PERBUP Kab. Minahasa Selatan No. 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan [JDIH BPK RI]

Detail Peraturan

Abstrak

Jenis

Peraturan Bupati (PERBUP)

Entitas

Kabupaten Minahasa Selatan

Nomor

Tahun

2018

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

Ditetapkan Tanggal

12 Juli 2018

Diundangkan Tanggal

12 Juli 2018

Berlaku Tanggal

12 Juli 2018

Sumber

BD 2018 No.25, LL KAB MINAHASA SELATAN: 12 HLM

Tema

Transportasi Darat/Laut/Udara

Transportasi-kapal angkutan-pelayaran

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD 2018 No.25, LL KAB MINAHASA SELATAN: 12 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

ABSTRAK:

Dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan Angkutan Pelayaran Rakyat, ditugaskan Unit Pelaksana Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat.
- UU No. 10 Tahun 2003; - UU No. 17 Tahun 2008; - UU No. 25 Tahun 2009; - UU No. 28 Tahun 2009; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 7 Tahun 2000; - PP No. 51 Tahun 2002; - PP No. 61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015; - PP No. 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011; - Permenhub No. 93 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No. 74 Tahun 2016; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Peraturan Dirjen Perhubungan Laut No. PY.66/1/2-02; - Peraturan Dirjen Perhubungan Laut No. HK.103/2/8/DJPL-17; - Perda No. 4 Tahun 2012; - Perda No. 5 Tahun 2012; - Perda No. 6 Tahun 2016; - Perbup No. 56 Tahun 2016.
Untuk menyelenggarakan pelayanan publik angkutan pelayaran rakyat dengan menggunakan Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat milik Kabupaten Minahasa Selatan, dibentuk/ditunjuk Unit Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat di bawah Dinas Perhubungan sebagai Pembina dan Pengawas. Diatur juga mengenai hal-hal pokok mengenai Kedudukan dan Pusat Kegiatan, Trayek dan Lokasi, Penggolongan Jenis Jasa dan Tarif, Pengawakan Kapal, dan Asuransi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
Akan diatur lebih lanjut dalam Kep Bupati : Susunan serta Tugas dan Fungsi Unit Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat; Penetapan Trayek dan besar Tarif.
12 halaman batang tubuh (12 pasal)

FILE-FILE PERATURAN

* Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh.

Status

Belum ada data...

Tentang