Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1978
Mengesahkan "Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Romania Regarding Cooperation in The Peaceful Uses Atomic Energy", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik Sosialis Romania yang Telah ditandatangani di Jakarta Pada Tanggal 10 Mei 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakMETADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 1978 tentang Mengesahkan "Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Romania Regarding Cooperation in The Peaceful Uses Atomic Energy", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik Sosialis Romania yang Telah ditandatangani di Jakarta Pada Tanggal 10 Mei 1978, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
T.E.U.
Indonesia, Pemerintah Pusat
Nomor
23
Bentuk
Keputusan Presiden (Keppres)
Bentuk Singkat
Keppres
Tahun
1978
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
01 Agustus 1978
Tanggal Pengundangan
01 Agustus 1978
Tanggal Berlaku
01 Agustus 1978
Sumber
LN. 1978/No. 34, LLSETKAB : 2 HLM
Subjek
PENGESAHAN DAN/ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN/KONVENSI/ PERJANJIAN INTERNASIONAL
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Pusat
Bidang
Halaman ini telah diakses 617 kali
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum Tersedia
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
Belum Tersedia
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan