Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 23 Tahun 2011

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII : WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB VIII : MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB IX : TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB X : PEMANFAATAN RETRIBUSI; BAB XI : SANKSI ADMINISTRASI; BAB XII : TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XIII : TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIV : KETENTUAN KEBERATAN; BAB XV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XVI : PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XVII : KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XVIII : KETENTUAN PEMERIKSAAN; BAB XIX : INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XX : KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XXI : KETENTUAN PIDANA; BAB XXII : KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

T.E.U.

Indonesia, Kota Palangkaraya

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

29 Desember 2011

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2011

Tanggal Berlaku

29 Desember 2011

Sumber

LD. 2011/23

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palangkaraya

Bidang

Halaman ini telah diakses 490 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 23 TAHUN 2011 - RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kota Palangkaraya No. 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD. 2011/23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

ABSTRAK:

A. Bahwa Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Maka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dilakukan Dengan Memberikan Kewenangan Yang Seluas-Luasnya, Disertai Dengan Pemberian Hak Dan Kewajiban Menyelenggarakan Otonomi Daerah Dalam Kesatuan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; B. Bahwa Retribusi Daerah Merupakan Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah Yang Penting Guna Membiayai Pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII : WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB VIII : MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB IX : TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB X : PEMANFAATAN RETRIBUSI; BAB XI : SANKSI ADMINISTRASI; BAB XII : TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XIII : TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIV : KETENTUAN KEBERATAN; BAB XV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XVI : PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XVII : KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XVIII : KETENTUAN PEMERIKSAAN; BAB XIX : INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XX : KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XXI : KETENTUAN PIDANA; BAB XXII : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2011.
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 23 Tahun 2011

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT