Logo
Login

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 14 Tahun 2010

Pajak Sarang Burung Walet

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK; BAB III DASAR PENGENAAN TARIF DAN TATACARA PERHITUNGAN PAJAK; BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB V MASH PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTA4G; BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH; BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK; BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB IX KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XIIII KETENTUAN KHUSUS; BAB XIII PENYIDIKAN; BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI; BAB XV KETENTUAN PIDANA; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet
T.E.U.
Indonesia, Kota Palangkaraya
Nomor
14
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2010
Tempat Penetapan
Palangka Raya
Tanggal Penetapan
10 November 2010
Tanggal Pengundangan
10 November 2010
Tanggal Berlaku
10 November 2010
Sumber
LD.2010/14
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Palangkaraya
Bidang
Halaman ini telah diakses 824 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 14 TAHUN 2010 - Pajak Sarang Burung Walet.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :
  1. PERDA Kota Palangkaraya No. 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
    dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan