Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2012

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK; BAB III : DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; BAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB V : TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG; BAB VI : PENDATAAN; BAB VII : PENETAPAN; BAB VIII : TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; BAB IX : KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB X : KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN; BAB XI : PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; BAB XII : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK; BAB XIII : PEMERIKSAAN; BAB XIV : INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XV : KETENTUAN KHUSUS; BAB XVI : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Tamiang Layang

Tanggal Penetapan

31 Mei 2012

Tanggal Pengundangan

31 Mei 2012

Tanggal Berlaku

01 Januari 2013

Sumber

LD.2012/5

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 714 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 5 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Barito Timur No. 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah Kabupaten Barito Timur. Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 tahun 2008
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK; BAB III : DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; BAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB V : TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG; BAB VI : PENDATAAN; BAB VII : PENETAPAN; BAB VIII : TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; BAB IX : KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB X : KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN; BAB XI : PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; BAB XII : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK; BAB XIII : PEMERIKSAAN; BAB XIV : INSENTIF PEMUNGUTAN; BAB XV : KETENTUAN KHUSUS; BAB XVI : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
22 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521