Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 45 Tahun 2017

Mekanisme Pembentukan Produk Hukum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pengendalian adalah pengawasan terhadap produk hukum desa yang telah ditetapkan melalui monitoring dan inventarisasi. Jenis Produk Hukum Desa meliputi: a. Peraturan Desa; b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan c. Peraturan Kepala Desa. Tujuan pengawasan Produk Hukum Desa adalah untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan pemerintahan desa berjalan sesuai standar dan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah. Pengawasan Produk Hukum Desa dilaksanakan melalui kegiatan: a. evaluasi; b. klarifikasi; dan c. pengendalian. Monitoring dilakukan terhadap semua Peraturan Perundang-undangan tingkat desa.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pembentukan Produk Hukum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Sangatta

Tanggal Penetapan

04 Oktober 2017

Tanggal Pengundangan

10 Oktober 2017

Tanggal Berlaku

10 Oktober 2017

Sumber

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 426 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 45-2017 ttg Mekanisme Pembentukan Produk Hukum.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

produk hukum-pembentukan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pembentukan Produk Hukum

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Desa;
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 111 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014.
Pengendalian adalah pengawasan terhadap produk hukum desa yang telah ditetapkan melalui monitoring dan inventarisasi. Jenis Produk Hukum Desa meliputi: a. Peraturan Desa; b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan c. Peraturan Kepala Desa. Tujuan pengawasan Produk Hukum Desa adalah untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan pemerintahan desa berjalan sesuai standar dan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah. Pengawasan Produk Hukum Desa dilaksanakan melalui kegiatan: a. evaluasi; b. klarifikasi; dan c. pengendalian. Monitoring dilakukan terhadap semua Peraturan Perundang-undangan tingkat desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
11 hlm. 48 lamp.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521