Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2018

Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II OBJEK PAJAK, PENDAPATAN DAN PENDAFTARAN OBJEK BAB III BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN BAB VI MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK BAB VII PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK BAB VIII PENGURANGAN PAJAK BAB IX PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BAB X PEMERIKSAAN PAJAK BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

23 Maret 2018

Tanggal Pengundangan

26 Maret 2018

Tanggal Berlaku

23 Maret 2018

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 14

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 641 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No.14 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGELOLAAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daeratr, Pajak Mineral Bukan logam dan Bahran ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota; b. bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi pajak daerah, salah satu pajak daerah yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan; c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dart Batuan Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2OOO (Lembaran Negara Tahun 2OOO Nomor 129, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor t4 Tahun 2AA2 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Talrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a189); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tanrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tasrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\ 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); lo.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIL Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 1 l.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanrtbahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; l2.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; l3.Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 39, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\; l4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361; l5.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 1O); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 7); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OL6 Nomor 8); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II OBJEK PAJAK, PENDAPATAN DAN PENDAFTARAN OBJEK BAB III BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN BAB VI MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK BAB VII PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK BAB VIII PENGURANGAN PAJAK BAB IX PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BAB X PEMERIKSAAN PAJAK BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2018.
32

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521