Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 36 Tahun 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 2017/2018

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penerimaan Peserta Didik harus berasaskan : a. Obyektifitas, yaitu penerimaan peserta didik baru baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku ; b. Transparansi, yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat ; c. Akuntabilitas, yaitu penerimanan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; d. Tidak diskriminatif, yaitu setiap warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan diwilayah Kata Mojokerto tanpa membedakan suku, agama dan golongan ; e. Kompetitif, yaitu sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 36 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 2017/2018

T.E.U.

Indonesia, Kota Mojokerto

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Mojokerto

Tanggal Penetapan

05 Mei 2017

Tanggal Pengundangan

05 Mei 2017

Tanggal Berlaku

05 Mei 2017

Sumber

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Mojokerto

Bidang

Halaman ini telah diakses 458 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI 36-2017 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 20172018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pendidikan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 2017/2018

ABSTRAK:

1. Penerimaan peserta didik dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional; 2. Dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 541 O); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian ; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013; 7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tetang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
Penerimaan Peserta Didik harus berasaskan : a. Obyektifitas, yaitu penerimaan peserta didik baru baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku ; b. Transparansi, yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat ; c. Akuntabilitas, yaitu penerimanan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; d. Tidak diskriminatif, yaitu setiap warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan diwilayah Kata Mojokerto tanpa membedakan suku, agama dan golongan ; e. Kompetitif, yaitu sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.
15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 36 Tahun 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 2017/2018

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT