagi wajib LHKPN yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan, dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya. Dalam rangka mengefektifkan peranan LHKPN sebagai salah satu instrumen pencegahan tindak pidana korupsi perlu mengatur pedoman pengelolaan LHKPN.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PERKPK No. 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Maksud dan Tujuan, Penyelenggara Negara Wajib LHKPN, Penyampaian LHKPN, Unit Pengelola LHKPN, Sanksi Administratif, dan Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2017.
7 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2017

Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT