Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 4 Tahun 2011

Retribusi Izin Trayek

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV : CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNA JASA; BAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VII : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; BAB VIII : WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IX : MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB X ; PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI; BAB XI : SANKSI ADMINISTRASI; BAB XII : PENAGIHAN I TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XIII : KEBERATAN; BAB XIV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XV : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA; BAB XVI : PEMANFAATAN; BAB XVII : INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XVIII : PENYIDIKAN; BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek
T.E.U.
Indonesia, Kota Palangkaraya
Nomor
4
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2011
Tempat Penetapan
Palangka Raya
Tanggal Penetapan
23 Maret 2011
Tanggal Pengundangan
23 Maret 2011
Tanggal Berlaku
23 Maret 2011
Sumber
BD. 2011/4
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Palangkaraya
Bidang
Halaman ini telah diakses 498 kali

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :
  1. PERDA Kota Palangkaraya No. 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
    dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan