Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2004

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH; BAB IV PENCALONAN KEPALA DESA; BAB V PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB VI PEMILIHAN ULANG; BAB VII PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA; BAB VIII MASA JABATAN KEPALA DESA; BAB IX KEWAJIBAN DAN WEWENANG KEPALA DESA; BAB X PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA; BAB XI LARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA; BAB XII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA; BAB XIV PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) DAN YMT KEPALA DESA; BAB XV BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB XVI TINDAKAN DAN SANKSI; BAB XVII KETENTUAN PEMILIHAN; BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Sukamara
Nomor
10
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2004
Tempat Penetapan
Sukamara
Tanggal Penetapan
27 November 2004
Tanggal Pengundangan
27 November 2004
Tanggal Berlaku
27 November 2004
Sumber
LD.2004/3 seri D
Subjek
DESA
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Sukamara
Bidang
Halaman ini telah diakses 527 kali

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :
  1. PERDA Kab. Sukamara No. 4 Tahun 2011 tentang Kepala Desa
    dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan