Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2011

Penetapan Tarif Jasa Atas Komponen Pelayanan Kesehatan Dasar Program JAMKESMAS Pada Puskesmas Dan Jaringannya Di Kabupaten Mamuju

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tarif jasa pelayanan kesehatan bertujuan : 1. Untuk memberikan motivasi kepada petugas kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal; 2. Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 3. Untuk memberikan kepastian kepada setiap petugas kesehatan terhadap pembayaran jasa medik yang disesuaikan dengan volume dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai kompetensinya. 4. Untuk menyeragamkan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pos kesehatan desa dan yang disederajatkan di wilayah Kabupaten Mamuju;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Jasa Atas Komponen Pelayanan Kesehatan Dasar Program JAMKESMAS Pada Puskesmas Dan Jaringannya Di Kabupaten Mamuju

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamuju

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Mamuju

Tanggal Penetapan

15 November 2011

Tanggal Pengundangan

15 November 2011

Tanggal Berlaku

15 November 2011

Sumber

BD.2011/No.39

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamuju

Bidang

Halaman ini telah diakses 326 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP No 11 t2011_TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN_OKE.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENETAPAN-TARIF-JASA-ATAS-KOMPONEN-PELAYANAN-KESEHATAN-DASAR-PROGRAM-JAMKESMAS-PADA-PUSKESMAS-DAN-JARINGANNYA-DI-KABUPATEN-MAMUJU

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2011/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Jasa Atas Komponen Pelayanan Kesehatan Dasar Program JAMKESMAS Pada Puskesmas Dan Jaringannya Di Kabupaten Mamuju

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan pembayaran atas klaim pelayanan kesehatan dasar dari Puskesmas dan Jaringannya, maka perlu mengatur dan menetapkan besaran tarif setiap komponen pelayanan kesehatan Program Jamkesmas di Kabupaten Mamuju ;
1. Undang‐Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah‐ Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang‐Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 3. Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 4. Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang‐Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 5. Undang‐Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); 6. Undang‐Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431); 7. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara RI Nomor 4437 ), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang‐Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 8. Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 9. Undang‐Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456); 10. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5036); 11. Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5167); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741); 14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan; 15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; 16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas; 17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mamuju Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Mamuju;
Tarif jasa pelayanan kesehatan bertujuan : 1. Untuk memberikan motivasi kepada petugas kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal; 2. Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 3. Untuk memberikan kepastian kepada setiap petugas kesehatan terhadap pembayaran jasa medik yang disesuaikan dengan volume dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai kompetensinya. 4. Untuk menyeragamkan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pos kesehatan desa dan yang disederajatkan di wilayah Kabupaten Mamuju;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2011.
18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2011

Penetapan Tarif Jasa Atas Komponen Pelayanan Kesehatan Dasar Program JAMKESMAS Pada Puskesmas Dan Jaringannya Di Kabupaten Mamuju

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT