Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang berisi pengertian kata atau istilah yang dipergunakan dalam Perda. - Kedudukan, Tugas dan Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pejabat PPNS). - Hak dan Kewajiban Pejabat PPNS. - Pengangkatan, Pelantikan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat PPNS. - Pelaksanaan Operasional Pejabat PPNS. - Pelaksanaan Tugas dan Kode Etik Pejabat PPNS. - Penegakan Kode Etik PPNS. - Sekretariat PPNS. - Pakaian dan Atribut Pejabat PPNS. -Pembinaan. - Sanksi. - Ketentuan Peralihan. - Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kudus

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kudus

Tanggal Penetapan

20 Juni 2017

Tanggal Pengundangan

21 Juni 2017

Tanggal Berlaku

21 Juni 2017

Sumber

LD No 6/2017

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kudus

Bidang

Halaman ini telah diakses 649 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda_6_2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYIDIK- PNS - ASN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD No 6/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus perlu diganti; b. bahwa dengan digantinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sebagaimana dimaksud huruf a, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah, akan semakin kuat dan dapat mengakomodasi tuntutan reformasi birokrasi dan regulasi dalam memenuhi dinamika dan perkembangan tuntutan pelayanan kepada masyarakat; c. bahwa dengan semakin terakomodasinya tuntutan reformasi birokrasi dan regulasi sebagaimana dimaksud huruf b, diharapkan akan mendorong percepatan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik; d. bahwa pembentukan landasan hukum untuk memperkuat kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah wewenang Pemerintahan Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa; 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang berisi pengertian kata atau istilah yang dipergunakan dalam Perda. - Kedudukan, Tugas dan Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pejabat PPNS). - Hak dan Kewajiban Pejabat PPNS. - Pengangkatan, Pelantikan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat PPNS. - Pelaksanaan Operasional Pejabat PPNS. - Pelaksanaan Tugas dan Kode Etik Pejabat PPNS. - Penegakan Kode Etik PPNS. - Sekretariat PPNS. - Pakaian dan Atribut Pejabat PPNS. -Pembinaan. - Sanksi. - Ketentuan Peralihan. - Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
16 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521