Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KOTA MATARAM

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan di Kota Mataram meliputi: a. kewenangan; b. jenis perizinan; c. kriteria perizinan; d. persyaratan perizinan; e. penyelenggaraan perizinan; f. standar prosedur penyelenggaraan perizinan; g. kewajiban; h. penerbitan dan penolakan; i. jangka waktu proses perizinan; j. pembatalan dan pencabutan; k. duplikat dan legalisasi; l. pengawasan dan pembinaan; m. larangan; n. sanksi administratif; o. penyidikan; p. ketentuan pidana; q. ketentuan peralihan; dan r. ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KOTA MATARAM

T.E.U.

Indonesia, Kota Mataram

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Mataram

Tanggal Penetapan

04 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2016

Tanggal Berlaku

04 Januari 2016

Sumber

Bagian Hukum Pemkot Mataram

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Mataram

Bidang

Halaman ini telah diakses 660 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Bagian Hukum Pemkot Mataram

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KOTA MATARAM

ABSTRAK:

a. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan di Kota Mataram meliputi: a. kewenangan; b. jenis perizinan; c. kriteria perizinan; d. persyaratan perizinan; e. penyelenggaraan perizinan; f. standar prosedur penyelenggaraan perizinan; g. kewajiban; h. penerbitan dan penolakan; i. jangka waktu proses perizinan; j. pembatalan dan pencabutan; k. duplikat dan legalisasi; l. pengawasan dan pembinaan; m. larangan; n. sanksi administratif; o. penyidikan; p. ketentuan pidana; q. ketentuan peralihan; dan r. ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
• Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala materi pengaturan terkait penyelenggaraan perizinan yang telah diatur sebelum Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; • Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka penyelenggaraan perizinan yang ada tetap melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
• Dalam hal terjadi perubahan aturan terkait persyaratan perizinan yang menjadi lebih sederhana dan lebih mudah, maka yang dipergunakan adalah regulasi yang baru, yang diatur kemudian dengan Peraturan Walikota; • Ketentuan mengenai izin paket ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPMP2T; • Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota; • Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
128

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2016

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KOTA MATARAM

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT