Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 25 Tahun 2017

Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tujuan Dan Sasaran; Bab III Kebijakan Operasional; Bab IV Sasaran Jampersal; Bab V Penyelenggara Jampersal; Bab VI Mekanisme Pelaksanaan Jampersal; Bab VII PPK Jampersal; Bab VIII Jenis Pelayanan Kesehatan Program Jampersal; Bab IX Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Program Jampersal; Bab X Pemantauan Dan Evaluasi; Bab XI Pencatatan Dan Pelaporan; Bab XII Pembinaan Dan Pengawasan; Bab XIII Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

16 Oktober 2017

Tanggal Pengundangan

16 Oktober 2017

Tanggal Berlaku

03 Januari 2018

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 430 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Butur No. 25 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KESEHATAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan program jaminan kesehatan kepada masyarakat dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta percepatan target pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) diselenggarakan Program Jaminan Persalinan; b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan dapat berjalan baik, selaras, lancar, transparan dan akuntabel serta tepat sasaran perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/V/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71/MENKES/PER/Il/2017 Tentang Juknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan; 12. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51); 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6); 14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bufon Utara Tahun 2016 Nomor 8); 15. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 37);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tujuan Dan Sasaran; Bab III Kebijakan Operasional; Bab IV Sasaran Jampersal; Bab V Penyelenggara Jampersal; Bab VI Mekanisme Pelaksanaan Jampersal; Bab VII PPK Jampersal; Bab VIII Jenis Pelayanan Kesehatan Program Jampersal; Bab IX Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Program Jampersal; Bab X Pemantauan Dan Evaluasi; Bab XI Pencatatan Dan Pelaporan; Bab XII Pembinaan Dan Pengawasan; Bab XIII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521