Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp8.811.549.286,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah); (2) Penyertaan modal kepada PDAM sampai dengan Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp10.000.000000,- (Sepuluh Milyar Rupiah); (3) Besaran penyertaan modal kepada PDAM setiap tahun anggaran, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Soppeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Watansoppeng

Tanggal Penetapan

11 Oktober 2017

Tanggal Pengundangan

12 Oktober 2017

Tanggal Berlaku

12 Oktober 2017

Sumber

LD.2017/NO.11, TLD, NO. 110

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Soppeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 620 kali

FILE-FILE PERATURAN

Ranperda 11 PDAM Soppeng [420311].doc 1.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penanaman MOdal / Investasi

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2017/NO.11, TLD, NO. 110

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

ABSTRAK:

: a. bahwa untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hasil guna pengelolaan pendapatan Daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerah, perlu mengerahkan penggunaan sebagian pendapatan Daerah untuk membiayai penyertaan modal Pemerintah Daerah; b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dianggap mampu memberikan kontribusi kepada Daerah dan masyarakat daerah pada umumnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum.
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2006 Nomor 76); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 100);
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp8.811.549.286,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah); (2) Penyertaan modal kepada PDAM sampai dengan Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp10.000.000000,- (Sepuluh Milyar Rupiah); (3) Besaran penyertaan modal kepada PDAM setiap tahun anggaran, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2017.
Keputusan Bupati
8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521