Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2011

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS PAJAK DAERAH; BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IV MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK BAB V PEMUNGUTAN; BAB VI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI BAB VII KEBERATAN DAN BANDING; BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB IX KEDALUWARSA; BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XII KETENTUAN KHUSUS; BAB XIII PENYIDIKAN ; BAB XIV KETENTUAN PIDANA ; BAB XV PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP .

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Tamiang Layang

Tanggal Penetapan

25 Januari 2011

Tanggal Pengundangan

27 Januari 2011

Tanggal Berlaku

27 Januari 2011

Sumber

LD.2011/2

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 582 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 2 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Barito Timur No. 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2011/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah di Kabupaten Barito Timur sudah tidak sesuai lagi dan perlu diadakan perubahan. Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2007.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS PAJAK DAERAH; BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB IV MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK BAB V PEMUNGUTAN; BAB VI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI BAB VII KEBERATAN DAN BANDING; BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB IX KEDALUWARSA; BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XII KETENTUAN KHUSUS; BAB XIII PENYIDIKAN ; BAB XIV KETENTUAN PIDANA ; BAB XV PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP .

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2011.
Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 18 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 19 Tahun 2005; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
27 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521