Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011

Retribusi Jasa Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RETRIBUSI JASA UMUM; BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB V PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI; BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB VIII Kedaluwarsa Penagihan; BAB IX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XI PENYIDIKAN; BAB XII KETENTUAN PIDANA; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Tamiang Layang

Tanggal Penetapan

11 Februari 2011

Tanggal Pengundangan

14 Februari 2011

Tanggal Berlaku

14 Februari 2011

Sumber

LD.2011/6

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 633 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 5 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kab. Barito Timur No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu digali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah; Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; Bahwa sesuai pasal 110 ayat (1) dan pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 14 (empat belas) jenis Retribusi Jasa Umum ditetapkan dalam bentuk 1 (satu) peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/Per/10/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RETRIBUSI JASA UMUM; BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; BAB V PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI; BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI; BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB VIII Kedaluwarsa Penagihan; BAB IX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XI PENYIDIKAN; BAB XII KETENTUAN PIDANA; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 21 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2004; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
26 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521